Beranda Politika Kesehatan Warga Kurang Mampu Dijamin Rp43 M

Kesehatan Warga Kurang Mampu Dijamin Rp43 M

0
Kesehatan Warga Kurang Mampu Dijamin Rp43 M
BANTUAN :Ketua Komisi 4 DPRD Jabar, Imam Budi Hartono mendampingi Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid menyerahkan santunan kematian kepada keluarga korban longsor di Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
warga miskin dapat jaminan
BANTUAN :Ketua Komisi 4 DPRD Jabar, Imam Budi Hartono mendampingi Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid menyerahkan santunan kematian kepada keluarga korban longsor di Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Di 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan APBD senilai Rp43,788 miliar untuk warga miskin di Kota Depok. Anggaran sebesar akan digunakan untuk jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi 4 DPRD Jabar, Imam Budi Hartono saat mendampingi Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid menyerahkan santunan kematian kepada keluarga korban longsor di Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere.

“Alhamdulillah, kabar gembira bagi warga Depok, khususnya yang tidak mampu, provinsi mengalokasikan APBD Rp43,788 miliar. Ini digunakan untuk jaminan kesehatan bagi PBI,” kata Imam Budi Hartono kepada Radar Depok.

Politikus yang akrab disapa IBH ini mengungkapkan, PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

“Jadi peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP),” ungkap IBH.

Lebih lanjut, wakil rakyat Dapil Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini, pemerintah melalui peratuan undang-undang mewajibkan seluruh warga negara indonesia untuk ikut program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diselengarakan melalui BPJS, Warga negara yang terdaftar menjadi peserta BPJS diharuskan untuk membayar iuran bulanan yang besarnya disesuaikan dengan kelas yang diambil oleh masing-masing peserta, namun khusus untuk peserta BPJS PBI atau BPJS untuk warga miskin iuran bulanannya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

“Untuk menjadi peserta PBI APBN BPJS Kesehatan, pendaftaran dilakukan melalui pendataan oleh Kemensos/Dinas Sosial Kabupaten/Kota sesuai kriteria yang telah ditentukan pemerintah pusat,” paparnya.

Selanjutnya, ditetapkan lewat Keputusan Menteri Sosial. IBH melanjutkan, sama halnya dengan peserta PBI APBD, didata Dinas Sosial/Dinas yang ditunjuk pemerintah provinsi Kabupaten/Kota. Kemudian ditetapkan melalui Keputusan Gubernur atau Walikota atau Bupati. Data ini diperbaharui secara berkala.

“Fakir miskin yang belum terdaftar sebagai PBI bisa segera daftarkan diri ke Dinas Sosial setempat dengan ketentuan yang sesuai dengan PP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bahwa data Penerima Bantuan Iuran (PBI) setiap 6 bulan akan dilakukan validasi Kementerian Sosial,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan, Menteri Sosial telah menetapkan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

“Jika ada memang termasuk kategori warga misikin atau warga tidak mampu dan sampai saat ini masih belum terdaftar sebagai peserta BPJS PBI dan belum menerima kartu indonesia sehat atau KIS atau kartu BPJS PBI. Maka, warga tersebut masih memiliki kesempatan dengan cara mengurusnya sendiri ke dinas sosial,” terangnya.

IBH melanjutkan, adapun syarat dan prosedur untuk membuatkartu BPJS PBI (KIS), yakni melampirkan KK dan KTP seluruh anggota keluarga, Surat Keterangan tidak Mampu (SKTM) pengantar dari RT, RW Kelurahan kemudian ke menuju kecamatan untuk dibuatkan SKTM.

“Kemudian, surat pengantar dari Puskesmas untuk daftar sebagai peserta BPJS PBI dan tidak perlu rekening bank. Ini perlu disampaikan, sebab sudah menjadi amanat UUD 45 Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara,” pungkas IBH. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya