Kebijakan kesehatan belum optimal

In Ruang Publik

Oleh : MUNNA FATHIAH

STIKIM-JAKARTA

Kebijakan pemerintah dibidang Desentralisasi kesehatan dinilai belum optimal. Desentralisasi yang dimulai pada tahun 2000 ini ternyata masih memiliki berbagai masalah salah satunya yaitu mengenai ketidak merataannya jumlah SDM di wilayah-wilayah terpencil. Permasalahan dalam distribusi tenaga kesehatan masih menjadi permasalahan yang tak kunjung usai dihadapi pemerintah., ketidak merataaanya tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil akan berdampak pada kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang tidak optimal. Kurangnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah terpencil mempunyai andil yang cukup besar terhadap semakin rumitnya permasalahan berkaitan dengan pemerataan tenaga kesehatan.

Contohkan dari ketidak merataannya jumlah SDM yaitu dari distribusi tenaga dokter spesialis di Jakarta memperlihatkan perbandingan 1:3000 yang berarti satu dokter menangani 3.000 pasien, sementara itu di luar jawa seperti bengkulu hanya 1:47000 yang berarti dokter spesialis menangani 47.000 pasien. Dimana terlihat pemerintah daerah seperti belum bisa mengelolah SDM yang ada, atau bisa jadi pemerintah daerah belum tegas membuat peraturan kepada IDI untuk para dokter Residence atau dokter yang belum sah menjadi dokter spesialis di tugaskan di rumah sakit- rumah sakit daerah agar bisa membantu melayani masyarakat disana.

Dalam hal ini WHO telah mensyaratkan minimal rasio dokter umum adalah 40 dokter per 100 ribu penduduk. Permenkes 75 tahun 2014 juga telat mengatur standar ketenagaan pukesmas minimal harus memiliki 3 dokter-2dokter rawat inap dan  dokter non rawat inap.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi menyebabkan adanya transfer kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk pada sektor kesehatan. Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengatur sektor kesehatan di wilayahnya termasuk dalam pengelolaan tenaga kesehatan. Sebagai konsekwensinya, pemerintah daerah seharusnya dapat melakukan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya, yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan.

Pemerataan tenaga kesehatan jelas bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetap juga tanggung jawab pemerintah daerah. Sinergisme antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya dapat mengatasi ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang tepat menjadi acuan dalam pemenuhan kebutuhan nakes di Indonesia. Tenaga kesehatan yang merata di pelosok tanah air diharapkan dapat menjadi modal pembangunan kesehatan dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya.

You may also read!

Jadwal dan lokasi Pemadaman Listrik di Kota Depok Jumat, 23 Oktober 2020

  RADARDEPOK.COM - PLN (Persero) menginformasikan jadwal pemeliharaan jaringan listrik berupa aktivitas pemadaman sementara secara bergilir di Kota Depok pada

Read More...
guru besar FTUI kenalkan

Guru Besar FTUI Kenalkan Biopestisida di Sembalun

MENGENALKAN : Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Prof Misri Gozan, dan tim terjun

Read More...
e sport dengan kadskominfo

Cabor E-Sports Hadir di Kota Depok, Pemkot Beri Dukungan

TERIMA : Kadiskominfo Kota Depok Sidik Mulyono yang menerima Audiensi Ketum PB E-Sports Indonesia Kota

Read More...

Mobile Sliding Menu