Beranda Politika Modal Branding Diri Minimal Rp2,5 M

Modal Branding Diri Minimal Rp2,5 M

0
Modal Branding Diri Minimal Rp2,5 M
SERAP ASPIRASI : Anggota DPRD Jabar, Irfan Suryanagara saat menyerap aspirasi warga Kelurahan Cinangka, Sawangan. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
irfan suryanegara demokrat
SERAP ASPIRASI : Anggota DPRD Jabar, Irfan Suryanagara saat menyerap aspirasi warga Kelurahan Cinangka, Sawangan. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Meski memprediksi Pilkada Depok 2020 akan terjadi pertarungan antar petanaha, baik Walikota dan Wakil Walikota saat ini. Namun,  Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar), Irfan Suryanagara menilai, kandidat lain bisa menyaingi jika memiliki modal minimal Rp2,5 miliar untuk branding diri.

Irfan menerangkan, untuk petahana yang ingin maju Pilkada kembali, tingkat popularitasnya harus diangka 80 persen. Karena, kerap turun bertemu dengan masyarakat di tiap acara lingkungan, maupun program dari pemerintah.

“Jika kurang dari itu, maka kita tahu kalau pemimpin itu tidak pernah turun ke bawah. Ya, kalau turun hanya ke mazhabnya saja, di situ aja dia turunnya,” terangnya.

Mantan Ketua DPRD Jabar ini menjelaskan, untuk kota seperti Depok, di mana penduduknya melek IT dan banyak memiliki gadget dan akun sosial media, seharusnya tingkat popularitas petahana bisa diangka 80-90 persen.

“Kalau tingkat elektabilitas dan kesukaan tergantung  barangnya, kalau jelek ya jelek,” jelasnya.

Sehingga, lebih lanjut Irfan menjelaskan, jika ada kandidat lain yang mau membranding diri dalam tiga bulan dan memiliki anggaran besar, maka dapat bersaing dengan petahana di Pilkada Depok 2020, yakni Rp 5 miliar, baik untuk memasang billboard, iklan di media, main di sosmed.

“Atau paling rendah Rp2,5 miliar, dia akan menaikkan popularitas di angka 53 persen, kemudian 70 persen dan pada bulan ketiga topnya di 80 persen. Kemudian elektabilitasnya naik, dari 3 persen, 4 persen, 11 persen, berhenti di 17 persen. Nah, jika popularitas 80 persen dan elektabilitasnya 17 persen, dia bergerak itu dengan kerja. Kalau pencitraan hanya main sampai situ,” paparnya.

Masalahnya, Irfan menambahkan, dari delapan kabupaten/kota yang menggelar Pilkada, ada beberapa yang calonnya memang tidak punya dana yang dituntut dalam sebuah Pemilu. Sehingga, ini ia menilai Pilkada 2020 menjadi Pilkada yang nekat.

“Saya beranggapan ini menjadi Pilkada yang nekat-nekatan. Yang penting ada perahu aja, dia bertempur, angka segini jadi dan selesai. Sehingga, yang rawan di sini saksi. Jadi, yang pintar memanage saksi akan menang,” imbuhnya.

Irfan pun merinci, jika ada 4 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan dua orang saksi yang dibayar Rp250 ribu per orang, maka minimal calon harus menyiapkan Rp2 miliar.

“Belum lagi pelatihannya, itu bisa Rp1 miliar. Jadi untuk saksi saja bisa diangka Rp3 miliar. Jika di Kota Depok, mungkin satu saksi saja bisa,” ucap Irfan. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya