calon PPS diwawancarai
SELEKSI : Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna meninjau langsung ujian tertulis menggunakan metode CAT dalam rekrutmen PPS pada Pilkada 2020 di Gedung Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Indonesia, Depok, Rabu (3/3). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
calon PPS diwawancarai
SELEKSI : Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna meninjau langsung ujian tertulis menggunakan metode CAT dalam rekrutmen PPS pada Pilkada 2020 di Gedung Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Indonesia, Depok, Rabu (3/3). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK  – Pasca mengumumkan hasil CAT dan Jadwal Tes Wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pilkada Depok 2020. KPU Kota Depok akan melakukan tahapan wawancara di tiap Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai 11-13 Maret.

Ketua KPU Depok, Nana Shobarna mengungkapkan, untuk tahapan wawancara, pihaknya mendelegasikan PPK di tiap kecamatan. Hal ini untuk memudahkan akses calon anggota PPS menuju lokasi wawancara.

“Jadi, PPK yang melakukan wawancara,” kata Nana kepada Radar Depok, Selasa (10/3).

Ia menjelaskan, saat pelaksanaan tes wawancara, pihaknya telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang tentang kepemiluan, kewilayahan, dan tentang syarat perseorangan.

“Kami yang menyiapkan, tapi yang melaksanakan teman-teman PPK, di kecamatan masing masing, kami hanya mengontrol saja,” jelasnya.

Nana mengungkapkan, beririsan dengan seleksi yang dilakukan calon anggota PPS ini, guna menjaga transparansi, keterbukaan publik dan integritas para calon, pihaknya membuka tanggapan masyarakat sebanyak dua kali, pertama pada 28 Februari-7 Maret, kemudian tahapn kedua pada 15-17 Maret.

“Kami memberi kesempatan kepada warga untuk memberi tanggapan kepada para calon PPS di masing-masing kecamatan. Dan cara memberikan tanggapan bisa langsung mendatangi kantor KPU Depok, dengan mencantumkan identias lengkap dan bukti-bukti,” ungkapnya..

Ia melanjutkan, pengumunan pasca tanggapan masyarakat tahap dua pada 20-21 Maret, akan dilaksanakan pelantikan pada 22 Maret. Sedangkan, masa kerjanya PPS delapan bulan, terhitung mulai 23 Maret sampai 30 November 2020.

Menurutnya, tugas pertama PPS setelah dilantik adalah melakukan pemuktahiran data pemilih pada bulan Maret ini. Sementara pada April dilakukan pencocokan penelirian (coklit) serentak di seluruh Indonesia.

“Intinya membantu tugas KPU dan PPK, dan sama-sama menjaga terlaksananya Pilkada 2020 berjalan baik dan sesuai aturan per Undang-undangan, di mana muaranya dapat sukses tanpa ekses, serta berkualitas menghasilkan pemimpin yang legitimate,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya