Tunda Tahapan Pilkada Langkah Tepat

In Politika
DEEP tunda pilkada
Yusfitriadi.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) menilai, langkah KPU RI menunda tahapan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 sudah tepat.

Sebab, tahapan yang akan dilaksanakan tidak mungkin dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan menggunakan teknologi apapun. Namun,  KPU, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR harus segera melakukan langkah antisipasi ketika dalam kondisi terburuk sekalipun.

Diketahui, beberapa hari sebelumnya, KPU RI menunda tahapan Pilkada Serentak 2020 dalam upaya pencegahan peyebaran Covid-19, yakni tahapan pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

“Saya melihatnya keputusan KPU menunda 3 tahapan pilkada 2020 merupakan tahapan yang tepat,” kata Direktur DEEP, Yusfitriadi kepada Radar Depok, Rabu (25/3).

Sebab, lanjut pria yang akrab disapa Kang Yus ini, tiga tahapan tersebut merupakan tahapan yang tidak mungkin dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan menggunakan teknologi apapun, seperti tahapan pelantikan PPS.

“Bagaimana caranya menggunakan teknologi, karena harus langsung pengambilan sumpah dengan berhadapan. Apalagi verifikasi faktual calon perseorangan. Namanya juga verifikasi faktual, di mana penyelenggara pemilu yang bertugas memverifikasi harus langsung bertemu masyarakat door to door, untuk memastikan kebenaran masyarakat dalam mendukung calon perseorangan tertentu,” paparnya.

Begitupun dengan tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Menurut Kang Yus, PPDP  harus langsung turun ke masyarakat untuk memastikan apakah daftar pemilih yang sudah ada datanya, sudahcocok atau belum. Sehingga ketika tiga tahapan ini tidak ditunda maka akan berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap penyebaran Covid-19 ini.

“Ditambah lagi dengan aktifitas kantor penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu yang ketika tahapan terus berjalan, maka berpotensi orang yang berkumpul di kantor penyelenggara tersebut terkena Covid-19,” ungkapnya.

Namun, ketika tahapan tersebut ditunda, makan KPU RI harus mendesain skenario untuk mengantisipasi hal terburuk. Ketika wabah Korona di Indonesia belum juga selesai dalam waktu pendek, pada akhirnya seluruh tahapan harus menyesuaikan diri. Bahkan, antisipasi Pemilu diundurkan sekalipun, menunggu waktu yang tepat dan aman.

“Positifnya dengan menunda tahapan tersebut, jelas meminimalisir dan mampu memotong laju penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Begitupun dengan para aktor politik, bisa rehat sejenak, karena imbauan social distancing dan physical distancing tidak bisa terhindari ketika tahapan Pemilu tidak diundur,” terang Kang Yus.

Kang Yus melanjutkan, yang menjadi permasalahan adalah, ketika penyelenggara Pemilu harus menyiapkan antisipasi kondisi terburuk, sampai pada pengunduran seluruh tahapan termasuk tahapan pungut hitung, maka regulasi Pilkada, yaitu Undang-undang Pilkada mau tidak mau harus mengalami revisi terlebih dahulu.

Namun, ketika hanya sekedar beberapa tahapan saja yang mengalami perubahan, maka cukup diatur peraturan KPU, dengan menggunakan pasal terjadi bencana alam.

“Karena pada hakikatnya mewabahnya virus Corona ini merupakan pandemi, artinya semua negara terkena bencanan tersebut. Bahkan banyak event dan momentum yang berskala internasional pun mengalami pengunduran dalam waktu yang belum ditentukan. Sehingga KPU, Kemendagri dan DPR harus segera mengantisipasinya dalam kondisi terburuk sekalipun,” pungkas Kang Yus. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

PSHT bantu tenaga medis

PSHT Depok Berbagi Jamu dengan Tenaga Medis

PEDULI : Keluarga Besar PSHT barikan bantuan kepada tim medis di RS Brimob, Sabtu (18/04).

Read More...
BLT di negeri jepang

Di Jepang, Tiap Warga Dapat Rp14,5 Juta Hadapi Korona

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM - Pemerintah Jepang tengah serius untuk mengentaskan penyebaran virus Korona. negara dibawah kepemimpinan Perdana

Read More...
APD kreasi dari UI

UI Kembangkan APD Respirator

DIKEMBANGKAN : Tim ahli dan peneliti Universitas Indonesia mengembangkan prototype Alat Pelindung Diri (APD), dalam

Read More...

Mobile Sliding Menu