jangan mudik di korona
JANGAN MUDIK DULU: Sejumlah calon pemudik saat berada di kawasan Terminal Jatijajar, Kecamatan Tapos. Pemerintah mengharapkan warga untuk tidak mudik kekampung halaman guna meminimalisir penularan virus Korona (Covid-19). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
jangan mudik di korona
JANGAN MUDIK DULU : Sejumlah calon pemudik saat berada di kawasan Terminal Jatijajar, Kecamatan Tapos. Pemerintah mengharapkan warga untuk tidak mudik kekampung halaman guna meminimalisir penularan virus Korona (Covid-19). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), terkait pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah atau kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Senin (30/03), Pemkot Depok telah mengeluarkan surat edaran kepada ASN Kota Depok, agar tidak melakukan mudik.

Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono mengatakan, Pemkot Depok telah mengeluarkan surat edaran kepada ASN dilingkup Pemkot Depok, untuk tidak melakukan perjalanan mudik Lebaran. Hal itu sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Korona.

“Kami mengikuti kebijakan pemerintah pusat maupun Gubernur Jawa Barat terkait ASN agar tidak Mudik,” ujar Hardiono kepada Radar Depok, Senin (30/3).

Pelarangan tidak mudik tersebut saat ini sedang disosialisasikan kepada ASN Kota Depok. Baik yangbertugas di balaikota maupun ASN yang bertugas di kelurahan dan kecamatan.

Hardiono menegaskan, bila ASN Depok kedapatan melakukan perjalanan mudik, ASN tersebut akan diisolasi mandiri dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP). Ia meminta seluruh ASN agar menaati edaran dari pemerintah pusat maupun Pemkot Depok.

“Jangan Mudik sayangi diri dan keluarga sehingga dapat menghentikan penyebaran Covid-19 atau virus korona,” tegas Hardiono.

Dari surat edaran yang diterima Radar Depok, Walikota Depok telah mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor: 800/155-HUK/BKPSDM, tentang Perpanjangan Masa Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Pegawai Non ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Bahwa berdasarkan keputusan Walikota Depok Nomor: 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020, 18 Maret 2020, tentang penerapan status tanggap darurat bencana Covid-19 di Kota Depok, dan Surat Edaran Menpan-RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020, tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan Covid-19 dilingkungan instansi Pemerintah, serta sehubungan dengan situasi dan kondisi terkait perkembangan Pandemik Covid-19 di Kota Depok.

“Pemkot Depok memberlakukan perpanjangan sistem kerja yang dilakukan dengan menjalankan tugas kedinasan/bekerja di rumah, baik ASN maupun Non ASN di perpanjang sampai 21 April 2020 dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan,” tandasnya.

Dikecualikan untuk perangkat daerah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk perangkat daerah yang dipandang perlu oleh Kepala Perangkat Daerah untuk tetap bekerja di kantor.

ASN dan Non-ASN di lingkup Pemkot Depok yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggalnya, harus tetap berada di rumah. Serta melaporkan kinerjanya kepada atasan langsung dan dimungkinkan menggunakan media online apabila diperlukan, dan siap apabila sewaktu-waktu mendapatkan tugas dari atasan. (rd/dic)

 

surat edaran walikota lanjutan pns

 

Jurnalis : Dicky Agung Prihanto (IG : @iky_slank)

Editor : Pebri Mulya