launching perekaman data transaksi online
LAUNCHING : Walikota Depok Mohammad Idris didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana menghadiri Launching Implementasi Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Online di Rumah Makan Simpang Raya, Jalan Margonda Raya, Kamis (16/1). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
launching perekaman data transaksi online
LAUNCHING : Walikota Depok Mohammad Idris didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana menghadiri Launching Implementasi Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Online di Rumah Makan Simpang Raya, Jalan Margonda Raya, Kamis (16/1). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Demi menghilangkan stigma curiga saat membayar pajak. Kamis (16/1), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meluncurkan alat perekam data transaksi online. Alat tersebut, nantinya akan berfungsi sebagai kontrol keuangan khususnya di bidang pajak. Alat tersebut sudah terpasang 50 titik dan akan ditambah 200 titik di 2020.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan, alat berbasis digital itu digunakan, untuk menghilangkan kecurigaan antara penarik pajak dengan wajib pajak (WP). Dengan adanya alat seperti ini. Tentunya dampaknya kenaikan target pajak dan dampak krusialnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga meningkat. Saat ini, alat tersebut baru terpasang di sekira 50 titik.

“Alat ini dari CSR dan sifatnya sewa pakai tiga tahun, mudah-mudahan nanti meningkat,” katanya selepas launching alat tersebut di Rumah Makan Simpang Raya, Jalan Margonda Raya, Kamis (16/1).

Dia mengungkapkan, setiap WP diimbau untuk menggunakan alat tersebut, guna terciptanya peningkatan kesadaran pajak. Secara aturan perundangan sudah dibuat ada aturannya. “Kalau dikatakan harus ya harus. Kalau wajib ya dalam konteks apa nih, kalau dalam konteks agama saya belum ada fatwanya. Tidak hanya penyediaan alat tapi juga kesadaran wajib pajak,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, untuk tahun 2019 pihaknya telah memasang sebanyak 50 perekam transaksi online di berbagai sektor pajak. Seperti, restoran, hotel, area parkir dan tempat hiburan.

“November lalu sudah kita pasang alat tersebut. 30 unit di restoran dan 20 unit di hotel, area parkir serta tempat hiburan. Peningkatan pajaknya bisa sampai 100 hingga 150 persen dibandingan dengan cara manual,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, tahun ini  pihaknya akan mengusulkan perekam transaksi online sebanyak 200 unit, untuk ditempatkan di berbagai sektor pajak. Secara keseluruhan, lanjutnya, alat tersebut dibiayai oleh Bank Jabar Banten (BJB).

“Penggunaan alat ini sangat optimal. Contohnya, ada satu perusahaan awalnya perolehan pajaknya hanya Rp150 juta. Tetapi setelah menggunakan teknologi tersebut, peningkatannya bisa mencapai Rp500 juta,” tuturnya.

Dia menjelaskan, alat bernama Tappingbox yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang ada, kemudian masuk menjadi database. Adapun sistem kerja alat ini adalah mengirimkan data ke dashbord BKD, dan hasilnya bisa dilihat. Baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Dia menambahkan, salah satu alasan program tersebut adalah untuk menghilangkan kecurigaan antara wajib pajak dan petugas pajak.

“Kita enggak mau terjadi fitnah, bahwa mereka (wajib pajak) misalnya ada isu bayar Rp1 juta setor Rp 800 ribu, nah kita mau hilangkan kesan itu,” bebernya.

Kemudian, alat perekam data transaksi online ini dinilai sebagai solusi dari keterbatasan jumlah pegawai pajak. “Petugas pajak yang ada saat ini kan terbatas, hanya 13 orang mengawasi 11 kecamatan. Dan itu bukan hanya mengawasi satu jenis pajak, tapi juga sembilan jenis pajak,” terang Nina.

Selain itu, Nina menilai alat ini juga jadi solusi untuk memudahkan para wajib pajak dalam menghitung omsetnya. Jadi, mereka tidak perlu lagi menghitung berapa bulan omsetnya, ini sudah terekam langsung. “Mereka (pelaku usaha) tinggal melapor setiap bulan dan laporan pun secara online. Bayar pajaknya langsung ke kas daerah enggak ke petugas kita,” tegasnya.

Alat berbasis digital itu, lanjut Nina bisa didapatkan dengan cara berkoordinasi ke bagian pajak Pemkot Depok.

“Kedepan kita coba cari CSR dari perusahaan-perusahaan lain atau bank-bank lain yang bekerjsama dengan kita (Pemkot Depok) soal penagihan pajak,” terangnya.

Nina menegaskan, tidak ada sanksi bagi para pelaku usaha yang belum memiliki alat tersebut. Hanya saja pihaknya tetap mengimbau agar pelaku usaha mau memasang alat tersebut. “Kita saat ini persuasif dulu, dan ini program awal.”

Nina menambahkan, PAD untuk pajak pada 2020 ditargetkan lebih dari Rp1,2 triliun. Kalau tahun kemarin (2019) Rp 1,03 triliun. Artinya pendapatan pajak sudah diatas Rp1 triliun. “Peningkatan itu kan satu hal yang enggak mudah, makanya kita harus inovasi. Kalau kita diam itu tidak akan tercapai,” katanya.

Terakhir, dia mengatakan jika pelaku usaha memasang alat tersebut akan mendapatkan reward berupa discount pajak sebesar tiga persen. “Misalnya pajaknya 10 persen, dengan menggunakan alat ini WP hanya membayar pajak sebesar tujuh persen saja,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar  (IG : @regarindra)

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)