Desentralisasi Pemerataan Tenaga Kesehatan

In Ruang Publik

opini 1

 

Oleh: Nur Rofiatul Fadhilah

Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat STIKIM, Jakarta

02180200039

 

PEMERATAAN tenaga kesehatan masih menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai dihadapi pemerintah. Indonesia yang merupakan negara kepulauan, memiliki permasalahan dalam pemerataan pembangunan kesehatan terutama untuk pemenuhan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan pada daerah terpencil, pulau terluar serta daerah perbatasan yang berdampak pada kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang tidak optimal.

Kurangnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah terpencil mempunyai andil yang cukup besar terhadap semakin rumitnya permasalahan berkaitan dengan pemerataan tenaga kesehatan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi menyebabkan adanya transfer kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk pada sektor kesehatan. Pemerataan tenaga kesehatan jelas bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetap juga tanggung jawab pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai kewenangan dan tanggungjawab penuh dalam mengatur sektor kesehatan di wilayahnya termasuk dalam pengelolaan tenaga kesehatan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah seharusnya dapat melakukan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya, yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan di tahun 2019 telah menargetkan pendistribusian dokter umum ke 728 puskesmas daerah yang belum memiliki dokter dan menargetkan 5.600 puskesmas memiliki minimal lima jenis nakes pendukung, yakni tenaga ahli kesehatan lingkungan, kefarmasian, ahli gizi, kesehatan masyarakat, dan ahli teknologi laboratorium medik. Meskipun jumlah puskesmas yang memiliki lima nakes pendukung di tahun 2018 (4.029 puskesmas) telah meningkat lebih dari tiga kali lipat sejak 2015 (1.179 puskesmas), sebanyak 728 Puskesmas di seluruh Indonesia belum memiliki dokter dan hanya diisi tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat.

WHO telah mensyaratkan minimal rasio dokter umum adalah 40 dokter per 100 ribu penduduk. Permenkes 75 tahun 2014 juga telah mengatur standar ketenagaan Puskesmas minimal harus memiliki 3 dokter, 2 dokter rawat inap dan 1 dokter non rawat inap.

Begitu pula, hasil Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan (Risnakes) tahun 2017 oleh Kemenkes menunjukkan ketimpangan rasio dokter umum di puskesmas. DKI Jakarta memiliki hampir 5 dokter, sedangkan di Maluku, Papua Barat, Papua dan Sulawesi Tenggara rasionya tidak lebih dari angka 1. Namun, kebutuhan dokter spesialis yang sudah sangat tercukupi setidaknya baru terdapat di Pulau Jawa dan beberapa provinsi di Sumatra, sedangkan wilayah lain khususnya Timur Indonesia masih sangat sedikit.

Pemerintah dalam hal ini sudah melakukan berbagai upaya dalam menyiasati pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan terutama bagi daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Upaya pemberian insentif bagi dokter, bidan desa, perawat dan tenaga kesehatan lainnya bisa menjadi alternatif membangun tenaga kesehatan untuk bersedia ditempatkan di daerah tersebut. Besaran insentif ini tentu harus dilakukan secara proporsional sehingga disatu sisi membangun nakes untuk siap mengabdi dan  juga menyesuaikan kemampuan dari anggaran pemerintah.

Upaya lain untuk pemerataan tenaga kesehatan ini adalah dengan mengintensifkan kembali program-program pengabdian oleh tenaga kesehatan seperti program wajib profesi, program PTT bagi dokter-dokter baru/bidan dan program Nusantara Sehat. Selain itu pemerintah pusat dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dengan mencetak institusi-institusi pendidikan yang terstandar sehingga dapat mencetak lebih banyak lagi lulusan tenaga kesehatan.

Sedangkan pemerintah daerah dapat berupaya mengalokasikan anggaran dalam bentuk beasiswa bagi putra/putri daerah untuk mengabdi di daerahnya masing-masing. Tenaga kesehatan yang merata di pelosok tanah air diharapkan dapat menjadi modal pembangunan kesehatan dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya. (*)

You may also read!

guru besar FTUI kenalkan

Guru Besar FTUI Kenalkan Biopestisida di Sembalun

MENGENALKAN : Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Prof Misri Gozan, dan tim terjun

Read More...
e sport dengan kadskominfo

Cabor E-Sports Hadir di Kota Depok, Pemkot Beri Dukungan

TERIMA : Kadiskominfo Kota Depok Sidik Mulyono yang menerima Audiensi Ketum PB E-Sports Indonesia Kota

Read More...
pelantikan e sport

Deklarasi, Inilah Struktur PB ESI Kota Depok

SEMANGAT : Suasana pengukuhan pengurus PB ESI Kota Depok beberapa waktu lalu. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM,

Read More...

Mobile Sliding Menu