Honorer Soroti Gaji Dari BOS

In Utama
farida tentang guru honorer
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, T. Farida Rachmayanti.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahap I Gelombang I sebesar Rp9,8 triliun untuk 136.579 sekolah.

Penyaluran Dana BOS ke sekolah-sekolah pada Februari 2020 ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang rata-rata baru masuk ke rekening sekolah pada bulan Maret dan April.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu perubahan mekanisme yang memudahkan percepatan atas penyaluran Dana BOS adalah perubahan mekanisme penyaluran, yaitu Dana BOS disalurkan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Sekolah.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik.

“PMK tersebut memberikan keleluasaan fiskal bagi sekolah dalam mendukung konsep Merdeka Belajar melalui perubahan periode penyaluran dan besaran penyaluran,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/2).

Sri Mulyani pun mengatakan penyaluran Dana BOS lebih akurat karena rekomendasi penyaluran berdasarkan hasil inputan sekolah sendiri melalui Aplikasi Dana BOS yang disediakan oleh Kemendikbud. Dengan proses penyaluran lebih cepat ke rekening sekolah, kegiatan operasional mengajar dapat dilaksanakan dan didanai lebih cepat.

Selanjutnya, sekolah dapat lebih cepat dalam menyampaikan laporan tanpa menunggu sekolah lain meskipun dalam wilayah yang sama. Terakhir, penyaluran langsung ke rekening sekolah tetap ditatausahakan dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga sisi akuntabilitas tetap terjaga.

Adapun alokasi Dana BOS Reguler Tahap I ini adalah sebesar 30 persen untuk masing-masing sekolah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nantinya, untuk Tahap II dan III akan disalurkan sebesar 40 persen dan 30 persen. Dengan perbaikan skema penyaluran tersebut, sebesar 70 persen Dana BOS nantinya dapat langsung diterima sekolah pada semester I.

Terpisah, Ketua Umum Honorer Indonesia Bersatu (HIB), M. Nur Rambe menyoroti adanya peraturan tersebut. Terutama regulasi dengan masalah gaji guru honorer yang boleh dibayarkan dari dana BOS maksimal 50 persen.

Rambe menyebutkan, guru honorer di Kota Depok 80-90 persen dari jumlah sekitar 2.700 hingga 3.000 guru honorer sekolah negeri sudah ditanggung APBD.

“Rasionalisasinya adalah, agar guru honorer mendapatkan gaji setara UMK, tidak ada salahnya kepala sekolah merealisasikan anggaran tersebut kepada guru honorer. Baik yang sudah terima gaji APBD atau belum,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI), Senin (17/2).

Selain itu lanjut Rambe, Pemkot Depok dan DPRD sudah sangat care dengan honorer. Salah satunya dengan adanya program dari walikota, yaitu siraman rohani memperkuat karakter guru yang religius melalui pengajian satu kali dalam sebulan di masjid Balaikota.

“Jangan ada honorer atau kepala sekolah yang melarang PTK honorer ikut dalam pengajian rutin itu. Agar semua apa yang diharapkan menjadi ridho dan dikabulkan oleh Allah melalui pemerintahan yang baik dan bersinergi,” tutur Rambe kepada Radar Depok.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), T. Farida Rachmayanti menilai adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9/PMK.07/2020 tersebut diharapkan menjadi kabar gembira bagi para guru honorer. Karena ada kenaikan dari sebelumnya hanya 15 persen untuk sekolah negeri, dan 30 persen untuk swasta.

“Tenaga pendidik selayaknya mendapatkan kesejahteraan yang memadai, karena berimplikasi pada peningkatan kualitas manusia (siswa, red),” ucap Farida kepada Radar Depok, Senin (17/2).

Farida mengatakan, dengan adanya kenaikan gaji honorer, diharapkan kompetensi para honorer meningkat. Perlu diketahui, guru honorer yang akan mendapatkan penambahan gaji harus memenuhi persyaratan, yakni memiliki NUPTK, belum sertifikasi, dan terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2019.

Farida juga berharap, hal ini sebagai sebuah kemajuan. Karena pengawasan dilakukan secara langsung. Dan mekanisme ini mempercepat pencairan dan pelaporannya.

“Paling tidak meringankan tugas pemerintah daerah. Khususnya hal strategis, yakni pengawasan dan teknis terkait administrasi pelaporannya,” pungkasnya. (rd/net)

 

Jurnalis : Agung HR (IG : @agungimpresi)

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

guru besar FTUI kenalkan

Guru Besar FTUI Kenalkan Biopestisida di Sembalun

MENGENALKAN : Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Prof Misri Gozan, dan tim terjun

Read More...
e sport dengan kadskominfo

Cabor E-Sports Hadir di Kota Depok, Pemkot Beri Dukungan

TERIMA : Kadiskominfo Kota Depok Sidik Mulyono yang menerima Audiensi Ketum PB E-Sports Indonesia Kota

Read More...
pelantikan e sport

Deklarasi, Inilah Struktur PB ESI Kota Depok

SEMANGAT : Suasana pengukuhan pengurus PB ESI Kota Depok beberapa waktu lalu. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM,

Read More...

Mobile Sliding Menu