Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

 

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Jumlah penularan Virus Korona atau Covid-19 di Indonesia makin bertambah banyak. Kurun waktu 24 jam, ada lebih dari 153 kasus baru positif virus Korona. Jika ditotal dari hari sebelumnya artinya sudah 1.046 kasus. Seiring dengan banyaknya korban yang menyentuh 87 orang, pemerintah sedang merancang Peraturan Pemerintah (PP), yang mengatur karantina wilayah Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pembahasan PP sudah mulai berjalan. Pembuatan PP ini berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sehingga ketika ada wilayah yang dikarantina bisa memiliki dasar hukum. “Pemerintah ini sedang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah, untuk melaksanakan apa yang disebut karantina kewilayahan,” kata Mahfud melalui video conference dengan wartawan, Jumat (27/3).

Mahfud memastikan, pembahasan PP tidak akan memakan waktu lama. Ditargetkan pekan depan sudah selesai dibahas dan siap diterbitkan. “Kita ini kan sedang dalam situasi yang darurat. Jadi dalam waktu yang tidak lama akan segera dikeluarkan. Kalau ditanya waktunya kapan, ya mungkin minggu depan nanti sudah ada kepastian,” tambahnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut, saat ini pemerintah sudah mencermati situasi di beberapa daerah pasca mewabahnya korona. Diakuinya memang ada beberapa daerah yang sudah menerapkan local lockdown. “Mereka sudah mulai menyampaikan beberapa keputusan kepada pemerintah, formatnya belum jelas, baru banyak pengumuman,” ungkapnya.

Akan tetapi pemerintah pusat belum bisa mengambil langkah yang sama. Karena sesuai Undang-undang harus ada PP yang mengatur. Melalui PP ini nantinya akan diatur format ketika daerah mengambil langkah karantina wilayah. “Bagaimana prosedurnya itu sekarang sedang disiapkan Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan keluar peraturan itu agar ada keseragaman policy tentang itu,” tegas Mahfud.

Terpisah, Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana menyebut, saat ini pihaknya belum bisa memberlakukan lockdown. Sebab, menurutnya, daerah tidak berwenang melakukan lockdown. “Kami tidak bisa berlakukan lockdown karena lockdown kewenangan pemerintah pusat,” singkat Dadang.

Sementara, 1.046 kasus sebagai indikasi, bahwa proses penapisan atau skrining massal lewat metode rapid tes (tes cepat) sedang dilakukan. Namun, Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, pertambahan kasus signifikan itu menjadi bukti penularan masih terjadi di masyarakat.

“Kasus signifikan bertambah 153 kasus baru. Ini menggambarkan bahwa masih ada penularan penyakit ini di masyarakat kita. Masih ada kontak dekat terjadi. Sehingga total menjadi 1.046 kasus,” kata Yurianto kepada wartawan, Jumat (27/3).

Selain itu, ada penambahan kasus meninggal dunia sebanyak 9 orang. Sehingga total kasus meninggal sebanyak 87 orang. Artinya, angka kematian di Indonesia (mortality rate) menjadi 8,3 persen dari total pasien positif. Sedangkan angka pasien sembuh bertambah 11 orang. “Tambah 11 pasien sembuh, sehingga total yang boleh pulang dan sudah sembuh adalah 46 orang,” katanya.

Yurianto mengingatkan, angka ini menjadi dorongan bagi masyarakat agar wajib mematuhi jarak fisik dalam interaksi sosial. Wajib cuci tangan memakai sabun agar lebih dioptimalkan. “Saya ingatkan mari sama-sama jaga jarak lebih dari 2 meter. Cuci tangan dengan sabun. Produktif di rumah. Beribadah di rumah dan bekerja dari rumah,” tegasnya.

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) menyatakan, angka kematian akibat virus Korona tergolong tinggi di Indonesia. Ini lantaran banyak pasien yang telat diberi perawatan.

Dekan FKUI Ari Fahrial Syam mengaku, sudah menelusuri itu dari sejumlah kasus. Tidak sedikit pasien sudah dalam kondisi buruk saat ditangani dokter di rumah sakit tujukan.

“Rumah Sakit rujukan sudah penuh atau rumah sakit awalnya dengan kapasitas terbatas, akhirnya harus dikirim (rujukan). Ini yang akhirnya menyebabkan datang ke rumah sakit rujukan terlambat,” kata Ari dalam diskusi daring melalui akun Youtube Medicine UI, Jumat (27/3).

Sebenarnya, kata Ari, dokter di rumah sakit rujukan bisa memprediksi akibat terburuk jika menerima pasien sedini mungkin, lalu melakukan langkah yang tepat. Namun, jika sudah dalam kondisi buruk, pasien semakin sulit untuk diselamatkan.

“Ketika diperiksa trombosit turun, fungsi hati menurun, tekanan darah turun, kesadaran sulit diajak bicara, fungsi ginjal turun,” kata Ari.

Ari menilai, rumah sakit rujukan yang penuh dan tak bisa menampung pasien baru jadi penghambat seseorang mendapat perawatan. Terlebih, tidak sedikit masyarakat yang cemas dan ingin mengecek kesehatannya meski hanya mengalami gejala ringan.

Ari menyebut 70 hingga 80 persen pasien korona di Indonesia memiliki gejala ringan. Namun mereka berbondong ke rumah sakit dan bersaing dengan pasien dengan gejala lebih kritis. Menurutnya, tidak semua pasien harus diisolasi di rumah sakit rujukan. Orang dengan gejala ringan bisa diisolasi di rumah.

Faktor lain yang membuat angka kematian akibat korona cenderung tinggi yakni masalah alat kesehatan. Misalnya, alat bantu pernapasan seperti ventilator yang jumlahnya terbatas. Alat cuci darah bagi pasien yang mengalami komplikasi pada fungsi ginjal pun terbatas.

Perkara usia dan riwayat penyakit juga termasuk faktor yang membuat pasien positif korona meninggal dunia. Pemerintah, kata Ari, harus tegas mengimbau agar masyarakat berusia lanjut tidak sering berkegiatan di luar rumah. (rd/net)

 

Jurnalis : Fahmi Akbar (IG : @akbar.fahmi.71)

Editor : Pebri Mulya