forum renja kecamatan pancoramas
KERJA : Kecamatan Pancoranmas menyelenggarakan Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di Aula Kantor Kecamatan Pancoranmas, Depok. Selasa (11/2). FOTO : DEVINA/RADAR DEPOK
forum renja kecamatan pancoramas
KERJA : Kecamatan Pancoranmas menyelenggarakan Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di Aula Kantor Kecamatan Pancoranmas, Depok. Selasa (11/2). FOTO : DEVINA/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, PANCORANMAS — Kecamatan Pancoranmas menyelenggarakan Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di Aula Kantor Kecamatan Pancoranmas, Depok. Selasa (11/2)

Camat Pancoranmas, Utang Wardaya mengatakan, tahun ini terdapat 24 program kegiatan yang diselenggarakan, dengan karakter program berupa ketahanan keluarga, kesehatan lingkungan, penguatan kelembagaan, dan kegiatan sosial keagamaan.

Utang juga mengungkapkan adanya permasalahan isu strategis, mengenai pemahaman kebudayaan ekonomi di wilayah Pancoranmas.  Ia mengimbau agar agrowisata yang ada di Pancoranmas bisa mengedukasi masyarakat secara luas dan tidak spesifik.

“Agrowisata tersebut harus bisa menjadi tempat edukasi dalam segi umum, bukan hanya anak-anak sekolah saja,” ujarnya.

Ia menyimpulkan, masalah pemerintah daerah bukan hanya sekedar mengurus isu lalu lintas saja, namun isu ketahanan keluarga dan kesehatan lingkungan harus bisa dioptimalkan.

Forum tersebut juga menghadirkan dua narasumber dari latar belakang berbeda, Aris Budi Setyawan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gunadarma, dan Kepala Bidang Sosial Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Nur Lela.

Aris menuturkan, pentingnya manajemen resiko dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, sebagai tindak pencegahan hal-hal tidak sesuai rencana yang kemungkinan terjadi.

Menurut hasil penelitian yang dia lakukan, Kota Depok memiliki Nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kota (IPBK) Depok sebesar 0,52. “Depok bernilai sedikit lebih rendah dibanding IPBK Provinsi Jawa Barat yang senilai 0,53,” ujarnya.

Menurutnya, indeks partisipatif masyarakat Depok senilai 0,28. Hal itu, kata Aris, masih kurang, meski dibantu dengan indeks lainnya.

“Diikuti dengan nilai indeks keberlanjutan, keberpihakkan, integrasi, dan kesetaraan sehingga ditotalkan IPBK Depok senilai 0,52,” tuturnya.

Aris menjelaskan suatu daerah dikatakan berhasil apabila indeks partisipatif masyarakat besar. “Harus ditingkatkan kembali inisiatif masyarakat untuk mencoba tidak terlalu bergantung pada pemerintah,” tandasnya. (rd)

 

Jurnalis : Devina

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)