Bahas Penambangan Liar, Jabar Gelar Rakor Sosialisasi Pengelolaan Pertambangan

In Utama

bahas penambang liar

 

RADARDEPOK.COM, BANDUNG BARAT – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka ‘Sosialisasi Antikorupsi dan Pengelolaan Pertambangan di Jabar’ pada Jumat (7/2/20) di The Arnawa Hotel, Kabupaten Pangandaran.

Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum ini akan dihadiri para Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Jabar untuk berkoordinasi terkait penambangan liar alias ilegal di berbagai wilayah Jabar.

Selain itu, rakor ini sekaligus menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan wagub di mana temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pengusaha tambang tidak mengantongi izin resmi dari Pemda Provinsi Jabar.

“Izin itu ‘kan dikeluarkannya tidak tiba-tiba, ada persyaratan tertentu dan juga ada teori-teori tertentu dalam penggalian (pertambangan),” ucap Uu saat ditemui dalam agenda KOPDAR (Komunikasi Pembangunan Daerah) di The Green Forest Resort, Kab. Bandung Barat, Kamis (6/2).

“Karena kami (Pemda Provinsi Jabar) memantau, melihat, dan mendeteksi tempat-tempat galian yang saya datangi. Oleh karena itu, kami akan menindaklanjuti (temuan sidak) dengan mengumpulkan para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota karena mereka memiliki fungsi pengawasan,” tambahnya.

Adapun menurut Uu, potensi kekayaan alam di Jabar memang menjadi daya tarik bagi banyak pengusaha tambang. Meski begitu, Uu menyayangkan jika perusahaan tambang itu tidak memedulikan urusan perizinan.

Contohnya, dalam sidak teranyar Uu di lokasi galian pasir di kaki Gunung Tampomas Kabupaten Sumadeng pada 2 Februari lalu, masih dijumpai puluhan perusahaan tambang tanpa izin.

Uu pun menuturkan bahwa Pemda Provinsi Jabar tidak menutup pintu untuk perusahaan yang ingin melakukan aktivitas penambangan asal memenuhi prosedur dan izin yang sesuai.

“Bukan kami tak mengizinkan mereka (perusahaan tambang) untuk usaha, tapi ingin tertib lingkungan, masyarakat aman, dan lain sebagainya,” ujar Uu.

Untuk itu, Uu menegaskan pentingnya kolaborasi Pentahelix ABCGM (akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah, dan media) juga kesadaran masyarakat terkait untuk memaksimalkan penataan pertambangan.

“Kami terbatas pendengaran dan penglihatan, maka para wakil yang mengetahui daerahnya masing-masing, (mari) kita berkoordinasi,” seru Uu. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

walikota depok bermasker putih

Mohammad Idris Ajukan Cuti Mulai 26 September

Mohammad Idris   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Mohammad Idris yang kini menjadi Walikota Depok, akan bertarung pada Pemilihan

Read More...
PN pedagang pasar kemirimuka

Banyak Bansos, Bikin Harga Sembako di Pasar Turun di Depok

MELAYANI PEMBELI : Pedagang ikan melayani pembeli saat berada di Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji. FOTO

Read More...
XL untuk pembelajaran

Belajar Online Tambah Seru? #KenapaNggak

  RADARDEPOK.COM - Masa pandemi membuat kita beradaptasi dengan banyak hal baru. Selain kita harus selalu menggunakan masker, mencuci tangan

Read More...

Mobile Sliding Menu