bus rapid transit
RAKOR: (dari kiri ke kanan) Dir Angkutan BPTJ, Aca Mulyana, Kadishub Kota Depok, Dadang Wihana, Sekretaris BPTJ, Rosita Sinaga, dan Dir Lalin PBTJ Zamrides saat menghadiri rakor RITJ 2020 di Le Meridien Hotel, Jakarta. FOTO : RUBIAKTO/RADAR DEPOK
bus rapid transit
RAKOR : (dari kiri ke kanan) Dir Angkutan BPTJ, Aca Mulyana, Kadishub Kota Depok, Dadang Wihana, Sekretaris BPTJ, Rosita Sinaga, dan Dir Lalin PBTJ Zamrides saat menghadiri rakor RITJ 2020 di Le Meridien Hotel, Jakarta. FOTO : RUBIAKTO/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Menjalankan amanat Menteri Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, lakukan koordinasi dengan sejumlah kota dan kabupaten yang bersinggungan langsung dengan Kota Depok.

Kepala Dishub KOta Depok, Dadang Wihana mengatakan, koordinasi dan kerjasama dengan daerah di wilayah Jabodetabek dibawah koordinasi BPTJ. Acuannya adalah Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). “Didalamnya sudah lengkap arahan integrasi dan konektivitas transportasi,” kata Dadang Wihana kepada Radar Depok, Selasa (4/2).

Dengan Kabupaten Bogor, Kota Depok sedang melakukan pembicaraan mengenai optimalisasi stasiun Pondok Rajeg. Yang selama ini belum beroperasi secara maksimal. Dengan DKI Jakarta, Kota Depok sedang membicarakan mengenai kerjasama Bus Rapid Transit (BRT) yang terintegrasi dengan Transjakarta.

“Kami bersama BPTJ juga melakukan rapat koordinasi RITJ untuk membahas banyak hal, diantaranya integrasi layanan transportasi,” terangnya.

Sementara itu, terpisah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai, perlu adanya insiatif dari setiap pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan transportasi Jabodetabek. Budi mengatakan, Pemda di Jabodetabek, baik Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi harus bisa berkoordinasi dan tidak hanya terpusat di Jakarta.

“Pada dasarnya inisiatif dari masing-masing Pemda itu penting untuk dikoordinasikan. Karena tidak mungkin pemerintah pusat mendanai semuanya tersebut,” kata Menhub selepas Rapat Koordinasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) 2020 di Jakarta, Selasa (4/2).

Permasalahannya banyak, dan sudah menyepakati angkutan massal menjadi suatu keniscayaan. Masing-masing daerah memiliki rencana, ini kota harus koordinasikan menjadi suatu eksekusi.

Sebetulnya, menurut dia, sudah ada payung hukum, yakni RITJ. Apabila dilaksanakan dan dikoordinaskan dengan baik oleh Pemda dan Pemerintah Pusat. Maka, akan terbangun transportasi massal yang tanpa kendala (seamless) yang dapat mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi.

Budi menyebutkan, baru 32 persen masyarakat Jabodetabek yang menggunakan transportasi umum massal. Idealnya adalah 60-70 persen. “Oleh karenanya, sekarang pemerintah giat di berbagai LRT dan MRT bahkan juga BRT (Bus Rapid Transit) menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan,” tandasnya. (rd)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)