Warga Depok Menolak Lockdown

In Metropolis
sosial distance
ILUSTRASI : Social distancing dianggap bisa meminimalisir wabah penyebaran Korona.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sejumlah warga di Depok menolak adanya lockdown di Kota Depok. Rata- rata warga menolak lantaran khawatir lockdown akan mempersulit perekonomian mereka.

Seperti yag diutarakan Ketua RW 16, Kelurahan/Kecamatan Tapos, Rohim. Dia mengatakan kurang setuju kalau Depok sampai lockdown, karena dia khawatir akan banyak warga yang jadi korban.

“Kalau sampai lockdown, nasib orang – orang yang kerja dapet uangnya di lapangan bagaimana,” kata Rohim, Selasa (31/03).

Dia menuturkan, jika Pemerintah sudah bisa mensubsidi kebutuhan pokok masyarakat, barulah dia setuju Depok untuk lockdown.

“Kalau tidak gitu bagaimana masyarakat menengah ke bawah menghidupi keluarganya. Banyak contoh seperti ojek online, supir angkot, dan lain – lain mereka menggantungkan hidup dari kerja di lapangan,” tuturnya.

Rohim juga berpendapat, ada hal lain yang perlu diwaspadai dengan menerapkan lockdown. Dimana, dikhawatirkan akan berdampak pada nasib-nasib tenaga kerja.

“Jangan sampai timbul banyak PHK bagi pekerja, atau terjadi konflik sosial karena pemenuhan kebutuhan hidup,” bebernya.

Senada dengan Rohim, Iwan selaku Ketua RT4/4 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis yang juga tidak setuju dengan adanya lockdown di Depok.  Menurutnya, warga belum siap dengan adanya lockdown, lantaran warga di lingkungannya rata – rata berprofesi sebagai pedagang.

“Banyak warga yang mengeluh, kalau sampai lockdown dan tidak boleh berjualan, mereka mau makan apa,” jelas Iwan.

Meski demikian, dia mengaku takut dengan adanya wabah Korona ini. Dia sendiri secara pribadi siap tidak siap jika pemerintah benar – benar mengkarantina Kota Depok.

“Tetapi kalau pemerintah tetap menyerukan untuk lockdown, demi kebaikan bersama mau tidak mau, harus diikuti,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas  Punguan Naposo Bulung Cilodong (PNBC), Kleyoman Hewi Silitonga mengatakan, dia juga tidak stuju jika Depok akan lockdown.

Menurutnya, jika suatu daerah dikunci atau lockdown, maka seluruh fasiitas umum, seperti sekolah, transportasi umum, perkantoran, serta pabrik harus ditutup sementara dan tidak diperkenankan untuk beraktivitas.

“Selain itu, aktivitas warganya pun dibatasi,” terang Hewi.

Namun Hewi mengaku setuju jika dilakukan karantina wilayah, karena sudah diatur dalam UU nor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di dalam UU tersebut ada empat jenis karantina yaitu karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina Wilayah. Diamana dalam Bab VII Pasal 55 ayat (1) disebutkan, selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

“Dalam ayat (2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait,” ucap Hewi.

Senada dengan Hewi, Joshua Sianturi warga RT02/01, Kelurahan/Kecamatan Cildong juga tidak setuju jika Depok sampai lockdown, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan resiko yang besar.

“Karna sebagian warga Depok adalah pekerja serabutan, ada yang berprofesi sebagai ojek onlie dan sopir. Kalau sampai ditutup mereka gimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” kata Joshua.

Menurutnya, Pemerintah harus memikirkan nasib masyarakat menengah ke bawah jika ingin menerapkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Pemerintah harus memikirkan nasib orang susah kalau memang mau melakukan penutupan. Kasihan warga yang hanya menggantungkan nasib dari pekerjaan sehari – hari di lapangan,” tutupnya. (rd/dra)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar  (IG : @regarindra)

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

PSHT bantu tenaga medis

PSHT Depok Berbagi Jamu dengan Tenaga Medis

PEDULI : Keluarga Besar PSHT barikan bantuan kepada tim medis di RS Brimob, Sabtu (18/04).

Read More...
BLT di negeri jepang

Di Jepang, Tiap Warga Dapat Rp14,5 Juta Hadapi Korona

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM - Pemerintah Jepang tengah serius untuk mengentaskan penyebaran virus Korona. negara dibawah kepemimpinan Perdana

Read More...
APD kreasi dari UI

UI Kembangkan APD Respirator

DIKEMBANGKAN : Tim ahli dan peneliti Universitas Indonesia mengembangkan prototype Alat Pelindung Diri (APD), dalam

Read More...

Mobile Sliding Menu