Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna
Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna.
Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna
Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang rencananya digelar pada 23 September 2020, akhirnya ditunda. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU RI, Kemendagri, dan Komisi II DPR RI, Senin (30/03).

Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengaku, sebagai penyelenggara di daerah pihaknya akan mengikuti keputusan pimpinan di pusat. Penundaan pilkada serentak dilakukan karena semakin meluasnya wabah virus Korona (Covid-19) di Indonesia.

“Iya kemungkinan ada penundaan Pilkada. Tadi baru Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR, dan Kemendagri,” tutur Nana.

Perlu diketahui, dalam RDP tersebut KPU menyampaikan tiga pilihan penundaan Pilkada serentak 2020 kepada pemerintah, akibat tertundanya tahapan karena wabah Covid-19.

Pilihan pertama, hari pemilihan Pilkada ditunda menjadi 9 Desember 2020 jika harus menunda tahapan selama tiga bulan. Berarti tahapan yang berhenti (ditunda) bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat selesai tepat waktu 29 Mei 2020.

Kemudian opsi kedua, Pilkada ditunda selama 6 bulan atau hari pemilihannya akan digelar pada 17 Maret 2021 atau pilihan ketiga yakni penundaan 12 bulan dan hari pemilihannya akan berlangsung pada 29 September 2021.

“Dalam rapat dengar pendapat dengan Kemendagri dan Komisi II DPR RI sore tadi, KPU menyampaikan tiga opsi penundaan Pilkada 2020,” kata Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Senin (30/03).

“Pada prinsipnya semua pihak (komisi II, Mendagri, Bawaslu, dan DKPP) setuju Pilkada serentak 2020 ditunda. Namun belum sampai pada kesimpulan kapan ditundanya,” lanjutnya.

Hal itu, menurut Pramono, karena masih muncul beberapa pendapat yang berbeda dari beberapa elemen terkait pengambil kebijakan. “Namun yang sudah mulai mengerucut bahwa tampaknya Pilkada 2020 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020,” ucapnya.

Kemudian mengenai keputusan soal opsi-opsi yang akan oleh KPU, Pemerintah dan DPR menurut dia akan diputuskan pada pertemuan berikutnya.

Pemerintah, DPR dan KPU menurut dia sepakat penundaan perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, sebab revisi undang-undang dengan situasi saat ini tidak bisa dilaksanakan.

“Sebab memerlukan rapat-rapat pembahasan oleh Komisi II DPR secara intensif. Padahal ada aturan social distancing,” kata Pramono.

Selain itu dalam RDP, seluruh pihak juga menyepakati anggaran pilkada yang belum dipakai perlu direalokasi oleh pemda untuk penyelesaian penanganan pandemi COVID-19.

“Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik,” pungkasnya. (rd/cky/gun/net)

 

Pilihan Penundaan Pilkada Serentak 2020, di antaranya:

  1. Hari pemilihan Pilkada ditunda menjadi 9 Desember 2020.
  • Jika harus menunda tahapan selama 3 bulan, tahapan yang ditunda bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat selesai tepat waktu 29 Mei 2020.
  1. Pilkada ditunda selama 6 bulan atau hari pemilihannya akan digelar pada 17 Maret 2021.
  2. Penundaan 12 bulan, dan hari pemilihannya akan berlangsung pada 29 September 2021.

 

Jurnalis : M. Agung HR (IG : @agungimpresi), Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya