Oleh: Dr Retno Muninggar, S.Pi., M.E

Dosen PTN

Pembina Komunitas Cafe Dakwah Akhwat

Tinggal di Perumahan Mutiara Depok Blok PA/8

 

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan baru untuk perguruan tinggi (PT) yang ia namai ‘Kampus Merdeka’. Dengan kebijakan tersebut, kampus bisa bekerja sama dengan bermacam-macam lembaga untuk membuka program studi (prodi) baru. Perusahaan multinasional, startup, BUMN, sampai organisasi dunia seperti PBB pun bisa ikut menyusun kurikulum untuk prodi baru tersebut.

Empat pokok kebijakan “Kampus Merdeka’ ala Nadiem sebagai berikut: (1) Kampus negeri dan swasta bebas membuka prodi baru. (2) Pembaruan sistem akreditasi. (3) Mempermudah kampus negeri jadi badan hukum. (4) Mahasiswa bisa magang 3 Semester dengan 1 semester mengambil mata kuliah di luar prodi sedangkan 2 semester lainnya diperuntukkan program magang untuk memberikan pengalaman dunia kerja kepada mahasiswa. Menurut Mendikbud, bukan hanya perguruan tinggi yang sekarang bertanggung jawab atas pendidikan mahasiswa negeri ini namun perusahaan harus berlomba untuk melakukan join kurikulum serta join rekrutmen dengan universitas.

Dari kebijakan kampus merdeka tersebut dapat kita kritisi beberapa hal, antara lain: Pertama, semakin banyak program studi yang dibuka, disesuaikan dengan kebutuhan pasar serta diberikannya kebebasan perguruan tinggi menentukan kurikulum bersama industri dan pihak asing maka akan dapat dibayangkan nantinya output dari pendidikan hanya akan dinikmati oleh kepentingan industry, jauh dari upaya-upaya dalam mencari solusi permasalahan umat. Padahal pendidikan sejatinya melahirkan para ulul albab (intelektual sejati) yang memiliki keimanan dan pengetahuan untuk selalu taat pada Rabb-Nya serta senantiasa peduli dalam mencari solusi permasalahan umatnya.

Liberalisasi pendidikan semakin nyata tatkala Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta lembaga pendidikan untuk memprioritaskan kebutuhan industri. Orientasi pembangunan perguruan tinggi ala rezim ini bukan untuk menghasilkan intelektual yang menjadi tulang punggung perubahan menuju kemajuan dan menyelesaikan masalah umat dengan ilmu dan inovasi, namun saat ini perguruan tinggi diarahkan hanya sebagai pencetak tenaga terampil bagi kepentingan industri (kapitalis).

Kedua, ketika SKS ditempuh dengan magang dan industri, intelektual yang dihasilkan akan sekadar menjadi budak industri dan bukan para tenaga ahli. Ketiga, semakin banyak perguruan tinggi yang menjadi badan hukum, maka negara sebagai penyelenggara pendidikan semakin melepas tanggung jawab.

Padahal negaralah yang memiliki wewenang dalam mengarahkan tujuan pendidikan serta agen penjamin terselenggaranya pendidikan yang dapat melahirkan generasi intelektual pencetak peradaban. Kampus merdeka makin menunjukkan bahwa merdeka di sini adalah kebebasan (liberalisasi) perguruan tinggi menuju kampus yang menjalankan kepentingan korporasi.

Dalam Islam, pendidikan adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram dan sistematis dalam membentuk manusia yang memiliki kepribadian Islam, menguasai pemikiran Islam dengan handal, menguasai ilmu-ilmu dasar dan terapan berupa IPTEK serta memiliki keterampilan yang tepat guna dan berdaya guna. Dari tujuan pendidikan tersebut, landasan dari kurikulum pendidikan adalah akidah Islam. Output yang dihasilkan tak sekadar menguasai IPTEK namun juga faqih dalam agama dan bukan intelektual sekuler yang siap dimanfaatkan oleh para kapitalis. (*)