Pandangan DEEP Kota Depok soal Pilkada : Refleksi Pemilu 2019, Soal OTT, Tugas Penyelenggara Kian Berat

In Politika
Koordinator DEEP Kota Depok, Fajri Syahidinillah
Koordinator DEEP Kota Depok, Fajri Syahidinillah

 

Pilkada menjadi perbincangan bagi semua kalangan, kali ini Radar Depok menyajikan pandangan Koordinator Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP) Kota Depok, Fajri Syahidinillah, khususnya bagi penyelenggara yang baru dihantam tsunami beberapa waktu lalu.

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – Dalam era demokrasi yang semakin dewasa dan berkelindan dengan semangat pembangunan negara yang terbuka, maka Pemilu di Indonesia merupakan suatu momentum besar untuk membina dan menjamin terselenggaranya demokrasi secara terbuka. Hal yang patut disayangkan jika momentum pemilu tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pemilu adalah sebuah prosedur yang mumpuni dan teruji dalam menentukan siapa pemegang kedaulatan rakyat yang telah dipercaya rakyat. Karena itu, keberadaan lembaga-lembaga pemegang kedaulatan menjadi penentu masa depan Negara Republik Indonesia.

Mengingat Refleksi Pemilu 2019, adalah pemilu yang sangat rumit, baik Pemilu Legislatif DPR dari tingkat pusat sampai daerah, dan DPD. Maupun pemilu Presiden dan wakil Presiden, dihadapkan dengan banyak permasalahan yang mengemuka, di antaranya soal kualitas DPT, Kualitas Parpol peserta Pemilu, seleksi pencalegan, politik uang pada masa kampanye atau pemilu, logistik pemilu yang buruk Kardus suara yang rusak, rekapitulasi penghitungan suara yang kacau, tabulasi penghitungan elektronik suara nasional yang buruk, dokumentasi C-1 yang kacau, banyaknya penyelenggara yang meninggal dunia akibat jatuh sakit dan setumpuk permasalahan lainnya.

Ditambah lagi banyaknya pelanggaran kode etik yang menggambarkan merosotnya Integritas Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Berdasarkan data jumlah pengaduan Pelangggaran Kode Etik yang masuk ke DKPP Sepanjang tahun 2019 ada sebanyak 506 pengaduan. Khusus sepanjang tahun 2019, DKPP telah memberikan sanksi kepada Penyelenggara  Pemilu KPU dan Bawaslu beserta jajarannya berupa pemberhentian tetap sebanyak 43 orang, rehabilitasi 648 orang, Peringatan/Teguran 387 orang, Pemberhentian Sementara 3 orang, Pemberhentian dari Jabatan Ketua 12 orang, dan ketetapan sebanyak 30 orang.

“Pada kali ini awal tahun 2020 kita semua dikejutkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2017-2022, yang inisial WS bersama 3 orang lainnya pada rabu (8/1/2020). Kemudian pada hari kamis ditetapkan sebagai tersangka atau dugaan penerimaan hadiah/janji politik terkait dengan proses penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI Hal ini menjadi keprihatinan dan pukulan cukup berat. Publik yang telah memberikan kepercayaan dan apresiasi kepada KPU dalam mensukseskan Pemilu 2019 seketika runtuh,” tutur pria yang akrab disapa Fajri.

Peristiwa ini, sambung Fajri, mengakibatkan mulai hilangnya kepercayaan publik atas integritas kelembagaan penyelenggaraan Pemilu dan harapan masa depan demokrasi di Indonesia. Mengingat tahun 2020 pergelaran pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 daerah yang tersebar di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang tahapannya sudah dimulai. Tentu dengan adanya tragedi ini memiliki imbas kepada kinerja penyelenggara dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu ini.

Kemudian dalam peristiwa OTT KPK ini harus ditekankan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi Penyelenggara Pemilu. Khususnya KPU Kota Depok yang masuk dalam daerah penyelenggaraan PILKADA serentak tahun 2020. yang dimana pada saat ini proses tahapan rekrutmen PPK sudah didepan mata yakni pada tanggal 15 Januari 2020. Kemudian masyarakat sangat mengharapkan hasil dari rekrutmen PPK adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab moral serta Integritas yang tinggi. 

Di samping mulai runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu itu sendiri. Sehingga harapannya dengan integritas Penyelenggara Pemilu yang baik masyarakat dapat kembali menaruh kepercayaan pada penyelenggara Pemilu.

Kemudian dalam menunjang pemilu yang berintegritas, KPU sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk menyelenggarakan proses pemilu harus bekerja secara professional, dan benar-benar mengambil sebuah hikmah atas peristiwa yang terjadi dan diharapkan memenuhi harapan masyarakat sebagai penyelenggara pemilu yang jujur, adil dan berintegritas serta dapat meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada 2020 di Kota Depok.

Perlu diingat diantaranya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat dalam berpartisipasi aktif sehingga bukan hanya memberikan suaranya dalam  memilih pemimpin. Tetapi juga melakukan pencerdasan pemilih karena banyak potensi memilih bukan karena akal hatinya secara rasional. Namun, memilih atas dasar dari kecurangan, seperti contoh money politik, Jabatan dalam bingkai ASN dan terbawa Hoaks dan Isu Sara. 

“Karena pada dasarnya pemilu bukanlah sekedar ajang seremonial politik belaka yang menafikan akal suci partisipasi politik dari masyarakat,” paparnya.

Ia mengingatkan, hadirnya Deep Kota Depok adalah seperti ulama, yaitu mencegah terjadinya penyelewengan dan kemunkaran dan mengajak kepada kebaikan. Karena itu, Deep Kota Depok akan selalu hadir di tengah-tengah, yakni mendukung kebijakan KPU ataupun Bawaslu apabila kebijakan itu benar. Namun, juga mengkritisi atau mengawasi Bawaslu dan KPU dalam melaksanakan tugasnya. 

“Hadirnya Deep Kota Depok sebagai pemantau pemilu memiliki peran sentral untuk mengingatkan Bawaslu ataupun KPU untuk berhati-hati, jujur dan adil dalam menyenggarakan Pemilu. untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas,” pungkasnya. (*)

 

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar

Hanura Depok Mantap Dukung Pradi-Afifah

Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Satu lagi partai non parlemen

Read More...
walikota depok pakai masker CFD

Pisah Ranjang dengan Istri, Selamatkan Walikota Depok dari Covid-19

Walikota Depok, Mohammad Idris.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Berkaitan dengan Elly Farida yang terpapar virus Korona (Covid-19),

Read More...
alfamidi SMK Putra Bangsa

SMK Putra Bangsa Gulirkan Alfamidi Class

LULUSAN TERBAIK : Siswa-siswa SMK Putra Bangsa yang menjadi calon peserta Program Alfamidi Class berfoto

Read More...

Mobile Sliding Menu