Pengawasan Libatkan Semua Pemangku Kepentingan

In Politika
pengawasan melibatkan semua
PENYELENGGARA : Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan bersama Komisioner Bawaslu Kota Depok saat Bawaslu RI meluncurkan IKP Pilkada 2020. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020, di Jakarta, Selasa (25/2). Berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang dan penyelenggaraan pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi.

Karena itu,  dibutuhkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara maksimal yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana menuturkan, dimensi-dimensi kerawanan pada tingkat kabupaten/kota memiliki skor rata-rata 51,65 yang masuk dalam kategori rawan sedang. Artinya, kerawanan pilkada di tingkat kabupaten/kota berada pada level 4 yang berarti lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

“Sedangkan pada pemilihan gubernur, Sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan memiliki skor rata-rata skor 73,8 yang masuk dalam kategori tinggi, yang berarti hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi,” kata Dede kepada Radar Depok, Rabu (26/2).

Angka tersebut, diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan Pilkada. Dede  melanjutkan, empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020, yakni dimensi konteksi sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal.

Kedua, dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan Pemilu. Kemudian, ketiga, dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon.

“Yang terakhir, dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik. Kalau angkanya per kabupaten bisa dilihat nanti,” paparnya.

Dari hasil tersebut, Bawaslu menyampaikan beberapa rekomendasi kepada penyelenggara Pemilu agar meningkatkan pelayanan terutama terhadap proses pencalonan, baik calon perseroangan maupun calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik.

Selain itu, peningkatan pelayanan juga harus dilakukan dalam memastikan akurasi data pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat.

“Kepada partai politik direkomendasikan agar meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan. Partai politik juga diminta melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan Pilkada 2020,” tuturnya.

Selanjutnya, Dede menambahkan , Bawaslu merekomendasikan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan dukungan pelaksanaan pilkada dan mengintensifkan forum-forum komunikasi,  seperti forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di daerahnya.

“Komunikasi tersebut penting untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan,” katanya.

Selanjutnya, kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN) dan BIN Daerah (BINDA), Bawaslu merekomendasikan penguatan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP.

“Kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) direkomendasikan agar memperluas jaringan pemantauan pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis,” lanjutnya.

Dede berharap, dengan berpegang pada data hasil penelitian tersebut, Bawaslu akan melakukan koordinasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pengawasan pemilu, baik kementerian/Lembaga maupun masyarakat sipil.

“Koordinasi dan sinergi dilakukan untuk membahas strategi dan memaksimalkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Strategi juga akan disesuaikan dengan kondisi kerawanan di setiap daerah,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

guru besar FTUI kenalkan

Guru Besar FTUI Kenalkan Biopestisida di Sembalun

MENGENALKAN : Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Prof Misri Gozan, dan tim terjun

Read More...
e sport dengan kadskominfo

Cabor E-Sports Hadir di Kota Depok, Pemkot Beri Dukungan

TERIMA : Kadiskominfo Kota Depok Sidik Mulyono yang menerima Audiensi Ketum PB E-Sports Indonesia Kota

Read More...
pelantikan e sport

Deklarasi, Inilah Struktur PB ESI Kota Depok

SEMANGAT : Suasana pengukuhan pengurus PB ESI Kota Depok beberapa waktu lalu. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM,

Read More...

Mobile Sliding Menu