Walikota Depok, Mohammad Idris.
Walikota Depok, Mohammad Idris.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sejumlah daerah di Indonesia seperti Tegal dan Tasikmalaya telah memberlakukan karantina wilayah bagi warganya. Bagaimana dengan Kota Depok?

Walikota Depok, Mohammad Idris menyebutkan bahwa belum ada karantina wilayah di Kota Depok. Hal tersebut berdasarkan arahan melalui Gubernur Jawa Barat, untuk saat ini tidak ada kebijakan karantina wilayah.

Idris mengatakan, Forkopimda Kota Depok melalui Gugus Tugas percepatan penanganan virus Korona (Covid-19) menyampaikan kebijakan dalam upaya menghambat penyebaran Korona dengan membentuk Kampung Siaga Covid-19 secara menyeluruh yang dibentuk di wilayah Kota Depok

“Atas arahan pemerintah melalui gubernur Jawa Barat, saat ini tidak ada karantina wilayah di Kota Depok,” ungkap Idris dalam keterangan resminya.

Namun, mekanisme dan teknik pengaturan akan disampaikan secepatnya. Kebijakan lain di bidang pencegahan dan penanganan akan tetap dilakukan secara ekstra ordinary. Idris pun mengapresiasi tenaga medis atas pengorbanan yang diberikan dalam menangani Korona di Kota Depok.

“Masyarakat agar tetap waspada pada penyebaran virus Korona di Depok,” ucapnya.

Diketahui, berdasarkan data yang disampaikan Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Depok per 30 Maret 2020, ada 40 orang terkonfirmasi positif, sembuh 10 orang, dan empat meninggal dunia.

Sementara, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 312 orang, selesai 34 orang dan masih dalam pengawasan 278 orang. Orang Dalam Pemantauan (ODP) juga terus bertambah lantaran masih banyak interaksi yang dilakukan masyarakat, ODP per (30/3) berjumlah 1.114 orang, selesai 202 orang dan Masih Dalam Pemantauan 912 orang. Yang memprihatinkan terdapat 14 orang PDP yang meninggal.

“Status PDP tersebut merupakan pasien yang belum bisa dinyatakan positif atau negatif. Karena harus menunggu hasil PCR, yang datanya hanya dikeluarkan Public Health Emergency Operating Center (PHEOC) Kemenkes RI,” kata Idris.

Walikota Depok juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 560/152-Disnaker tanggal 28 Maret 2020 yang di tujukan kepada Pimpinan Perkantoran, Perusahaan/Pelaku Usaha/Pemilik Usaha tentang imbauan pelaksanaan bekerja dari rumah Work From Home (WFH) atau bekerja di rumah untuk kegiatan perkantoran, perusahaan atau pelaku usaha dan pemilik usaha sebagai upaya mencegah penyebaran virus Korona.

Terpisah, pemerintah enggan untuk menutup wilayah atau lockdown suatu daerah untuk menangani penyebaran virus korona atau Covid-19. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo menyatakan, pemerintah memperhitungkan dengan teliti sebelum mengambil suatu keputusan dalam penanganan virus korona.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan darurat sipil.

“Kesimpulan yang tadi diambil oleh bapak Presiden yaitu formatnya adalah pembatasan sosial skala besar,” kata Doni di Jakarta, Senin (30/03).

Penerapan PSBB ini mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU tentang Darurat Sipil. Doni menyebut, sikap pemerintah mengambil keputusan telah memperhitungkan keadaan yang ada.

“Dapat dipastikan bahwa pemerintah dalam hal ini negara tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara, yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak yang baru,” ucap Doni.

Doni memandang, konsep penanganan bencana tidak boleh menimbulkan masalah atau bencana baru. Karenanya, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan sebelum memutuskan suatu kebijakan terkait penanganan Covid-19.

“Oleh karenannya keseimbangan-keseimbangan ini akan senantiasa menjadi perhitungan dan tentunya juga dengan melibatkan sejumlah pakar dibidang hukum. Selanjutnya akan diterbitkan Perppu dalam waktu depan ini,” tukasnya.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas dengan Gugus Tugas Covid-19, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk segera membuat aturan pembatasan sosial skala besar. Peraturan tersebut merupakan hal penting sebagai pedoman daerah dalam menerapkan pembatasan sosial secara luas.

“Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial skala besar agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas sebagai panduan bagi Provinsi, Kabupaten kota sehingga mereka bisa kerja,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan Gugus Tugas Covid-19 melalui teleconference, Senin (30/03).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, tidak ada kebijakan penutapan wilayah atau lockdown untuk setiap daerah. Dia menegaskan, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah,” tegas Jokowi.

Kepala negara justru menginginkan, adanya kebijakan pembatasan sosial skala besar atau physical distancing yang lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif. Namun, hal ini perlu adanya kebijakan darurat sipil. “Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” harap Jokowi. (rd/rub/net)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya