Foto :  Wakil ketua DPRD Kota Depok, M. Supariyono
Anggota DPRD Kota Depok, M. Supariyono.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pembangunan infrastruktur di 2019, khususnya di lingkungan perumahan di Kota Depok tidak dapat dilaksanakan. Sehingga, pemerintah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok harus menjelaskan batalnya kegiatan tersebut.

Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Kota Depok, M. Supariyono, pada pembahasan anggaran tahun 2018 untuk kegiatan tahun 2019, ada sejumlah kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok salah dalam meletakkan pos belanja.

“Kegiatan tersebut adalah kegiatan infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan saluran air di lingkungan perumahan,” kata Supariyono kepada Radar Depok.

Seharusnya, sambung Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok ini, belanja kegiatan tersebut ada pada belanja Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim) , tapi diletakkan dibelanja Dinas PUPR. Menurut tim TAPD, evaluasi gubernur Jawa Barat melarang kegiatan tersebut untuk direalisasikan karena kesalahan pos belanja.

“Padahal, anggarannya sangat besar, mencapai Rp39 miliar,” tegas Supariyono.

Supariyono mengungkapkan, pada pembahasan anggaran perubahan APBD 2019, TAPD bersama Dinas PUPR dan Disrumkim berjanji akan menyelesaikan kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada APBD murni tahun 2019 akan diselesaikan pada APBD perubahan tahun 2019.

“Sampai saat ini sudah memasuki awal tahun 2020 kegiatan tersebut tidak terealisasi,” ungkapnya.

Dari sini, Supariyono menjelaskan, banyak masyarakat yang mempertanyakan hal tersebut dan ada beberapa alasan mengapa mereka menanyakan, antara lain karena para konsultan sudah melakukan pengukuran terhadap tempat-tempat di lokasi yang akan dilakukan kegiatan pembangunan.

“Kalau mau dilaksanakan kapan kira-kira. Kalau tidak dilaksanakan apa sebabnya, mengapa tidak ada penjelasan dari pemerintah terkait dengan hal ini. Bukankah pemerintah memiliki perpanjangan tangan seperti camat dan lurah serta seluruh aparaturnya,” jelasnya.

Alasan kedua,  karena sebentar lagi sudah mulai memasuki tahun anggaran baru, di mana masyarakat akan mengusulkan kembali kegiatan pembangunan di wilayah mereka untuk tahun 2021. sehingga, mereka menanyakan, bagaimana dengan kegiatan yang gagal dilaksanakan tahun 2019, apakah mereka harus membuat usulan kembali atau tidak.

“Kalaupun tidak harus meminta maaf, setidaknya ada penjelasan terkait masalah ini, agar masyarakat tidak bingung dan tidak berspekulasi. Ketika tidak ada penjelasan, maka jangan salahkan ketika masyarakat berprasangka bahwa anggarannya digunakan untuk membuat alun-alun,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)