Desentralisasi: Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

In Ruang Publik

foto opini 2

 

Oleh: Shintya Karunia

Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat, STIKIM, Jakarta

02180200040

 

ANGGARAN Pendataan dan Belanja Dearah (APBD) bertujuan untuk memajukan daerah sendiri dengan usaha sebaik mungkin. Maka dari itu, mungkin di antara tiap daerah APBD nya tentu berbeda, bergantung pada kebutuhan dan kemampuan dari daerah tersebut. Sebagai dokumen milik daerah, struktur APBD memuat pendapatan, belanja, pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah masuk kategori pendapatan asli daerah. Kelompok pendapatan dari dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Untuk APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 resmi disahkan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar), Persetujuan Anggota DPRD Secara Lisan, Penandatangan Persetujuan Bersama Raperda, Pendapat Akhir Gubernur Terhadap Raperda Tentang APBD DKI Jakarta 2019.

Total APBD 2019 adalah sebesar Rp89,08 triliun dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp74,77 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp80,9 triliun. Pembiayaan Daerah dalam APBD 2019 adalah sebesar Rp6,12 triliun dengan Penerimaan Pembiayaan Rp. 14,31 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2018 sebesar Rp12,17 triliun ditambah Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp2,13 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp8,18 triliun dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp7,8 triliun, Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp33,65 miliar, dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp350 miliar.

Perdebatan mengenai alokasi APBD tidak pernah usai. Padahal, sejumlah masyarakat awam berkeinginan agar, alokasi dana APBD berpihak kepada masyarakat kecil bukan sekadar mimpi. Tidak sedikit yang menilai, bahwa sulitnya merancang APBD pro rakyat merupakan bagian dari kesulitan menerapkan konsep ideal otonomi daerah. Sehingga alokasi APBD, yang seharusnya dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah.

Dari sini lah peran Desentralisasi sangat penting di terapkan di Indonesia untuk berjalannya penyerahan kewenangan/pemindahan kekuasaan dan dengan adanya kewenangan ini yang di berikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat karena pemerintah bisa lebih dekat dengan masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menuangkan aspirasinya sehingga rakyat juga memilki lewajiban atau partisipasi untuk mewujudkan urusan permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing, Dari situ mereka pun akan lebih peduli kepada proses pembangunan.

Mereka harus diupayakan untuk makin terlibat dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan. Jadi mereka akan tahu bagaimana pembangunan direncanakan, bagaimana pembangunan dilaksanakan, bagaimana proses pengawasannya, dan pada akhirnya mereka jugalah yang akan memanfaatkan hasil-hasilnya. Jadi, mereka akan tahu bagaimana pengelolaan dana APBD, dan untuk siapa dana-dana itu. Dari sini akan muncul pemimpin pemerintahan baru yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (*)

You may also read!

guru besar FTUI kenalkan

Guru Besar FTUI Kenalkan Biopestisida di Sembalun

MENGENALKAN : Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Prof Misri Gozan, dan tim terjun

Read More...
e sport dengan kadskominfo

Cabor E-Sports Hadir di Kota Depok, Pemkot Beri Dukungan

TERIMA : Kadiskominfo Kota Depok Sidik Mulyono yang menerima Audiensi Ketum PB E-Sports Indonesia Kota

Read More...
pelantikan e sport

Deklarasi, Inilah Struktur PB ESI Kota Depok

SEMANGAT : Suasana pengukuhan pengurus PB ESI Kota Depok beberapa waktu lalu. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM,

Read More...

Mobile Sliding Menu