Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna
Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna.
Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna
Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Wabah Virus Korona alias Covid-19 yang melanda Indonesia diperkirakan akan memberikan efek domino terhadap perpolitikan. Ada spekulasi yang menyebutkan, perhelatan yang sedianya akan dilakukan sejumlah daerah khususnya di Kota Depok September 2020, akan mundur dari jadwal yang ditetapkan.

Pengamat Politik dari Universitas Parahyangan, Profesor Asep Warlan Yusuf mengatakan, mundur tidaknya suatu kegiatan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal ini pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bergantung dari keputusan Pemerintah Pusat.

“Itu tergantung penilaian Pusat. Apakah ada penundaan atau lanjut sesuai jadwal,” katanya saat dihubungi Radar Depok, Selasa (17/3).

Dia mengungkapkan, ada kemungkinan Pilkada akan diundur mengingat Pemerintah saat ini sedang melakukan upaya pencegahan persebaran Korona, dengan membuat imbauan agar masyarakat mengurangi kegiatan yang menimbulkan keramaian. “Saya menduga akan ditunda, karena dalam Pilkada ada tahapan kampanye yang mengumpulkan banyak orang. Kan saat ini lagi diimbau untuk menghindari keramaian,” bebernya.

Menurutnya, kalaupun dilakukan penundaan hal itu dirasa wajar, karena kalaupun dipaksakan kemungkinan partisipasi dari masyarakat akan kecil. Karena khawatir dengan adanya Korona ini. “Takutnya kalau tetap dilaksanakan kegiatan kampanye bisa tidak dihadiri orang, pencoblosan nanti juga partisipasi masyrakat sedikit karena takut tertular Korona,” jelasnya.

Dia menambahkan, apapun keputusan Pemerintah nantinya akan bergantung pada evaluasi mereka. Dan juga harus memperhatikan kesehatan masyarakat secara fisik dan mental yang timbul akibat Korona. “Kita lihat saja akan mundur atau tetap sesaui jadwal, kalau saya diundur” tegasnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, KPU perlu mulai mengkaji pilkada lanjutan yang diatur Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, terutama untuk beberapa wilayah terdampak korona.

“Mengingat bencana Covid-19 adalah bencana yang sudah menjadi perhatian nasional dan dunia. Penting bagi KPU untuk mulai menyiapkan skenario pemilihan lanjutan. Untuk pemilihan lanjutan ini, akan dilaksanakan dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan yang terhenti,” kata Titi dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Radar Depok, Selasa (17/3).

Pasal 120 ayat (1) UU Pilkada mengatur apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka bisa dilakukan Pemilihan lanjutan.

Titi menuturkan, proses pilkada serentak masih panjang. Terlebih lagi proses politik ini akan banyak melibatkan kegiatan pertemuan tatap muka, yang memperbesar potensi penularan korona. Sebab itu, dia menyarankan KPU untuk berkonsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dia bilang KPU harus memastikan apakah pilkada serentak perlu dilanjutkan dalam situasi seperti ini.

“Untuk menentukan status pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 2020, khususnya yang terdampak Covid-19. Ini penting dilakukan, dengan pendekatan jaminan keamanan dan keselamatan seluruh penyelenggara pemilu, pemilih, dan peserta pemilu,” tutur Titi.

Sebelumnya, KPU menggelar rapat pleno khusus membahas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Virus Korona (Covid-19), pada Senin (16/3). Namun, usai rapat itu KPU tidak memutuskan penundaan proses pilkada.

KPU hanya memutuskan tiga penyesuaian dalam proses pilkada. Pertama, KPU akan melantik Petugas Pemungutan Suara (PPS) secara bertahap untuk mengurangi konsentrasi massa. Kemudian KPU hanya mengimbau petugas yang melakukan verifikasi faktual menggunakan proteksi yang ketat. Ketiga, KPU hanya meminta petugas verifikasi data pemilih untuk meningkatkan proteksi diri.

Pilkada Serentak 2020 yang digelar 23 September 2020 akan melibatkan 270 daerah. Sejumlah daerah yang terpapar korona, seperti Depok dan Tangerang Selatan, masuk dalam pilkada kali ini.

Menimpali hal tersebut, Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengungkapkan, KPU RI mengeluarkan surat edaran untuk mengantisipasi Virus Korona dalam pelaksanaan tahapan Pilkada.

“Kalau ditanya penundaan, tentu kami sebagai penyelenggara tingkat kota/kabupaten secara hirarki akan mengacu pada lembaga di atas kami,” ungkap Nana, Selasa (18/3).

Lebih lanjut Nana mengungkapkan, dalam surat edaran yang dikeluarkan KPU RI 16 Maret itu menyangkut beberapa hal untuk mengantisipasi penyebaran virus covid-19. Kemudian, yang ditekankan, yakni, agar tidak menghadirkan masa dalam jumlah besar hingga 31 Maret mendatang.

“Kegiatan seperti Bintek, pelatihan atau sosialisasi yang melibatkan orang banyak akan dijadwal ulang pada 1 April,” ujar Nana.

Kemudian, sambung Nana, berkaitan dengan rencana pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dijadwalkan pada 20 Maret, tidak dilakukan serentak. Akan tetapi, pelaksanaanya menggabungkan 2-3 kecamatan sesuai dengan jumlah PPS atau per kecamatan saja. “Tetap sehari pelantikanya dilakukan. Kami 5 komisioner tersebar di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan,” ungkapnya.

Nantinya, setelah dilantik PPS akan langsung mengawal proses atau tahapan pemutakhiran data pemilih, petugas lapangan  diharapkan memproteksi diri yang ketat agar tidak terjangkit virus yang menjadi pandemi di seluruh dunia.

“Saya harap, para petugas dapat melengkapi dengan alat pelindung diri (APD), jaga jarak dalam berkomunikasi, hindari kontak langsung serta membersihkan anggota tubuh sebersih mungkin dan hand sanitizer,” pungkas Nana.(rd)

 

Jurnalis : Dicky Agung Prihanto (IG : @iky_slank), Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya