Beranda Politika Respon MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan : Sejalan dengan Sikap Awal DPR RI, Perbaiki Dulu Sistem Layanan

Respon MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan : Sejalan dengan Sikap Awal DPR RI, Perbaiki Dulu Sistem Layanan

0
Respon MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan : Sejalan dengan Sikap Awal DPR RI, Perbaiki Dulu Sistem Layanan
(Kiri- Kanan) Intan Fauzi dan Qonita Luthfiyah.
intan dan qonita
(Kiri- Kanan) Intan Fauzi dan Qonita Luthfiyah.

 

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan judicial review terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusan tersebut, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. Hal ini mendapat tanggapan langsung dari srikandi di legislator.

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – Menanggapi hal tersebut Anggota komisi IX DPR RI, Intan Fauzi menjelaskan DPR RI menghormati putusan MA, sebagai lembaga di negara hukum DPR mengikuti aturan yang berlaku.

“Putusan MA ini adalah momentum untuk evaluasi yang mendasar untuk BPJS Kesehatan. Karenanya, tentu selanjutnya kami komunikasi dengan pemerintah, baik Menkes, BPJS Kesehatan dan pihak terkait iuran ini,” kata Intan.

Ia mengungkapkan, keputusan tersebut memang sejalan dengan sikap politik DPR yang sejak awal menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebab, dinilai akan memberatkan bagi masyarakat.

“Saat itu, DPR menolak rencana pemerintah yang ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Namun penolakan tersebut tak berlaku untuk peserta mandiri khusus kelas I dan II. Komisi IX dan Komisi XI DPR menjadikan keputusan tersebut sebagai kesimpulan saat rapat dengan Kementerian terkait hingga Dirut BPJS Kesehatan,” ungkap Intan.

Sebab, sambung Intan, Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI menolak rencana pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III, sampai Pemerintah menyelesaikan data cleansing serta mendesak pemerintah untuk mencari cara lain dalam menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan.

“Jadi, peserta yang membayar iuran mandiri tidak boleh iurannya dinaikkan sebelum pemerintah membereskan data cleansing. DPR tidak menyebutkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga kelas I dan II yang bukan penerima bantuan iuran,” paparnya.

Kemudian, DPR juga mendesak pemerintah segera mengambil kebijakan mengatasi defisit mencapai Rp32,84 triliun. Bahkan, lanjut Intan, pemerintah juga harus memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis penerima bantuan iuran.

“Perbaikan ini termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil audit BPKP. Selain itu, kami juga meminta Kemenkes memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, termasuk pemenuhan infrastruktur dan SDM kesehatan untuk mendukung supply side program JKN,” ucap Intan.

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supriatni menegaskan, memang sudah seharusnya pemerintah tidak menaikan iuran BPSJ Kesehatan. Sebab, bagi mereka yang memiliki anggota keluarga banyak, khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah akan terbebani dengan iuran tiap bulannya.

“Belum lagi, mereka harus membiayai kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak-anaknya, apalagi SMAN/SMKN sudah sangat membenani mereka sejak diambil alih provinsi. Sekarangkan sembako serba mahal,” kata Supriatni.

Ia menilai, harusnya kehadiran BPJS Kesehatan dapat membantu warga kurang mampu, bukan malah membebani. Sehingga, perlu alternatif lain, baik untuk mengatasi defisit ataupun membiayai operasional BPJS Kesehatan itu sendiri.

“Harus digali lagi alternatif lain, jangan dibebankan ke rakyat,” pungkasnya.

Hal tersebut diamini, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Qonita Lutfiyah merespon positif penolakan MA terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan per 1 Januari kemarin. Menurut dia, harusnya mencari alternatif, selain menaikan iuran BPJS kesehatan.

Sebab, akan memberatkan masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu memeriksa kembali database penerima bantuan iuran (PBI) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tunggakan yang lebih besar.

“Masih banyak yang perlu dibereskan, baik pemerintah maupun pelaksana BPJS Kesehatan,” ujar Qonita. (*)

 

Editor : Pebri Mulya