sekda depok tidak bersalah
KLARIFIKASI : Sekda Kota Depok, Hardiono saat memberikan klarifikasi kepada Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu di kantor sekretariat Bawaslu Kota Depok. FOTO : ISTIMEWA
sekda depok tidak bersalah
KLARIFIKASI : Sekda Kota Depok, Hardiono saat memberikan klarifikasi kepada Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu di kantor sekretariat Bawaslu Kota Depok. FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Tidak terindikasi memenuhi unsur pelanggaran dan etika ASN. Bawaslu Kota Depok akhirnya menghentikan kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono.

Hal tersebut dikuatkan dengan surat Bawaslu Depok Surat dengan nomor temuan 002/TM/PW/Kec/13.07/1/2020 per 3 Februari 2020 yang menyebutkan bahwa status temuan dihentikan dengan alasan tidak terindikasi memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Surat tersebut ditandatangani Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Depok Willi Sumarlin.

“Iya, sudah dihentikan. Sebelumnya adan temuan dari anggota ada dugaan pelanggaran. Ternyata setelah diklarifikasi dan kajian Bawaslu, tidak memenuhi unsur,” kata Willi Sumarlin saat dikonfirmasi Radar Depok, Kamis (6/2).

Ia menjelaskan, setelah diklarifikasi, Sekda menegaskan bahwa bukan dia yang memasang. Atas dasar informasi dan kajian dari Bawaslu, akhirnya kasus dugaan pelanggaran terhadap orang nomor tiga di Kota Depok itu pun akhirnya dihentikan.

Kendati demikian, Willi tetap mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot Depok untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku dan menjaga netralitas di Pilkada.

“Pada perhelatan Pilkada, kami berharap agar instrumen ASN tidak mengambil peran dan menjadi bagian dari tim pemenangan. Hal ini, guna agar tercapainya pesta demokrasi yang jujur, adil dan demokratis,” ucap Willi.

Sebelumnya, Hardiono mendatangi kantor Bawaslu Kota Depok, Jumat (31/1) untuk mengklarifikasi terkait spanduk yang mencanangkan dirinya sebagai Walikota Depok 2021-2026. Sejumlah spanduk yang bertuliskan Pemimpin Baru Yang Melayani dan Mengayomi Masyarakat ini, dikatakannya ide dari para warga yang ingin mengusungnya maju dalam Pilkada 2020.

Sebagai ASN, ia membantah jika dirinya melanggar kode etik atas beredarnya spanduk tersebut. Sebab, pemasangan spanduk disejumlah tempat itu bukanlah ide ataupun perintah darinya melainkan aspirasi sejumlah warga.

“Tentunya ini kezaliman bagi saya karena kan itu murni masyarakat yang inisiatif memasang, bukan perintah saya,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan kepada Panwascam di Kota Depok agar lebih teliti lagi dalam melaporkan dugaan pelanggaran. “Apalagi terkait pemasangan spanduk tersebut, seharusnya yang diklarifikasi itu yang memasang spanduk bukan saya,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)