tarif baru tol cijago
AKTIFITAS KENDARAAN : Sejumlah kendaraan melintas di kawasan jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi II. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
tarif baru tol cijago
AKTIFITAS KENDARAAN : Sejumlah kendaraan melintas di kawasan jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi II. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Puluhan ribu warga Kota Depok yang biasa mudik tahun ini akan “dipasung” pemerintah pusat. Selain melarang ke kampung halaman,  penghuni Kota Depok juga disetop keluar masuk Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi mulai 24 April.  Aturan tersebut secara resmi diumumkan Presiden Joko WIdodo (Jokowi), Selasa (21/04).

Menteri Perhubungan (Menhub) Ad Interim‎, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, masyarakat dilarang untuk keluar masuk Jabodetabek saat pemerintah melarang mudik. Aturan itu mulai efektif diberlakukan per 24 April ini.

Luhut mengatakan, pelarangan masyarakat keluar masuk Jabodetabek ini harus sejalan dengan pelarangan mudik yang telah diputuskan oleh pemerintah.

“Jadi larangan mudik ini nantinya tidak diperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek,” ujar Luhut usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4).

Menurut Luhut, yang boleh keluar masuk Jabodetabek hanya untuk angkutan yang membawa logistik. Sehingga pelarangan mudik ini bisa benar-benar maskimal diterapkan.

“Terkecuali untuk logistik masih diperbolehkan,” katanya.

Selain keluar masuk Jabodetabek, masyarakat yang tinggal di wilayah yang telah diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ‎tidak diperkenankan untuk mudik.

“Untuk wilayah Jabodetabek dan wulayah-wilayah yang sudah diterapkan PSBB, dan juga zone merah virus Korona,” ungkapnya.

Bagi yang nekat mudik, kata Luhut, akan ada sanksi bagi masyarakat. Sanksi akan berlaku mulai 7 Mei 2020.

“Ada sanksi-sanksinya namun untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei,” kata Luhut.

Peraturan sanksi akan disiapkan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Sehingga dapat diterapkan secara matang nantinya.

“Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap kalau bahasa crime militernya, saya sebut, bertahap, bertingkat dan berlanjut. Jadi kita tidak ujug-ujug bikin begini, karena semua harus dipersiapkan secara matang, cermat,” ujar Luhut.

Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran bagi masyarakat di tengah masa pandemi virus corona (COVID-19). Larangan akan berlaku Jumat, 24 April 2020.

“Berlaku mulai 24 April 2020,” tegasnya Luhut.

Menimpali kebijakan tersebut, warga Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong Kota Depok, Lidya K mengaku, akan mengikuti ajuran yang sudah ditetapkan pemerintah. Tapi, bila aturan tersebut masih banyak yang melanggar. Mau tidak mau dia akan ikut mudik ke Jawa Tengah. Jadi, pemerintah juga wajib ketat memberlakukan aturan tersebut.

“Saya dan keluarga sudah tidak mudik tapi pemerintah harus ketat menjaga aturan teersebut,” singkat perempuan yang dinas di Kebupaten Bogor ini.

Sementara, Adi Pemana warga Perumnas Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas Kota Depok memastikan tidak pulang kampung. Selain adanya anjuran pemerintah, dia juga berkeinginan tidak mau membawa betake saat mudik.

“Kami dan keluarga tidak mau jadi biang kerok bila ada keluarga yang terkena Virus Korona. Jadi kami tetap di Depok,” jelasnya kepada Harian Radar Depok, kemarin (21/04).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan dengan sikat akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Kota Depok hanya mengikuti kebijakan dan menjalan aturan yang sudah diumumkan.

“Kami akan mengikuti aturan pusat,” tegasnya.

Terpisah, Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, aturan ini akan mengatur seluruh moda transportasi tidak bisa keluar masuk Jabodetabek.

“Ya betul (seluruh moda transportasi dilarang mudik keluar kota Jabodetabek-Red),” ujar Adita.

Moda transportasi yang dilarang termasuk bus, kereta, dan pesawat. Semuanya tidak akan bisa mengantar pemudik ke kampung halaman. Namun moda transportasi di dalam wilayah Jabodetabek masih akan beroperasi.

“Iya semua moda transportasi (tidak beroperasi-Red). Kalau untuk operasi moda transportasi masih bisa beroperasi lintas daerah di dalam Jabodetabek sebagai wilayah aglomerasi,” Adita menambahkan.

Pelarangan keluar-masuk seluruh moda transportasi ini sejalan dengan rencana kepolisian yang akan menutup tol untuk kendaraan pribadi. Tol hanya terbuka untuk mengantar kebutuhan pokok, BBM, alat kesehatan dan yang sejenisnya.

Saat ini, pemerintah masih membahas skema pengawasan di jalur-jalur mudik, yang melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Korlantas Polri, dan instansi lainnya. Kemudian, sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik akan ditegakkan mulai 7 Mei 2020. Adapun salah satu sanksi yang akan diterapkan yakni menginstruksikan masyarakat yang nekat mudik untuk kembali ke kediaman atau pun daerah semula.

“Penerapan sanksi masih dalam pembahasan, salah satu opsinya adalah meminta masyarakat yang akan keluar atau masuk daerah PSBB atau zona merah untuk kembali ke rumah/daerah semula,” tegasnya.

Sanksi tersebut diberikan kepada masyarakat yang melintas pada akses ke luar/masuk wilayah Jabodetabek dan wilayah yang menerapkan PSBB. Lalu, untuk Jalan Tol sendiri pemerintah sudah membatasi operasionalnya hanya untuk kendaraan logistik. Meski begitu, pergerakan orang di dalam wilayah Jabodetabek masih diperbolehkan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan melarang masyarakat untuk mudik pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Hal ini karena adanya pandemi virus Korona atau Covid-19 di dalam negeri.

‎”Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi pada saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/04).

Jokowi memaparkan dari informasi survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) didapatkan masyarakat yang bersikeras untuk mudik ada 24 persen. Sehingga angka ini menunjukan di tengah pagebluk Korona ini masyarakat masih ingin mudik.

‎”Disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen. Yang tetap bersikeras mudik 24 persen. Yang sudah mudik 7 persen. Artinya masih ada angka yang sangat besr yaitu 24 persen,” katanya.

‎Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelarangan mudik ini. Sehingga bisa memutus rantai penyebaran virus Korona di tanah air. (rd/hmi/net)

 

Jurnalis : Fahmi Akbar : (IG : @akbar.fahmi.71)

Editor : Pebri Mulya