opini 2 stikim

opini 2 stikim

 

Oleh: Sri Sariningsih K

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)

NPM: 01160000039

 

SALAH satu hasil Reformasi adalah lahirnya otonomi daerah yang dicita-citakan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Realitasnya, permasalahan muncul, mulai dari daerah pemekaran yang tidak mandiri, maraknya korupsi, hingga tidak sinkronnya antara kebijakan pusat dan daerah.

Pada 25 April tahun 2018, seluruh pemerintah daerah (pemda) memperingati Hari Otonomi Daerah (otda) yang ke-22. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan amanat yang dibacakan di masing-masing upacara peringatan di daerah. Tjahjo menerangkan penyelenggaraan otda diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya.

Penyelenggaraan otonomi tidak lepas dari keadaan politik pada masa Reformasi. Saat itu, ter jadi gejolak yang sangat serius. Daerah-daerah banyak yang merasa tidak puas atas ketidakadilan, terutama pembagian sumber daya alam. Sebagai jawabannya, pemerintah setuju menjadikan otda sebagai instrumen untuk meresolusi konflik dan membuat keseimbangan baru dengan distribusi kekuasaan dan fiskal.

Akan tetapi, kontribusi pembagian fiskal dari pusat ke daerah belum mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Tahun 2018, ada sekitar Rp 766 triliun atau 36% dari Rp 2.221 triliun dana anggaran pendapat an dan belanja negara (APBN) yang dikirim ke daerah. secara ke seluruhan ada sekitar 53% dana APBN yang berkutat di daerah melalui skema transfer untuk perimbangan, otonomi khusus, penyesuaian, dan bantuan.

Melihat kondisi seperti itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Pemer intah sepertinya mengharapkan inovasi dari pemda-pemda untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Masalah pelik yang dihadapi bangsa ini dan harus dicarikan solusinya adalah dominasi sosial dan ekonomi di satu sisi dan di sisi lain terjadinya ketidakberdayaan sosial dan ekonomi antar individu atau kelompok masyakat ataupun daerah yang satu dengan yang lainnya.

Dominasi ekonomi jelas terlihat pada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang lebih beruntung seperti daerah perkotaan apalagi yang dekat dengan Jakarta, atau yang berada di Pulau Jawa.

Sementara masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang kurang beruntung seperti di daerah pinggiran/perdesaan atau di luar pulau Jawa atau Indonesia Timur mengalami ketidakberdayaan ekonomi.

Dominasi ekonomi terjadi karena aktivitas ekonomi yang lebih intensif pada daerah-daerah tertentu akibat keuntungan ketersediaan infrastruktur/fasilitas pendidikan/fasilitas kesehatan/dsb, juga akibat daerah maju lalu paradigma Jakarta adalah barometer serta kepercayaan klasik atas potensi keuntung an ekonomis daerah-daerah tertentu.

Melalui momentum reformasi 1998 disadari kondisi antara dominasi dan ketidakberdayaan ini. Solusi jatuh pada tuntutan dilaksanakannya desentralisasi oleh pemerintah pusat.

Dengan desentralisasi, daerah diberikan otonomi dalam merencanakan, mengerjakan, mengawasi, mencari pendanaan dan pembiayaan dalam mengelola berbagai potensi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, perdagangan, investasi, kerjasama dan lain sebagainya.

Kapasitas dasar masyarakat mendorong terciptanya modal dasar bagi kegiatan sosial dan ekonomi daerah; daya tarik investasi daerah; pengentasan kemiskinan; memacu dan meningkatkan penerimaan daerah; upaya meningkatkan mutu pelayanan publik; serta penciptaan masyarakat kelas menengah/madani.

Kebijakan desentralisasi sudah dilakukan saat ini, sehingga banyak faktor-faktor dari kebijakan tersebut yang masih bisa digunakan kedepan, dengan catatan wajib dilakukannya pembentukan cara berpikir yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan desentralisasi.

Untuk itu, esensi kebijakan desentralisasi harus disebarluaskan serta diberikan apresiasi yang tinggi, karena inilah cara terampuh dan mungkin satu-satunya cara memandirikan dan mensetarakan Indonesia

Otonomi daerah di Indonesia gagal dalam memperkecil kesenjangan terjadi karena konektivitas dan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang lemah. Sebenarnya hal ini bisa diinisiasi dengan melakukan pertemuan antara kepala pemerintah pusat (presiden) dengan para gubernur setiap provinsi di Indonesia. Hal ini juga harus dilakukan kepala daerah kepada kepala pemerintah daerah di bawahnya sehingga terjadi kesepahaman, kesatuan visi misi negara yang diimplementasikan langsung oleh pemerintah (melalui pemerintah daerah) dan masyarakatnya.

Sedangkan pada penyebab gagalnya otonomi daerah di Indonesia dalam memperkecil kesenjangan di atas dinyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah yang bermasalah, yang diantarnya disebabkan oleh lobi pemda kepada DPR dan pemerintah pusat.

Hal ini bisa diantisipasi dengan penerapan hukuman yang tegas atas pelanggaran yang terjadi dan keterbukaan informasi (information disclosure) transparansi dana yang yang disetorkan daerah kepada pemerintah pusat dan dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah, sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahuinya secara langsung dan meminimalisasi terjadinya kecurangan atas lobi yang dilakukan pemerintah. (*)