Desentralisasi dan Pelayanan Publik

In Ruang Publik

Oleh   : Lupita Ayuningsari

Mahasiswa STIKIM Jakarta

Desentralisasi atau otonomi adalah persoalan yang menyangkut hak asasi manusia, oleh karena dalam desentralisasi atau otonomi individu diberikan kebebasan untuk berpikir dan bertindak atas dasar aspirasi masing-masing, tiap individu dipenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara dan kualitas yang terbaik, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, dengan tidak ada kontrol langsung dari pemerintah pusat.

Dalam era otonomi daerah, dituntut peranan pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyediaan public services yang sangat dibutuhkan. Pergeseran paradigma dari good government menuju good governance (local governance), akan melibatkan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam kegiatan atau urusan urusan pemerintahan. Dalam good governance harus ada keseimbangan antara publik, privat dan sosial atau masyarakat. Dengan demikian desentralisasi atau otonomi tidak hanya berupa penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga penyerahan wewenang kepada masyarakat .

Berkiatan dengan ini, bagaimana posisi pemerintah daerah dalam penyediaan public services yang melibatkan partisipasi privat dan masyarakat. Desentralisasi melahirkan local government. Konsep local government dapat mengandung tiga arti:

  1. Penggunaan istilah local government sering kali saling dipertukarkan dengan istilah local authority. Namun kedua istilah tersebut mengacu pada council (DPRD) dan major (KDH) yang rekruitment pejabatnya atas dasar pemilihan;
  2. Local government berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal (mengacu pada fungsi); dan
  3. Local government berarti daerah otonom.

Local government memiliki otonomi (lokal), dalam arti self governmet. Di Indonesia istilah local government berarti pemrintah daerah yang memiliki otonomi daerah. Pemerintah daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah (KDH) selaku penyelenggara pemerintahan tertinggi. Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KDH melaksanakan fungsi policy making dan sekaligus melakukan fungsi policy execuring dengan menggunakan instrumen perangkat birokrasi lokal (local burcaucracy).

Desentralisasi pelayanan publik di Indonesia masih belum sepenuhnya berkarakter. Pelayanan dalam hal yang menyangkut public services dilaksanakan oleh dinas-dinas daerah, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Public services (pelayanan publik) harus memiliki karakteristik sebagaimana dikemukakan oleh Olive Holtham adalah: Generally cannot choose customer, Roles limited by legislation; Politics institutionalizes conflict, Complex accountability, Very open to security, Oction must be justified; and Objectivesoutputs difficult to state atau measure, Dengan karakteristik tersebut, pelayanan publik memerlukan organisasi yang berbeda dengan organisasi yang dapat memilih konsumennya secara selektif. Setiap terjadi kenaikan harga atas suatu public services harus dibicarakan atau harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak legislative.

Terdapat jenis public service seperti penyediaan air bersih, listrik, infrastruktur dan sebagainya tidak sepenuhnya dapat diserahkan berdasarkan mekanisme pasar pasar.  Ada kelompok masyarakat yang tidak dapat menikmati public service tertentu (ini berkaitan dengan aspek pemerataan), jika ditangani oleh sistem pasar atau privat. Gejala ini disebut kegagalan pasar (market failure). Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah dengan penyediaan barang-barang publik (public goods).

Public goods dicirikan oleh dua karakteristik yaitu; “non-exludability” dan non-rivalry consumption”.  Karakteristik non-excludability barang publik diartikan bahwa orang-orang yang membayar agar dapat mengkonsumsi barang itu tidak dapat dipisahkan dari orang-orang yang tidak membayar tetapi dapat mengkonsumsinya juga. Sedangkan karakteristik non rivalry consumption diartikan bahwa bila seseorang mengkonsumsi barang itu, orang lainpun mempunyai kesempatan mengkonsumsinya pula.

Oleh karena pihak swasta tidak bersedia menghasilkan barang publik (murni), maka pemerintahanlah yang harus menyediakannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan. Intervensi pemerintah akan lebih menonjol dilakukan oleh pemerintah daerah yang bercirikan pedesaan (rural). Ini disebabkan tuntutan masyarakat di perkotaan lebih mendesak dari pada di pedesaan. Kenyataan yang tidak dihindari adalah terjadinya pergeseran barang atau jasa privat berubah menjadi barang atau jasa publik (dan sebaliknya), misal pemadam kebakaran.

