bawaslu rapat jarak jauh
TEKNOLOGI : Jajaran Komisioner Bawaslu Kota Depok melakukan Rakor dengan Bawaslu Jabar melalui video conference di ruang rapat Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, Jalan Nusantara, No.1 RT03/13, Kelurahan/Kecamatan Beji, Selasa (17/3). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
bawaslu rapat jarak jauh
TEKNOLOGI : Jajaran Komisioner Bawaslu Kota Depok melakukan Rakor dengan Bawaslu Jabar melalui video conference di ruang rapat Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, Jalan Nusantara, No.1 RT03/13, Kelurahan/Kecamatan Beji, Selasa (17/3). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Upaya pencegahan penyebaran virus Korona (Covid 19) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mulai terapkan sistem kerja Work From Home (WFH). Hal ini, pun dilakukan Bawaslu Kota Depok menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Bawaslu Jabar melalui video conference.

“Bawaslu Kota Depok mengikuti video conference yang diadakan Bawaslu Jabar,” kata Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini kepada Radar Depok, Selasa (17/3).

Dalam video conference kali ini, Luli menjelaskan, Bawaslu Jabar membahas mengenai pola kerja pengawasan setelah adanya siaga akibat Virus Korona yang sudah melanda beberapa wilayah di Indonesia.

“Hasilnya, 27 kabupaten/ota tetap lakukan fungsi tugasnya dan tidak ada arahan untuk menutup kantor,” ujarnya.

Ia melanjutkan, khusus untuk kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada, maka pengaturan komisioner dan staf yang standby di kantor harus disesuaikan dengan kondisi/keadaan yang dibutuhkan.

“Diatur jadwal piket agar tugas pengawasan tetap berjalan. Sehingga Bawaslu Sebagai lembaga tetap melakukan  pelayanan kepemiluan,” paparnya.

Dalam hal pengawasan, tetap akan berjalan dan ini berlaku untuk semua kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada tahun 2020. Selain itu, program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) harus segera diatur untuk dilaksanakan, karena Bawaslu membutuhkan pengawas partisipatif untuk membantu kerja pengawasan pada tahapan Pilkada yang akan berlangsung.

Kemudian, Luli menerangkan, terkait internal Bawaslu sendiri, tetap akan melakukan penguatan, seperti divisi sengketa akan dibuat pelatihan mediator, kemudian pelatihan penanganan pelanggaran. Pada Divisi Humas pun harus ada penguatan aspek fungsi kehumasan agar dapat nyaring di laman media sosial manapun.

Sedangkan, di divisi hukum pun akan ada penguatan berupa penyeragaman produk hukum Bawaslu yang akan diinput pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) termasuk format Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu.  Sebab, JDIH telah terkoneksi dengan nasional, maka perlu dicek apakah semua produk hukum Bawaslu telah terupload di JDIH. Kemudian perlu ada konsolidasi untuk menyeragamkan semua produk hukum sebagaimana mestinya.

“Kemudian mengadakan kegiatan analisis hukum terkait pencalonan untuk dijadikan acuan bagi divisi pengawasan maupun divisi penindakan agar kita semua memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama,” pungkasnya.

Sementara, Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana menambahkan, agenda video conference ini sesuai arahan dari Bawaslu RI, agar mengurangi kontak langsung dengan orang banyak selama bertugas dan bepergian ke luar kota.

“Maka dilakukan rakor dengan  fasilitas video conference,” imbuh Dede.

Sebagaimana diketahui, Berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Abhan S.H.,M.H. nomor 0070/K.Bawaslu/PR.03/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 Di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan.

Ia menerangkan, Surat Edaran tersebut sebagai tindak lanjut dari Pernyataan WHO yang menetapkan bahwa Covid-19 merupakan pandemi global. Kemudian pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa Covid-19 merupakan bencana nasional serta arahan untuk membuat kebijakan bekerja dari rumah.

“Ketua Bawaslu RI kembali menguatkan pernyataan sistem kerja Work from home melalui video conference kepada Bawaslu seluruh Indonesia. Selain tetap menjalankan kewajiban sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu tetap mempertimbangkan faktor kesehatan dan keselamatan kita,” terang Dede.

Kedepan, sambung Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kota Depok ini, pihaknya juga akan memaksimalkan teknologi, guna melakukan hal yang sama bagi Panwascam dan PKD

“Saat ini banyak platform yg bs kita gunakan untuk itu, baik dengan gawai pintar maupun laptop/PC,” katanya.

Dede menegaskan, Bawaslu tetap bertugas sebagaimana biasa. Namun, dengan teknis yang berbeda, menyesuaikan dengan situasi pandemi Virus Corona yang saat ini melanda hampir di seluruh negara.

“Tentunya kami berharap wabah ini segera teratasi agar pilkada tetap bisa digelar secara ‘normal’. Terlebih, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menetapkan masa tanggap darurat hingga 29 Mei,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya