Iuran Gagal Jadi Naik, BPJS Kesehatan Terancam?

In Utama
BPJS Kesehatan sri mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

 

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan keputusan Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan memunculkan dampak, terutama untuk keberlangsungan kedepannya.

Namun demikian, Menkeu mengatakan keputusan untuk membatalkan dua ayat, yaitu ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden tersebut bakal berpengaruh kepada seluruh golongan peserta yang menerima manfaat BPJS Kesehatan.

“Tentu kita melihat keputusan tersebut. Perpres mengenai BPJS Kesehatan pengaruhnya ke seluruh rakyat Indonesia. Meski yang hanya dibatalkan satu pasal saja, namun memengaruhi keseluruhan sustainability BPJS Kesehatan. Karena saat pemerintah buat perpres itu, seluruh aspek sudah dipertimbangkan,” jelas Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (10/3).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, dampak dari keputusan tersebut akan membuat seluruh kebijakan serta keputusan yang dilakukan pemerintah terkait BPJS Kesehatan bakal berubah.

Namun demikian, dirinya masih enggan menjelaskan mengenai suntikan dana yang telah digelontorkan pemerintah untuk menalangi peserta penerima bantuan iuran (PBI) serta pemerintah daerah hingga akhir 2019 sebesar Rp 13,5 triliun.

Per akhir Januari lalu, Kemenkeu merealisasikan pembayaran PBI senilai Rp 4,03 triliun. Jika diakumulasikan dengan kucuran anggaran tahun sebelumnya, pemerintah sudah mengeluarkan Rp 16,03 triliun dari total alokasi anggaran untuk PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sementara itu, anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2020 untuk menambal BPJS Kesehatan mencapai Rp 48,8 triliun.

“Keputusan ini membuat semuanya berubah. Apakah Presiden sudah diinfokan? Sudah. Apakah pemerintah akan melawan? Kita akan pelajari ini. Kami berharap masyarakat tahu, ini konsekuensi yang sangat besar pada keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional,” ujar dia.

Dia memastikan, pemerintah bakal berupaya utuk mencari cara untuk menambal defisit BPJS Kesehatan, Selain itu, dirinya juga bakal terus mendorong BPJS Kesehatan untuk mengelola kondisi keuangan serta pemberian pelayanan dengan asas keberlanjutan dan transparan.

“Kami akan terus meminta BPJS Kesehatan untuk transparan, dalam hal biaya operasi, gaji, utang yang sudah jatuh tempo, akan terus dilakukan agar masyarakat tahu ini masalah kita bersama, bukan satu institusi saja,” ujar dia. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

pelaku rampok lolos

Ini Penyebab Pelaku Perampokan di Bojongsari Bisa Lolos

Potongan video dalam aksi perampokan dengan modus pecah kaca di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.   RADARDEPOK.COM, DEPOK

Read More...
gedung RSUI

RSUI Tambah Ruang Perawatan Khusus untuk Penanganan Pasien Korona

Gedung RSUI.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) membuka ruang perawatan baru yang khusus

Read More...
tarif listrik PLN

Tarif Listrik Indonesia Termurah Keempat di Asia Tenggara, Berikut Daftarnya

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM - Beberapa hari ini, banyak pelanggan yang mempertanyakan adanya tagihan listrik yang tiba-tiba naik

Read More...

Mobile Sliding Menu