Salah Kaprah Mengatasi Impor Bawang Putih

In Ruang Publik

 

Oleh: Shafira Khaerunnisa

Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Nasional

 

SUDAH hampir empat pekan jenis pangan yang sangat dibutuhkan untuk memasak sehari-hari yaitu bawang putih lagi-lagi mengalami kelangkaan hingga terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan. Dilansir dari okezone.com bawang putih dibandrol dengan harga Rp70.000-an perkilo. Lonjakan tersebut mencapai Rp40.000-an dari harga sebelumnya.

Hal ini tentu menjadi perhatian Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mengungkapkan bahwa penyebab kenaikan harga bawang putih disebabkan oleh virus corona dari Tiongkok yang belakangan ini menjadi wabah penyakit menular di dunia. Sehingga berimbas pada kegiatan impor yang dilakukan ke Indonesia terkait dengan impor bawang putih.

Akhirnya mencari solusi alternatif untuk negara pengimpor selain Cina yaitu India dan Amerika. Syahrul pun menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan bawang putih untuk dua sampai tiga bulan ke depan karena telah diperhitungkan stok bawang putih kini masih ada 84.000 ton sampai dengan 120.000 ton.

Alih-alih bukan membuat masyarakat tenang namun menjadi sebaliknya, walaupun stok yang tersedia masih banyak tetapi harga bawang putih di pasaran menjadi tidak terkendali hingga menyebabkan masyarakat menjerit terutama dari kalangan ibu rumah tangga yang memaksa mereka memutar otak dalam mengelola keuangan agar dengan uang yang miliki dapat mencukupi kebutuhan.  Kalau kita lihat pemerintah sudah salah kaprah dalam mengatasi impor bawang putih tersebut.

Saat ini, masyarakat harus merasakan imbas dari sistem yang diterapkan. Ini menggambarkan tata kelola rezim neolib dalam memenuhi bawang putih (impor 87 persen atau 588.000 ton yang senilai 7 triliiun lebih) terlihat sebagai regulator dari kebijakan mewujudkan swasembada bawang putih tetapi melakukannya dengan setengah hati sehingga makin buruk karena di bawah era kapitalis.

Namun, di sisi lain Islam menawarkan solusi dengan sistem khilafah, yang mengatur dengan sempurna dalam urusan kehidupan manusia. Islam memandang kebutuhan pangan atau kebutuhan pokok sebagai hal yang wajib terpenuhi oleh masing-masing masyarakat. Pemimpin yang memimpin masyarakat juga wajib ikut serta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan apabila tidak berarti seorang pemimpin tersebut zalim terhadap masyarakat sehingga akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, Islam mempunyai aturannya dalam sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah mempunyai tugas untuk mengurusi rakyatnya yakni dengan memastikan setiap warganya tercukupi kebutuhan pokoknya. Tidak ada rakyatnya yang menderita kelaparan. Semuanya diurusi.

Maka, ketika aturan yang dipakai bersumber dari Allah Sang Pencipta manusia dan alam semesta, sudah pasti insya Allah akan menyejahterakan umat. Peran kita sebagai masyarakat yang merasakan rezim seperti sekarang wajib mengingatkan pemerintah dalam upaya melayani kesejahteraan umat. (*)

You may also read!

IBH berbagi makanan ojol

IBH siapkan 6.500 pampers gratis

AKSI : Ketua Komisi 4 DPRD Jabar, Imam Budi Hartono saat menyerahkan makanan siap santap

Read More...
BRI deopk salurkan CSR

BRI Bantu Renovasi Musola Nurul Ilmi Jatijajar

KEPEDULIAN : AMPD BRI Cabang Depok, Teguh Joko M. didampingi staf BRI menyerahkan secara simbolis

Read More...
masjidil haram dibuka

Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Segera Dibuka

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM - Masjidil Haram dan Masjid Nabawi segera dibuka kembali untuk aktivitas ibadah seperti biasanya. Kabar

Read More...

Mobile Sliding Menu