Oleh : Mahfudoh

Mahsiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)

Penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada suatu daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di derahnya sendiri merupakan lingkup desentralisasi karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui permasalahan dan kebutuhan daerahnya masing-masing.  Desentralisasi dalam kerangka pembangunan kesehatan dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pembangunan bidang kesehatan dengan cara lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat indonesia terutama bagi mereka yang berada di daerah tertinggal dan perbatasan serta memberi kewenangan bagi daerah untuk menentukan program serta pengalokasian dana pembangunan kesehatan di daerahnya.

Pembangunan kesehatan saat ini menghadapi tantangan pemerataan dan disparitas terutama pelayanan kesehatan antardaerah dan antarkelompok pendapatan. Akses terhadap pelayanan kesehatan primer masih terbatas terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Kendala geografis menyebabkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan di banyak daerah di Indonesia. Kualitas pelayanan belum optimal karena banyak fasilitas kesehatan dasar yang belum memenuhi standar kesiapan pelayanan dan ketiadaan standar guideline pelayanan kesehatan.

Puskesmas yang merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi ujung tombak dalam upaya menurunkan kesenjangan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah. Puskesmas didukung dengan Posyandu, pernah tercatat sebagai keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan cakupan KB, imunisasi, dan gizi balita. Puskesmas juga sebagai pusat pengembangan pembinaan dan pelayanan sekaligus merupakan pos pelayanan terdepan merupakan salah satu harapan bagi masyarakat bahkan harapan besar bagi masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Oleh karena itu, layanan kesehatan di puskesmas idealnya harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan status social masyarakat. Selain itu, ketersedian sarana dan prasarana harus juga harus lebih dioptimalkan..

Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan dana alokasi khusus afirmasi bidang kesehatan tahun 2018 sehingga pemerintah daerah dapat membangun puskesmas daerah tertinggal dan perbatasan. Adapun perkembangan pelaksanaan pembangunan tersebut sampai dengan bulan September 2018 telah didirikan sebanyak 256 Puskesmas Perbatasan dan Daerah Tertinggal di 49 Kabupaten (tahun 2017 baru mencapai 110 Puskesmas). Terdapat dua upaya untuk mengatasi permasalahan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar yaitu dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat yang pemenuhannya dicukupi oleh pemerintah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Puskesmas sebagai salah satu lembaga kesehatan yang memberikan fasilitas layanan kesehatan harus lebih mementingkan kepuasan masyarakat terutama kepentingan masyarakat untuk menadapatkan layanan kesehatan yang prima. Kualitas layanan kesehatan puskesmas merupakan tolak ukur untuk menentukan produktifitas dan kebermanfaatan puskesmas.

Pelayanan kesehatan yang belum memadai, menjadi penyebab menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Biaya kesehatan yang mahal menjadikan kesehatan seolah-olah hanya menjadi hak orang-orang kaya. Ironinya mahalnya biaya kesehatan tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang baik. Akibat buruknya kualitas pelayanan menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat lebih memilih fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pihak swasta, yang tentu saja biayanya relatif mahal.

Desentralisasi kesehatan inilah dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan layanan kesehatan tanpa melalui prosedur birokrasi yang panjang sampai ke provinsi bahkan pusat. Hal ini mengingat bahwa layanan kesehatan merupakan kebutuhan yang mendesak yang akan berakibat fatal apabila prosedurnya terlalu panjang dan berbelit- belit. Sehingga, pemerintah daerah dituntut untuk lebih cepat dan prima dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Semakin baik layanan kesehatan yang mampu ditawarkan oleh lembaga kesehatan, maka semakin tinggi pula kualitas penyelenggaraan kesehatan di lembaga kesehatan tersebut serta diharapkan derajat kesehatan disetiap daerah terjadi peningkatan.