Jumat, Kasus New Female Disidang Lapangan

In Metropolis
kasus new female akan disidang
DIDUGA BERMASALAH : Tampak terlihat pembangunan New Female Apartemen di kawasan Jalan Margonda Raya yang diduga bermasalah, Senin (9/3). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Jika tak ada aral melintang. Jumat (13/3), Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok akan menggelar Pemeriksaan Setempat alias sidang lapangan di Jalan Margonda Raya No525, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji Kota Depok. Sidang langsung di lokasi ini, lantaran perkara gugatan perdata Sri Mumpuni dengan New Female Apartemen dikabulkan PN pada sidang Pembuktian, Kamis (27/2) lalu.

Kepada Radar Depok, Kuasa Hukum Penggugat Sri Mumpuni, Hor Agusmen Girsang menjelaskan, Sri Mumpuni pemilik rumah kos yang berbatasan langsung dengan gedung New Famele Apertemen. Kemudian kliennya melayangkan gugatan kepada apartemen tersebut ke PN Depok. Gugatan juga dilayangkan ke pelaksana pembangunan.

Kliennya merasa keberatan dan dirugikan, dengan adanya pembangunan apartemen tersebut. Pasalnya, kliennya selaku pemilik kosan yang berbatasan langsung dengan tembok apartemen tidak pernah dilibatkan terkait perizinan.

“Klien kami Ibu Sri Mumpuni memiliki bangunan yang menempel dengan tembok apartemen. Namun, klien kami tidak pernah dimintai izin tetangga. Padahal, klien kami merasakan dampak langsung dari pembangunan tersebut,” ungkapnya.

Selain perizinan, ada dampak lain yang dirasakan kliennya. Diantaranya material bangunan yang kerap berjatuhan, sehingga bisa mengancam keselamatan para penghuni kos.

“Sejumlah kerusakan bisa dilihat di bangunan kosan akibat proyek apartemen tersebut. Penghuni juga mengeluhkan debu yang ditimbulkan,” tuturnya.

Selain itu, kebisingan akibat pengerjaan proyek yang dilakukan hingga malam hari juga mengganggu ketenangan. Banyak penghuni kos yang sangat terganggu. Akibatnya, banyak yang memutuskan pindah.

“Saat ini kosan banyak yang kosong. Ini tentunya berimbas pada sisi pendapatan klien kami,” ungkapnya.

Selaku kuasa hukum, pihaknya juga mempertanyakan mengenai perizinan apartemen yamg diberikan oleh Pemerintah Kota Depok. Pasalnya, dari berbagai informasi yang didapat luas area bangunan hanya sekitar 2.112 meter persegi.

Padahal, sebagaimana Pasal 135 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan yang mensyaratkan luas lahan yang dapat dimohonkan paling sedikit seluas 4.000 meter persegi,

“Karena itu, kami juga menyampaikan gugatan kepada Pemkot Depok terkait masalah perizinannya. Kami mempertanyakan mengapa izinnya diberikan,” tegasnya.

Belum lama, lanjutnya, dalam sidang pembuktian Kamis (27/2). Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan Pemeriksaan Setempat, yang rencananya akan diagendakan Jumat tanggal 13 Maret 2020.

“Kami memang mengharapkan Pemeriksaan Setempat dilaksanakan sebelum agenda keterangan saksi, agar Majelis Hakim dan para pihak dalam perkara ini dapat melihat langsung kondisi rumah kos milik lien kami,” tandasnya. (rd)

 

Jurnalis : Fahmi Akbar (IG : @akbar.fahmi.71)

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

tarif listrik PLN

Tarif Listrik Indonesia Termurah Keempat di Asia Tenggara, Berikut Daftarnya

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM - Beberapa hari ini, banyak pelanggan yang mempertanyakan adanya tagihan listrik yang tiba-tiba naik

Read More...
SMAN 10 Depok berbagi sembako

SMAN 10 Depok Berbagi Paket Sembako

BERBAGI : Kepala SMAN 10 Depok, Siti Faizah (kiri) memberikan paket sembako kepada siswa dan

Read More...
ilustrasi pemeriksaan suhu badan pengendara

Begini Batasan Operasional Kendaraan di PSBB Jawa Barat

ILUSTRASI : Petugas memeriksa suhu tubuh pengendara saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna percepatan

Read More...

Mobile Sliding Menu