Oleh : VERONIKA JULIANTI WULANDARI

Mahasiswa sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)

 Manajemen SDM adalah suatu proses menanggani suatu masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Desentralisasi sebagai kebijakan, berniat untuk memperbaiki kinerja system dalam hal efisiensi. Kualitas pelayanan sampai dengan mempromosikan demokrasi dan akuntabilitas, sedangkan SDM ini sebagai operator dari system yang menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan desentralisasi. Harapan dengan diberlakukannya desentralisasi dalam suatu program kegiatan pastinya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, misalkan dalam program kegiatan kesehatan. Tujuan-tujuan tersebut :

  1. Penyatuan administrasi kesehatan ditingkat provinsi dan kabupaten.
  2. Pemberdayaan dinas tingkat kabupaten/kota sesuai dengan atmosfer UU no.22 tahun 1999.
  3. Pemberian kesempatan untuk menjalankan fungsi manajemen SDM ditingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota, seperti rekruitmen, penempatan, pemberdayaan, pemberian penghargaan dan pelepasan.
  4. Pemberdayaan SDM melalui pemberian fasilitas dan biaya untuk pendidikan.
  5. Pengurangan pegawai sampai dengan 25%.

Desentralisasi dan pelayanan kesehatan oleh lembaga pemerintahan.

 Sebelum adanya desentralisasi di DI Yogyakarta terdapat empat lembaga yang mengatur bidang kesehatan dan kesejahteraan social dan masyarakat yang terdiri dari dinas kesehatan tingkat I DIY, kantor wilayah DEPKES diprovinsi DIY, Dinas Sosial tingkat I provinsi DIY, dan Kanwil DEPSOS provinsi DIY. Dengan adanya empat lembaga ini

maka kegiatan supervise dilapangan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan power and respect. Telah terjadi kehilangan wibawa untuk satu lembaga dan kelebihan respect untuk lembaga lainnya karena memiliki power dalam kegiatan supervise sehingga misi dari supervise yang bertujuan untuk menciptakan perbaikan sering tidak tercapai.

Tetapi setelah adanya desentralisasi keberadaan organisasi pengelola kesehatan tingkat provinsi didaerah DI Yogyakarta ditetapkan dengan peraturan daerah ( PERDA ) No.5 tahun 2001. Berdasarkan PERDA tersebut pengelola sektor kesehatan dan sektor social ditingkat provinsi berada pada satu organisasi tingkat provinsi dengan nama organisasi dinas kesehatan dan kesejahteraan sosial provinsi DI Yogyakarta.

Hasil dari desentralisasi mengacu pada harapan dilaksanakannya Desentralisasi maka :

  1. Harapan untuk menyatu sistem administrasi ditingkat provinsi dikabupaten telah terjadi.
  2. Harapan untuk memberikan kesempatan pengelolaan SDM ditingkat kabupaten.
  3. Harapan untuk mengembangkan SDM dari sisi pendidikan dan pelatihan.
  4. Harapan untuk mengurangi pegawai secara kuantitatif.

Dari uraian diatas telah memberikan gambaran bagaimana desentralisasi mengubah peran organisasi pengelola system kesehatan dala manajemen SDM. Banyak peran baru yang diambil oleh organisasi karena sistem yang berubah,dengan konsekuensi yang berat untuk memenuhi kebutuhan SDM, Terutama dalam aspek pembiayaan.

Sebagai bahan penutup dapat diidentifikasikan bahwa :

  1. Desentralisasi menimbulkan perubahan positif pada beberapa fungsi manajemen SDM dalam organisasi dalam dinas tingkat provinsi/kota
  2. Desentralisasi menimbulkan inspirasi bagi daerah untuk melaksanakan peran sentral, missal dalam pembiayaan yang penting untuk dioperasionalkan segera sebagai upaya menjaga kinerja sistem kesehatan wilayah.
  3. Desentralisasi merupakan enabler faktor perubahan pola manajemen SDM didaerah.