Di pedesaan pemadam kebakaran bersifat barang atau jasa privat sehingga tidak diperlukan Dinas Pemadam Kebakaran, tetapi di Perkotaan berubah menjadi barang atau jasa publik. Konsekuensinya adalah bila semakin banyak barang atau jasa privat yang tidak dapat dihindari berubah sifat menjadi barang atau jasa publik, maka beban pemrintah akan semakin tinggi. Hal ini sering dikatakan sebagai fenomena government growth.

Pertumbuhan beban pemerintah ini akan semakin berkebihan bukan hanya karena berubahnya barang privat menjadi barang publik saja, tetapi terurtama juga jika pemerintah tidak secara selektif menentukan batas-batas pekerjaannya. Adakalanya barang atau jasa yang sebenarnya bercirikan barang atau jasa privat masih di produksi atau subsidi oleh pemerintah kecenderungan munculnya beban tambahan pemerintah yang tidak dapat dihindari, maka efisiensi, efektifitas dan akuntubulitas penyelenggaraan pemerintahan dengan sendirinya semakin menjadi kebutuhan. Itulah sebabnya di banyak negara dikembangkan paradigma reinventing government. Dalam penyediaan public services oleh pemerintah, tidak tertutup kemungkinan terjadinya government failure.

Dalam hal ini intervensi sektor privat dapat dimungkinkan. Beberapa alasan keterlibatan sektor privat atau swasta dalam pelayanan publik:

  1. meningkatkanya penduduk di perkotaan sementara sumber keuangan pemerintah terbatas,
  2. pelayanan yang diberikan sektor privat/swasta dianggap lebih efisien,
  3. banyak bidang pelayanan (antara lain penyehatan lingkungan dan persampahan) idak ditangani pemerintah sehingga sektor privat atau swasta dapat memenuhi kebutuhan yang belum tertangani tanpa mengambil alih tanggung jawab pemerintah, dan
  4. akan terjadi persaingan dan mendorong pendekatan yang bersifat kewiraswastaan dalam pembangunan nasional.

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam reinventing government, terutama prinsip catalytic government: steering rather than rowing, mengisyaratkan perlunya dikembangkan privatisasi (debirokrasasi) atau public-private partnership.

Istilah privatisasi pertama kali muncul dalam kamus 1983 dan didefinisikan secara sempit sebagai “menjadikan privat”, mengalihkan kontrol dan kepemilikan dari publik ke privat. Namun istilah ini telah mendapatkan pengertian yang lebih laus istilah privatisasi melambangkan suatu cara baru dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pemikiran kembali mengenai peranan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini berarti memberikan kewenangan yang lebih besar pada institusi masyarakat dan mengurangi kewenangan pemerintah dalam merumuskan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian privatisasi merupakan tindakan mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran sektor privat dalam aktivitas atau kepemilikan asset publik. (Savas, 1986). E.S. Savas mengajukan beberapa bentuk atau model penyediaan barang dan jasa yang menghubungkan antara konsumen, produsen dengan pengatur. Dengan demikian dalam penyediaan atau pelayanan barang dan jasa terdapat 3 partisipasi,pihak dan aktor utama yang terlibat yaitu: konsumen (service consumer), produsen (service producer), dan pengatur (service arranger or service provider).

Wujud ketidaksuksesan desentralisasi dan otonomi daerah telah menunjuk pada ketidakpastian aturan main (rules of the game). Hal ini akhirnya berdampak pada biaya ekonomi tinggi (high cost economy) untuk penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi daerah. Sejumlah studi di negara maju dan berkembang menunjukkan berlakunya undang-undang desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong pelaksanaan akuntabilitas secara horizontal.

Meski begitu, kondisi ini juga membuka peluang terjadinya saluran (channels) baru bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang (money politic), lobilobi (lobbying), suap (bribery) atau gratifikasi. Selain itu, salah satu risiko pemberlakuan dari sistem ini memungkinkan terjadinya kontrol penuh oleh elit daerah.

You may also read!

guru besar FTUI kenalkan

Guru Besar FTUI Kenalkan Biopestisida di Sembalun

MENGENALKAN : Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Prof Misri Gozan, dan tim terjun

Read More...
e sport dengan kadskominfo

Cabor E-Sports Hadir di Kota Depok, Pemkot Beri Dukungan

TERIMA : Kadiskominfo Kota Depok Sidik Mulyono yang menerima Audiensi Ketum PB E-Sports Indonesia Kota

Read More...
pelantikan e sport

Deklarasi, Inilah Struktur PB ESI Kota Depok

SEMANGAT : Suasana pengukuhan pengurus PB ESI Kota Depok beberapa waktu lalu. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM,

Read More...

Mobile Sliding Menu