Silaturahmi Ala Fraksi PKS DPRD Depok : Sambangi Instansi Vertikal, Gali Informasi

In Politika
Silaturahmi PKS
KUNJUNGAN : Rombongan Fraksi PKS DPRD Kota Depok saat menyambangi instansi vertical di lingkungan GDC Kecamatan Cilodong. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

Menjalankan fungsi perwakilan rakyat, Fraksi PKS DPRD kota Depok melakukan kunjungan resmi ke instansi vertical, seperti kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok yang berada di kawasan Gedung DPRD Kota Depok.

Laporan : Ricky Juliansyah.

RADARDEPOK.COM – Tidak hanya duduk di belakang meja dan menggelar rapat-rapat membuat peraturan daerah (DPRD) serta merancang anggaran demi pembangunan Kota Depok. Fraksi PKS DPRD Kota Depok kerap melakukan audensi dengan masyarakat. Bahkan, dengan instansi vertical maupun non pemerintah.

Seperti Kamis (27/2), rombongan fraksi partai berlambang bulan sabit kembar yang dipimpin langsung, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Sri Utami, bersama anggotanya, di antaranya Muhammad Supariyono, Ade Supriyatna, Imam Musanto dan Hengky.

Saat kunjungan itu, politikus PKS Kota Depok tersebut ditersebut diterima  Kepala Kantor Kemenag Depok, H. Asnawi, beserta jajaran pengurus inti di kantor Kemenag. Sementara pada kunjungan ke kantor BPN, rombongan diterima Kepala Kantor BPN Depok, Yoyon Sonjaya, bersama jajaran pengurus inti kantor BPN.

Sri Utami mengungkapkan, kunjungan ini dilakukan Fraksi PKS dalam rangka menyambung silaturahim dan menjalin sinergi dengan instansi vertikal dan menyerap informasi dalam rangka menunjang tupoksi dewan dan memperjuangkan aspirasi warga Depok.

“Ini untuk silaturahmi dan menyerap inspirasi,” tutur Sri Utami.

Sementara, Kepala Kantor Kemenag H.Asnawi mengaku menantikan adanya pertemuan tersebut, terutama dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal seperti Kantor Kemenag, yang juga banyak berkaitan dengan warga Depok juga.

Dalam dialog berbagai terungkap berbagai hal penting, antara lain seputar wacana mendorong lahirnya Perda Zakat, fasilitasi Jamaah Haji, pembangunan Madrasah dan sebagainya.

Sehingga, pada kesempatan tersebut, Asnawi mengingatkan agar warga Depok  harus waspada dengan penyelenggara ibadah umrah yang sekedar menawarkan biaya murah, padahal status legalitasnya tidak jelas, dan berpotensi merugikan calon jamaah umroh.

“Kami juga berharap adanya perhatian dari Pemerintah Daerah dalam membantu pembangunan gedung kantor Kemenag Depok yang sudah tua dan butuh perbaikan dan peningkatan,” ucap Asnawi.

Anggota DPRD Fraksi PKS, Imam Musanto pun sempat menanyakan tentang kiprah Tenaga Penyuluh dari kantor Kemenag. Hal ini, dikaitkan dengan keberadaan lembaga lain yang juga diikuti wakil rakyat Dapil Pancoranmas tersebut, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Taklim, dan sebagainya.

“Diharapkan adanya sinergi antar lembaga dan tokoh Agama dan penyuluh di masyarakat,” ucapnya.

Sementara, anggota DPRD Fraksi PKS dari Dapil Sukmajaya Muhammad Supariyono mengaku sudah sering menjalin komunikasi dengan Kantor Kemenag, antara lain dalam membicarakan keberadaan Madrasah Negeri di Kota Depok, baik tingkat Menengah atau Tsanawiyah maupun tingkat Atas atau Aliyah. PKS juga berjanji akan turut memperjuangkan pengadaan Madrasah Negeri setingkat SMA atau Aliyah di kota Depok, melalui advokasi anggota Fraksi PKS di DPR RI komisi 8 dari Dapil Depok Bekasi, yaitu Nur Azizah Tamhid.

Di tempat terpisah, dalam pertemuan dengan jajaran BPN Depok, Yoyon Sonjaya menyampaikan salam perkenalan, mengingat keberadaannya terbilang masih baru di Depok, baru sekitar 2 bulan.

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor BPN mengingatkan agar msyarakat berhati-hati jika ada oknum yang menawarkan jasa pengurusan sertifikat lewat program PTSL dan SMS, yang seharusnya bebas biaya atau ditentukan maksimal batas biaya administrasi pengurusannya, sesuai ketentuan yang berlaku.

“PTSL itu bebas biasa atau ditentukan maksimal batas biaya administrasi sesuai ketentuan berlaku,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Fraksi PKS dari Dapil Cimanggis, Ade Supriyatna, sepakat untuk ditingkatkan berbagai bentuk kerjasama Pemkot dengan BPN, seperti dalam melakukan sertikasi aset pemda, melakukan sinkronisasi data bidang tanah di Sertifikat dan kewajiban Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan lainnya.

“Hal ini terkait dengan adanya pengaduan masyarakat, terkait kondisi masih terdapat ketidakcocokan antara luas bidang tanah di sertifikat tanah dengan data PBB,” ucap Ade. (*)

 

Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)

You may also read!

guru besar FTUI kenalkan

Guru Besar FTUI Kenalkan Biopestisida di Sembalun

MENGENALKAN : Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Prof Misri Gozan, dan tim terjun

Read More...
e sport dengan kadskominfo

Cabor E-Sports Hadir di Kota Depok, Pemkot Beri Dukungan

TERIMA : Kadiskominfo Kota Depok Sidik Mulyono yang menerima Audiensi Ketum PB E-Sports Indonesia Kota

Read More...
pelantikan e sport

Deklarasi, Inilah Struktur PB ESI Kota Depok

SEMANGAT : Suasana pengukuhan pengurus PB ESI Kota Depok beberapa waktu lalu. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM,

Read More...

Mobile Sliding Menu