warga eks setu ke komnas ham
TOL: Tol Desari sudah terbangun, namun warga eks situ Krukut belum terima ganti rugi karena Hakim PN Depok menilai lahan tersebut milik Verponding. FOTO : RUBIAKTO/RADAR DEPOK
warga eks setu ke komnas ham
TOL : Tol Desari sudah terbangun, namun warga eks situ Krukut belum terima ganti rugi karena Hakim PN Depok menilai lahan tersebut milik Verponding. FOTO : RUBIAKTO/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan lahan eks Situ Krukut, di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok bukan milik Verponding. Penegasan tersebut tertuang dalam surat balasan Komnas Ham kepada warga eks Situ Krukut, yang terdampak pembangunan Tol Depok-Antasari (Desari).

Dalam surat yang dirkim Komnas Ham yang ditandatangani Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, Gatot Ristanto menjelaskan, bahwa Situ Krukut yang berada di Kecamatan Limo sudah berubah fungsi sejak 1970-an, dan terdapat penguasaan lahan oleh warga.

Proses pembayaran yang menggunakan tim appraisal, juga seharusnya sudah dibayar ke warga. Dalam kurun waktu 2018-2019 oleh ketua pengadaan tanah Kota Depok.

Menurutnya, Situ Krukut juga tercatat sebagai aset pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan perolehan tahun 1945 dengan nomor Kode Induk Barang (KIB) 01.01.07.02.01 dengan kode no. 1.3.1.7.2, yang saat ini kewenangan pengelolaannya wilayah sungainya berada di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR.

“Sehingga perlu adanya tindakan hukum oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, melalui Ditjen Sumber Daya Air, maupun pemerintah Jawa Barat untuk menyelesaikan permasalahan lahan Situ Krukut,” kata Gatot Ristanto.

 

warga eks setu ke komnas ham 2
KEJELASAN : Warga eks situ Krukut belum terima ganti rugi karena Hakim PN Depok menilai lahan tersebut milik Verponding. FOTO : RUBIAKTO/RADAR DEPOK

 

Sementara itu, salah satu warga terdampak pembangunan Tol Desari, Wawan menuturkan, sebelumnya nilai ganti rugi dari tim appraisal sudah keluar.

“Tanah yang diributkan seluas 7,8 hektar dengan uang ganti rugi sekira Rp202 miliar, tim appraisal sudah menetapkan 2013, dan warga sudah menerima tidak menawar soal besarannya,” ucapnya kepada Radar Depok, Minggu (29/3).

Dia menjelaskan, pangkal masalah kenapa uang ganti rugi tak kunjung turun, juga ditengarai karena gugatan warga luar Depok yang menggunakan sertifikat Verponding untuk mengklaim tanah tersebut.

“Pada tahun 2017, warga Kampung Melayu, Abraham Zulkarnain Latif menggugat tanah itu memakai sertifikat Verponding dan gugatannya dimenangkan oleh PN Depok,” katanya.

Verponding merupakan produk hukum pertanahan pada zaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, yang menyatakan kepemilikan seseorang atas tanah.

Akibat gugatan yang menggunakan sertifikat Verponding itu, kata dia, uang yang dikonsinyikan di Pengadilan Negeri Depok belum bisa diterima warga.

Dia mengatakan, ada sekira 152 Kepala Keluarga (KK) terdampak tol tersebut di RT1/4 eks Situ Krukut di Kelurahan Krukut Kecamatan Limo, yang hingga saat ini belum juga menerima ganti rugi. Bahkan, banyak warga terdampak mengalami depresi. Karena rumah mereka digusur dan terpaksa mencari hunian baru, tetapi kesulitan dalam membelinya. “Alhamdulillah Komnas Ham sudah membalas surat. Para penggede harus menindaklanjutinya terkhusus Pengadilan Negeri (PN) Depok yang telah memenangkan verponding,” tegasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, sengketa perdata yang dihadapi 152 Kepala Keluarga (KK) terdampak Tol Depok-Antasari (Desari), di RT 1/4 eks Situ Krukut Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo masih berlanjut. puluhan warga pun sempat ontrog Pengadilan Negeri (PN) Depok menanyakan biaya daftar pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Disamping itu, warga juga masih ngotot mempertanyakan kenapa verponding bisa menang.

Sementara Humas PN Depok, Nanang Herjunanto mengatakan, masalah biaya warga eks Situ Krukut tak perlu memikirkan. Karena sudah ada pihak lain yang telah mendaftarkan kasasi.

“Warga tidak perlu membayar, karena sudah ada pihak yang mendartarkan kasasi, nantinya warga juga dapat mengikuti persidangan menjadi para pihak,” kata Nanang Herjunanto.

Menurutnya, warga masih bisa mengajukan berkas gugatannya ke Mahkamah Agung untuk kemudian disidangkan. Sementara terkait materi persidangan Nanang tidak mau menanggapi banyak.

Seperti diketahui, warga datang juga ingin menanyakan verponding bisa menang di PN Depok dan Pengadilan Tinggi (PT). Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, PP Nomor 18 Tahun 1958, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta beberapa aturan lainnya, menyatakan tanah-tanah bekas hak barat telah dinyatakan sebagai milik negara.

“Kalau itu masalah materi (Verponding masih berlaku), saya tidak masuk ke masalah itu!,” tukas Nanang Herjunanto, yang juga berprofesi sebagai Hakim di PN Depok.

Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan pembebasan Lahan UIII yang masih berada di Kota Depok. Terkait polemik di UIII saat itu, Kepala Seksi Pengadaan Lahan BPN Kota Depok, Medi L, turut angkat bicara.

Dia berpendapat, di Indonesia eigendom verponding sudah tidak bisa dijadikan dasar hak atas kepemilikan atau penguasaan tanah. Bahkan pihaknya telah menyosialisasikan hal tersebut sejak lama, tak terkecuali untuk tanah milik Kemenag dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0002/Cisalak, yang menjadi lokasi pembangunan UIII.

“Di negara Indonesia yang sudah jauh merdeka ini, tidak ada lagi verponding, dan kita sudah menyurat ke mana-mana. Bahwa memang dulu statusnya atau asal mulanya verponding, itu hanya asal-muasal saja, atau riwayat,” ujar Medi.

Dia menjelaskan, sebelumnya lahan pembangunan UIII itu memang berstatus Eligendom Verponding Nomor 448 atas nama Samuel De Meyer atau William D Groot. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, PP Nomor 18 Tahun 1958, dan UU Nomor0 5 Tahun 1960, serta beberapa aturan lainnya, atas tanah-tanah bekas hak barat telah dinyatakan sebagai milik negara.

“Jadi verponding itu hanya riwayat saja, tidak bisa dipakai untuk pembuktian saat ini,” ucap Medi. (rd/rub)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya