Istilah Darurat Sipil Tidak Tepat

In Politika
DEEP tunda pilkada
Yusfitriadi.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Presiden Jokowi memerintahkan kebijakan darurat sipil terkait virus Korona COVID-19 di RI. Namun, menurut Direktur Democrazy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi istilah tersebut tidak tepat.

“Sepakat bahwa saat ini, seluruh komponen bangsa dari seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun rakyat sedang berusaha keras berperang melawan Korona. Berbagai cara sudah dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara mandiri,” Kata Yusfitriadi kepada Radar Depok, Senin (30/3).

Namun,  di tengah kondisi ketidakpastian ini selalu saja ada pihak yang membuat kegaduhan, baik itu informasi bohong, peenyataan yang berimplikasi kehawatiran dan kepanikan yang berlebihan. Bahkan pernyataan yang mengejutkan datang dari presiden RI, dengan memberikan pernyataan bagi Yusfitriadi  sangat tidak perlu yakni, pernyataan “Darurat Sipil”.

“Saya memahami maksudnya, yakni bagaimana seluruh komponen masyarakat saat ini sedang diambang bahaya karena penyebaran wabah Covid-19 belum bisa diputus mata rantainya, sehingga bangsa ini, seluruh rakyat indonesia dalam keadaan darurat,” papar Kang Yus -sapaannya-.

Tetapi, sambung Kang Yus, perlu diketahui, istilah darurat sipil pernah berkembang ke publik pada masa rezim orde lama. Sehingga, istilah tersebut akan sangat berpotensi membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Padahal, pemerintah tinggal membuat regulasi yang mengikat atas semua imbauan yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah.

Dan, Kang Yus melanjutkan, yang namanya imbauan tentu saja tidak mengikat, tetapi lebih kepada kesadaran sosial dalam melaksanakan imbauan tersebut. Sehingga, sangat wajar ketika masyarakat banyak yang tidak melaksanakan imbauan berbagai pihak, termasuk pemerintah.

“Karena tidak ada implikasi hukum apapun ketika masyarakat tidak melaksanakan imbauan tersebut. Implikasinya hanya dalam bentuk implikasi sosial,” lanjutnya.

Karena itu, ia  berharap saat ini pemerintah segera mengeluarkan regulasi yang mengikat dalam karantina wilayah, masyarakat berkumpul, pusat perbelanjaan, pusat hiburan dan lainnya. Dengan demikian secara substansi sudah dalam kondisi darurat sipil.

“Namun istilah tersebut, bukan untuk dinyatakan secara terbuka, apalagi oleh pemerintah. Tinggal laksanakan saja konsekuensi dari istilah darurat sipil tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan, akan lebih ngawur ketika dikorelasikan dengan Perpu no. 23 tahun 1959, dalam pasal 17-19. Pada pasal 17, misalnya yang mengatur hak penguasa darurat sipil. Di situ jelas sekali tidak  ada sedikitpun relevansi antara kasus Covid-19 dengan langkah kebijakan darurat sipil.

“Pada pasal tersebut, jelas-jelas kebijakan darurat sipil diterapkan ketika dalam kondisi perang kontak senjata dengan musuh bangsa. Bukan dalam kondisi bencana,” tegasnya.

Kemudian, pada Pasal 17, Penguasa Darurat Sipil berhak, mengetahui,semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor tilpon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan telepon atau radio.

Kedua, membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar,tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia;

“Ketiga, menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi sepertinya telepon, telegrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut,” pungkasnya. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

mohammad idris baju ungu

Ada 40.423 KK yang Terima Bantuan di Depok

Ketua Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Mohammad Idris.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sebanyak 40.423 Kepala

Read More...
warga depok terkena virus

Data IDI : Di Indonesia 1.000 Orang Meninggal Terkait Korona

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, JAKARTA - Data pasien positif Korona yang meninggal antara yang diumumkan Pemerintah berbeda dengan

Read More...
ilustrasi virus korona size kecil

Minggu (19/04) Tambah 327 Positif Korona, Berikut Penyebarannya

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, JAKARTA - Pemerintah mengumumkan penambahan kasus positif virus Corona di wilayah Indonesia. Per Minggu

Read More...

Mobile Sliding Menu