Terkait Lahan UIII, Kemenag : Belum Ada Putusan Baru PTUN Bandung

In Metropolis
pembangunan gedung UIII
BEKERJA : Pekerja beraktifitas di proyek pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya. FOTO : FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama (Kemenag) RI, Arskal Salim GP meluruskan, isu yang beredar terkait lahan yang masuk dalam agenda penertiban tahap 2 pembanguan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kelurahan Cisalak, Sukmajaya, Kota Depok.

Isu yang beredar, menyebutkan lahan seluas 142,5 hektar dengan sertifikat hak pakai atas nama Kemenag telah diputus melalui persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Dan menguntungkan pihak penggugat yang menolak penertiban.

Faktanya, jelas Arskal, gugatan untuk membatalkan sertifkat atas nama Kemenag tersebut. Sejauh ini masih dalam proses pemeriksaan berkas oleh PTUN Bandung, dan proses persidangan baru akan digelar hari ini, Rabu (22/1).

“Beredar desas-desus, rumor bahwa sudah ada putusan (terkait lahan UIII) itu tidak benar. Bahkan ini baru dimulai, dan kita sudah melihat ternyata gugatan yang diajukan masih harus diperbaiki oleh penggugat,” ujar Arskal saat dimintai keterangan di Kantor Kemenag Jakarta, kepada Harian Radar Depok, Selasa (21/1).

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan, kendati telah mengantongi bukti yang kuat sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut. Pihaknya tetap mengirimkan Kuasa Hukum guna melakukan intervensi.

Sebab, setelah mempelajari gugatan tersebut, dia menemukan  penggugat seolah mengesampingkan Kementerian Agama sebagai yang berhak. Dan penggugat hanya menitik beratkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, yang menerbitkan sertifikat tanah tersebut.

Padahal, lanjut Arskal, sebelum berstatus Barang Milik Negara (BMN) dengan sertifikat Hak Pakai atas nama Kemenag, lahan tersebut telah sah sebagai BMN atas nama RRI.

“Ini prosesnya di PTUN masih pada tahap awal, dan kita yakin memiliki semua bukti yang menunjukkan hak pemanfaatan dan penggunaan lahan, serta hak milik itu ada di Kementerian Agama berdasarkan beberapa pertimbangan hukum yang sudah ada,” terangnya.

Seperti diketahui, progres pembangunan UIII sempat terkendala persoalan lahan. Dimana warga yang menduduki lahan tersebut enggan ditertibkan dengan dasar igendom verponding. Namun, pada penertiban tahap pertama 2019 lalu, warga akhirnya menyerah karena dasar hukum menempati lahan tersebut tidak berlaku lagi.

Saat ini, Kementerian Agama bersama Tim Terpadu Penertiban Lahan UIII tengah mempersiapkan penertiban tahap 2 guna mengejar target beroperasi pada akhir 2020.

“Sekarang ini ada progres yang kita laksanakan di UIII, ada persiapan-persiapan pembebasan lahan tahap ke-2. Ini dalam rangka memaksimalkan pembangunan yang direncanakan pada 2020. Sehingga semua progres bisa kita selesaikan di paruh semester kedua tahun 2020 ini,” pungkas Arskal. (rd)

 

Jurnalis : Fahmi Akbar (IG : @akbar.fahmi.71)

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

berita acara bukopin

Pemerintah dan Regulator Menjaga Bukopin Dan Dana Nasabah

Direktur Utama Bank Bukopin, Rivan A. Purwantono.   RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Bank Bukopin baru saja selesai melaksanakan

Read More...
acara muharram di pengasinan

Satpol PP Kota Depok Tidak Tahu Ada Dangdutan di Muharram Pengasinan

UNDANG ARTIS : Kegiatan peryaan 10 muharam di Kelurahan Pengasinan.  FOTO : INDRA SIREGAR /

Read More...
acara muharram di pengasinan dibubarkan

Langgar Protokol Kesehatan, Polisi Bubarkan Acara Muharram di Pengasinan

UNDANG ARTIS : Kegiatan peryaan 10 muharam di Kelurahan Pengasinan.  FOTO : INDRA SIREGAR /

Read More...

Mobile Sliding Menu