Oleh: Mega Cintyana Dewi 

 Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat STIKIM, Jakarta.

Sebagaimana yang kita ketahui rencana pemerintah pusat menarik kewenangan dalam menentukan pajak dan retribusi daerah dari pemerintah daerah melalui RUU Omnibus Law sedang dalam perhatian public. Ada yang mendukung dan ada pula yang menolak. Namun yang terpenting pemerintah pusat perlu berhati-hati dalam rancangan tersebut agar tidak disalah artikan mengganggu roda pemerintahan daerah yang akan berjalan.

Mengaenai RUU Omnibus Law perihal pajak tergantung pada perspektifnya. Bila perubahan yang terkait dengan kebijakan umum mengenai pajak daerah dapat dilihat dari pemerintah pusat, biasanya mengenai persoalan stabilitas fiskal, kepastian. Sedangkan dari daerah dilihat dari sisi penerimaan. Berbeda pula dengan pengusaha dilihst dari sejauh mana fiskal itu berkontribusi dalam pembangunan, stimulus ekonomi dan sebagainya. Tetapi bila dilihat dari rencana sekarang Omnibus Law lebih kepada mendorong untuk kepastian. Sehingga tarif yang buat sudah fix. Fix rate yang itu sebetulnya lebih keluar dari semangat otonomi. Karena otonomi lebih memberikan diskresi positif kepada daerah. Selanjutnya dibuat range tarif minimal dan maksimal, poinnya dibuat sederhana agar daerah dapat menentukan pajak yang dibuat tinggi dan yang rendah sehingga penerimaan dapat maksimal.

Misalnya pajak hotel, pemda pasti mengambil yang maksimal tetapi bila pengurangan Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) di Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pasti mengambil penerimaan yang minimal. Dan oleh sebab itu hampir semua pemda melakukan penerimaan sebesar Rp60 juta, kecuali Jakarta dan Surabaya RP70 juta dan Rp80 juta. Diberi patokan fix rate-nya agar pemerintah daerah dapat berfikir terbuka dan mau berkompetisi dengan daerah lain lalu  menggunakan instrument pajak retribusi untuk insentif dan berkompetisi. Misalnya patokan dari pusat pajak 10% tetapi tetap diberi ruang untuk pemda. Yang terpenting adalah pemerintah daerah dapat menghitung secara teknis perekonomian berapa rate case-nya. Dan itu sebagai kunci dari rate maksimal atau minimalnya.

Disetiap daerah kondisi lingkungan berbeda-beda. Misalnya kota dan kabupaten jadi harus disesuaikan dengan pemenuhan standarnya agar daerah tidak kehilangan pendapatannya. Dan apakah bila tarif pajak daerah ditarik pemerintah pusat akan serta merta investasi lebih banyak? Semua tidak dapat diukur dengan semudah itu tetapi ada saja yang seperti itu. Tetapi yang terpenting untuk pengusaha adalah ketika memebayar pajak mereka mendapat keuntungan apa. Karena aspek pelayanan dan pemungutan itu merupakan satu kesatuan dalam paradigm pajak di era desntralisasi. Sangat berbeda dengan pajak pusat yang biala seseorang membayar PPh, orang itu tidak akan berpikir mendapatkan keuntungan apa pun. Terkecuali kedepannya ada dampak jangka panjang yang lebih makro.

Dapat disimpulkan peran desntralisasi sangat lah penting bagi sistem penentuan perpajakan di Indonesia karena disetiap daerah berbeda-beda kondisi dan lingkungan yang ada. Dan permasalah timbuk akibat tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerindah daerah. Pentingnya peninjauan dan kajian ulang untuk permasalah tersebut agar tarif pajak dapat bermanfaat untuk kedepannya terutama dalam kemajuan pembangunan disetiap daerah. Peran pemerintah pusat pun masih sangat penting dalam penetapan atau pun penarikan pajak daerah tetapi jangan sampai disalah artikan untuk keputusan dan kepuasan sendiri. Serta pemerintah pusat perlu melibatkan stakeholder didaerah, pemerintah daerah dan pengusaha daerah. Untuk sektor usaha/pengusaha diharapkan agar mawas diri dan sadar akan perlunya membayar pajak demi rod a pemerintahan daerah masing-masing.