Satu Komisioner KPU Diberhentikan Tidak Hormat

In Utama
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik.
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik.

 

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Evi Novida Ginting Manik secara resmi telah diberhentikan sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusan itu tertuang dalam keputusan presiden (keppres) yang diterbikan Presiden Joko Widodo.

Keppres tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Evi secara tetap karena dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Menurut Evi, keppres tersebut telah ia terima pada Kamis (26/03).

“(Keppres) sudah ibu terima hari ini,” kata Evi, Kamis malam.

Dari salinan keppres tersebut, ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Maret 2020 atau lima hari pasca putusan DKPP diterbitkan.

Dalam keputusannya, presiden menyebutkan bahwa Evi Novida Ginting Manik memenuhi syarat untuk diberhentikan secara tetap sebagai Komisioner KPU RI masa jabatan 2017-2022 karena mendasar dari putusan DKPP Evi telah terbukti melanggar kode etik.

“Memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” demikian bunyi penggalan Keppres.

Meski begitu, Evi mengaku tetap pada rencana awalnya, bakal menggugat putusan DKPP itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Akan menggugat ke PTUN,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Evi Novida Ginting Manik dipecat dari jabatannya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP juga memberi sanksi berupa peringatan keras kepada Ketua dan empat komisioner KPU lainnya. Putusan ini berkaitan dengan kasus perselisihan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 dari Partai Gerindra.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,” kata Plt Ketua DKPP Muhammad saat membacakan putusan sidang di Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).

Sebelumnya, Senin (23/3) Evi sempat mengadukan keberatannya atas putusan tersebut ke Presiden Joko Widodo.

Evi meminta perlindungan hukum dan meminta Jokowi menunda untuk menerbitkan Keputusan Presiden menindaklanjuti putusan itu. Namun, dengan terbitnya Keppres ini, permintaan Evi tersebut ternyata ditolak oleh Jokowi. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

mohammad idris baju ungu

Ada 40.423 KK yang Terima Bantuan di Depok

Ketua Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Mohammad Idris.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sebanyak 40.423 Kepala

Read More...
warga depok terkena virus

Data IDI : Di Indonesia 1.000 Orang Meninggal Terkait Korona

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, JAKARTA - Data pasien positif Korona yang meninggal antara yang diumumkan Pemerintah berbeda dengan

Read More...
ilustrasi virus korona size kecil

Minggu (19/04) Tambah 327 Positif Korona, Berikut Penyebarannya

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, JAKARTA - Pemerintah mengumumkan penambahan kasus positif virus Corona di wilayah Indonesia. Per Minggu

Read More...

Mobile Sliding Menu