Ketua DKR Depok, Roy Pangharapan.
Ketua DKR Depok, Roy Pangharapan.
Ketua DKR Depok, Roy Pangharapan.
Ketua DKR Depok, Roy Pangharapan.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemkot Depok, eksekutif dan legislatif harus segera mengalokasikan dana APBD untuk warga tidak mampu sebagai dampak pencegahan penyebaran virus Korona. Hal itu disampaikan Ketua Dewan kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan, Minggu (29/3).

Roy menilai, tahap pertama Pemkot Depok telah menganggarkan untuk kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) sebesar Rp15 miliar, dan untuk RSUD Kota Depok Rp5 miliar itu sudah tepat.

“Namun, pemkot juga perlu mengalokasikan dana untuk antisipasi bahaya kelaparan. Karena dampak adanya usaha pencegahan penyebaran virus Korona,” tutur Roy.

Roy mengaku, pihaknya sudah melakukan hal tersebut. Yaitu membantu warga agar tidak kelaparan. Hanya saja kemampuan yang sangat terbatas, maka diperlukan langkah dari pemerintah.

“Potong semua kegiatan APBD, dan konsentrasi pada penyelamatan kesehatan warga Depok,” tegas Roy.

Menurutnya, pemerintah belum terlambat untuk mengantisipasinya. Ia berharap, dana APBD segera dialokasikan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Mungkin dengan adanya jaminan kebutuhan sehari-hari dari pemerintah khususnya bagi warga yang tidak mampu, tidak lagi keluar rumah. Sehingga mengurangi potensi penularan,” harapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi mengatakan, massifnya penyebaran virus Korona (Covid-19), sehingga orang yang positif Korona di Depok mencapai 40 orang diperlukan ketegasan pemerintah dan kolaborasi dengan seluruh elemen, termasuk dewan.

Ia mengungkapkan, di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong ada dua orang positif dan diisolasi di rumah. Tetapi, penangannnya tidak maksimal. Sementara, rumah sakit rujukan tidak menerima dengan alasan tidak ada ruangan dan petugas yang menangani mereka.

“Ini karena tidak lengkap alat pelindung diri (APD) dari Pemkot dan penanganannya tidak maksimal. Bahkan, untuk makanan saja, logistik untuk korban dari tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikannya dalam bentuk yang menurut saya tidak tepat. Diberi bahan mentah bukan matang. Puskesmas dilarang menerima bantuan, inikan tidak tepat,” ucap Babai.

Babai menilai, jika penanganan seperti ini tentu akan membahayakan, bukan saja untuk mereka yang positif, tapi warga yang sehat pun dikhawatirkan akan terpapar Korona. Karenannya, ia mengusulkan agar Pemkot Depok mengalihkan anggaran program yang tidak tepat di 2020 untuk dialokasikan ke penanganan Covid-19.

Bahkan, ia menegaskan agar hal ini segera dilakukan dan segera meminta persetujuan DPRD, terkait kegiatan apa saja yang bisa dialihkan. Sehingga, uang tersebut bisa dicairkan dan dibeli perlengkapan APD dan lainnya.

“Dari sini, mereka yang positif Korona tertangani dengan baik, dan juga ditangani para dokter ahli. Jujur saja untuk makanan, mereka tidak berani masuk ke dalam, karena APD yang tidak ada, sampai disangkutkan ke pagar dan pintu, ini kan ngeri,” tegas Babai.

Ia pun meminta Pemkot mengambil anggaran dari program yang tidak perlu. Sebab, untuk menangani Korona di Kota Depok, minimal membutuhkan Rp100 miliar. Sehingga, Puskesmas dan tenaga medis, yang menangani penyebaran korona ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Kemudian, kedua, selain anggaran untuk penanganan Korona, ia meminta pemerintah segera mengalokasikan anggaran Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat tidak mampu dan buruh lepas, agar segera dialokasikan.

“Mereka yang ekonominya pas-pasan dan mengandalkan harian untuk mencari nafkah agar mendapatkan dana dari bantuan langsung tunai, jika tidak ini akan sulit menangani. Yang positif saja sulit, apalagi yang sehat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak mampu juga perlu diperhatikan, jika nanti memang mendesak diberlakukan kebijakan, seperti lock down dan kebijakan lainnya yang mengharuskan mereka untuk tetap tinggal di rumah.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Depok, Hamzah menilai, pemerintah harus memikirkan ekonomi dan kebutuhan pokok masyarakat jika diberlakukan karantina (lockdown), dan kalau tidak ada solusi akan menjadi masalah.

“Bukan hanya ekonomi, tetapi semua sektor terpengaruh. Pemerintah harus antisipasi kesulitan-kesulitan masyarakat, harus punya opsi penanganan yang jelas dan dilaksanakan,” tutur Hamzah. (rd/hmi/cky/gun)

 

Jurnalis : Tim Radar Depok

Editor : Agung HR (IG : @agungimpresi), Pebri Mulya