rapid test masal ditunda
RAKOR : Anggota DPRD Jabar dari Dapil 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) saat melakukan rapat koordinasi dengan Pemkot Bekasi. FOTO : ISTIMEWA
rapid test masal ditunda
RAKOR : Anggota DPRD Jabar dari Dapil 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) saat melakukan rapat koordinasi dengan Pemkot Bekasi. FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – DPRD Jawa Barat (Jabar) Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) meminta Gubernur Jawa Barat, Pemerintah Kota Bekasi dan Kota Depok menunda melakukan Rapid Test massal Korona.

Ketua Komisi 4 DPRD Jabar, Imam Budi Hartono mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengan pemerintah Kota Bekasi terhadap rencana kegiatan Rapid Test bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) Korona, di Stadion Patriot itu sekitar 1.200 orang yang akan dites.

“Menjadi kendala, peraturan serta Juklak dan Juknis SOP stadion partriot tersebut belum  baik diatur. kedua, tentang berkumpulnya orang dalam satu waktu, meskipun diatur jadwalnya mereka melakukan tes dengan drive thru,” kata IBH -sapaannya.

Namun, ketika ditanyakan ke orang yang tidak punya kendaraan, sambung IBH, Pemkot Bekasi mengatakan menyesuaikan dengan keadaan dari ODP dan PDP tersebut.

“Jadi yang punya mobil ya naik mobil, naik motor ya naik motor dan tidak punya kendaraan diantar pengurus lingkungannya atau jalan kaki,” paparnya.

Yang menjadi persoalan, kata IBH, ketika ODP dan PDP jadi satu dalam waktu tertentu, dikhawatirkan orang yang tidak terjangkit Covid-19 atau ODP serta PDP yang tadinya tidak positif menjadi positif akibat bercampurnya mereka.

“Ini yang dikhawatirkan. Kami lebih menyarankan ke Gubernur Jabar sebagai Ketua Gugus Penanganan Covid-19 ini untuk berfikir ulang pada kegiatan tersebut, karena mengumpulkan banyak orang, walapun diatur jarak dan waktunya,” katanya.

Lebih dari itu, jika ada hasil sampling ada ODP dan PDP yang tertular dan hasilnya positif, ia pun mempertanyakan akandibawa ke mana orang tersebut. Kemudian, informasi dari Pemkot Bekasi, jika ada 1.200, kemungkinan hanya lima persen yang akan positif.

“Bayangkan, jika lima persen, maka akan ada 60 orang. Akan ditangani seperti apa juklak juknisnya, ruang yang akan dijadikan untuk perawatan dan SOP-nya pun belum ada, mereka meminta agar asrama haji di Kab. Bekasi untuk dijadikan tempat perawatan orang yang positif korona. Meski sudah melayangkan surat, tapi belum ada jawaban,” terang IBH yang juga Bakal Calon Walikota Depok dari PKS ini.

Kemudian, lanjut IBH, jika memang sudah dipastikan bisa digunakan pun, maka harus ada persiapan dan prosedur lainnya yang harus disiapkan, baik alat-alat medis, tenaga medis, alat Pengaman diri (APD)lainnya. Sehingga, pihaknya berharap tidak dilakukan besok, lantaran persiapannya minim dan dikhawatirkan akan berdampak tidak baik.

“Harusnya ada persiapan teknis dulu agar tidak terburu-buru pada kegiatan tersebut. Kami memang lebih menyarankan tetap dilakukan, tapi tidak melalui kegiatan massal, kemudian mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan tenaga medis, peralatan medis dan APD. Sekarang banyak tenaga medis yang kekurangan APD,” lanjutnya.

Ia mengungkapkan, alat-alat yang dibutuhkan sangat besar nilainya. Sebab, berdasarkan informasi dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19, satu orang positif Korona membutuhkan Rp50 juta untuk penangannya. Maka, jika ada 60 orang, dibutuhkan anggaran Rp3 miliar.

“Itu untuk satu hari, bagaimana jika untuk 14 hari, maka akan cukup banyak anggaran yang dibutuhkan. Nah, kebijakan anggaran ini yang harus disepakati antara gubernur dengan kami di DPRD dan semua tindakan strategis yang memang harus dilakukan, bukan hanya sebatas pencitraan saja. Tapi dalam rangka benar-benar mengatasi, membantu rakyat yang terkena Korona ini.

Kota Bekasi sendiri mengajukan Rp98 miliar untuk penanganan dan peralatan yang dibutuhkan, sementara, saat Anggota DPRD Jabar dari Dapil 8 melakukan kunjungan ke Depok beberapa waktu lalu, Pemkot Depok sangat sedikit mengajukannya, yakni kurang Rp3 miliar.

“Sekarang, mungkin ada perubahan pengajuan, karena kasus ini terus bertambah dan kami berpesan ke teman-teman di Depok dan Bekasi untuk disiplin Psycal Distancing. Sehingga, tidak akan bertambah penyebarannya. Kedisiplinan itu yang membantu pemerintah dan tenaga medis untuk memerangi Korona. Bahkan, sudah tidak pulang berhari-hari,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya