PPDB Harus Berkeadilan di Depok

In Politika
PPDB harus adil
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, M. Supariyono.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk sekolah negeri menjadi momok tiap tahunnya. Karenannya, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, M. Supariyono meminta agar ada factor penentu masuk sekolah negeri yang berkeadilan.

Supariyono mengatakan tidak lama lagi musim penerimaan siswa baru akan dimulai. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota. Di sisi lain para orang tua yang memiliki anak yang akan memasuki jenjang pendidikan tingkat pertama SMP, tingkat atas SMA maupun SMK mulai cemas, apakah anaknya bisa diterima di sekolah negeri atau tidak.

“Dahulu, untuk masuk sekolah negeri cukup dengan nilai unjian murni (NEM) atau nilai ujian nasional (UN). JIka nilainya baik maka siswa tersebut dapat diterima di sekolah negeri, jika nilainya tidak bagus maka siswa tersebut tidak diterima,” papar Supariyono kepada Radar Depok, Kamis (9/1).

Dengan menjadikan nilai ujian sebagai satu-satunya faktor penentu seseorang masuk ke sekolah negeri, Supariyono menilai hal tersebut terasa kurang memenuhi aspek keadilan. Dengan menjadikan nilai sebagai satu-satunya faktor penentu membuat siswa yang masuk ke sekolah negeri berasal dari semua wilayah baik yang dekat maupun yang jauh.

“Salah satu dampak negatifnya adalah membuat kemacetan di berbagai wilayah kota. Siswa yang tinggal di daerah utara harus bersekolah di wilayah selatan atau siswa yang tinggal di wilayah timur harus bersekolah di wilayah barat,” ujarnya.

Dampak negatif lainnya, sambung Supariyono adalah kecemburuan bagi siswa yang tinggal dekat dengan lokasi sekolah. Banyak sekolah dibangun di atas lahan fasos dan fasum dari perumahan-perumahan, sementara anak-anak yang tinggal di perumahan tersebut tidak bisa bersekolah di sekolah yang berdiri di atas lahan fasos dan fasum mereka.

“Kecemburuan lainnya juga terjadi pada masyarakat kurang mampu. Biasanya mereka yang punya nilai tinggi adalah anak-anak orang berada, yang disamping mereka bersekolah secara reguler mereka juga ikut bimbingan belajar. Kalau seperti ini terus maka akan sampai kapan orang-orang yang kurang mampu itu bisa berubah nasibnya,” sambungnya.

Karena itu, menurut Supariyono, dalam rangka memenuhi aspek keadilan, ke depan, untuk bisa masuk sekolah negeri tidak segampang dulu lagi. Sekarang faktor yang menentukan seorang siswa diterima atau tidak diterima di sekolah negeri tidak hanya nilai ujian saja.

Ia mengungkapkan, di antara faktor penentu seorang siswa bisa diterima atau tidak diterima di sekolah negeri adalah rayon atau zona atau jarak atau radius tempat tinggal siswa dengan sekolah yang dia pilih. Jadi seorang siswa yang memiliki nilai tinggi belum cukup aman dan belum pasti bisa diterima di sekolah negeri jika rumahnya tidak cukup dekat dengan sekolah negeri.

“Bisa jadi nilai siswa yang tinggi akan terkalahkan dengan siswa yang nilainya lebih rendah tapi tinggalnya dekat dengan sekolah. Dengan dijadikannya lokasi tinggal siswa menjadi salah satu faktor penentu masuk sekolah negeri lebih mencerminkan aspek keadilan bagi mereka yang tinggal dekat dengan sekolah,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, ada lagi faktor lain yang berpengaruh untuk bisa atau tiidak bisa diterimanya seseorang masuk sekolah negeri yaitu prestasi. Faktor prestasi juga merupakan faktor penting untuk dijadikan pertimbangan masuk sekolah negeri.

“Jangan sampai ada anak yang dengan prestasinya membuat harum nama kotanya, mengharumkan nama provinsinya, atau bahkan mengharumkan nama negaranya tapi tidak bisa diterima di sekolah negeri, juga ada faktor kuota siswa miskin. Memasukkan pertimbangan siswa miskin menjadi salah satu pertimbangan masuk sekolah negeri juga sebagai salah satu bentuk keadilan,” lanjutnya.

Ia menilai pola lama yang hanya menjadikan nilai sebagai satu-satunya syarat masuk sekolah negeri dirasa kurang adil karena yang biasanya masuk sekolah negeri dan mereka yang dapat nilai tinggi adalah mereka yang mampu.

Sebab, Supariyono menambahkan, anak-anak dari keluarga mampu selain bersekolah reguler biasanya mereka mengikuti bimbingan belajar. Sehingga, wajar kalau mereka mendapat nilai tinggi saat ujian. Kalau seperti ini terus, pertanyaannya, sampai kapan orang-orang yang miskin itu bisa bersekolah dengan baik dan sampai kapan mereka bisa keluar dari kemiskinannya.

“Dari berbagai pertimbangan tersebut untuk penerimaan peserta didik di SMP dan SMA negeri dirasa sudah cukup adil. Tinggal bagaimana daerah menterjemahkan kebijakan tersebut dalam tataran pelaksanaan agar keadilah yang diharapkan dapat tercipta,” harap Supariyono. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

5 Fakta dari Terpaparnya virus Korona Istri Walikota Depok

Elly Farida.   RADARDEPOK.COM - Istri dari Walikota Depok Mohammad Idris, yakni Elly Farida dinyatakan positif virus

Read More...
pnj kasih mesin cuci tangan ke SMP

PNJ Hibahkan Perangkat Alat Cuci Tangan Portabel untuk SMP Islam Taufiqurrahman Depok

BERMANFAAT : Program Studi D-III Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) hibahkan

Read More...
UI bikin aspal dari sampah

Inovasi UI Jadikan Sampah Plastik Campuran Aspal Jalanan

UJI MATERI : Uji coba pengaspalan berbahan sampah plastik di Jalan Prof. Dr. Sumitro Djoyohadikusumo,

Read More...

Mobile Sliding Menu