Beranda Metropolis Awasi PSBB hingga Warga Miskin Baru

Awasi PSBB hingga Warga Miskin Baru

0
Awasi PSBB hingga Warga Miskin Baru
Anggota DPRD Kota Depok, Qonita Lutfiyah
qonita bermasker
Anggota DPRD Kota Depok, Qonita Lutfiyah.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Mulai Rabu (15/04) Kota Depok akan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Terkait hal itu DPRD Kota Depok meminta warga dapat mematuhi aturan PSBB, agar dapat memutus mata rantai dan mencegah penyebaran virus Korona (Covid-19) di Kota Depok.

Namun, Pemkot Depok juga harus mendata warga yang terdampak Covid-19 dengan maksimal. Seperti orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja harian lepas, UMKM Kuliner dan lainnya.

Anggota DPRD Kota Depok, Qonita Lutfiyah menilai, untuk percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek), Menteri Kesehatan telah menetapkan PSBB di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020.

Kemudian Jabar menyusun pedoman bagi pihak yang berkepentingan, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jabar Nomor 27 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19, serta Keputusan Gubernur Jabar nomor 44/221-Hukham/2020 tahun 2020 tentang pemberlakuan PSBB di lima kabupaten/kota di Jabar, salah satunya Depok. Ia berharap masyarakat yang berdomisili di lima kabupaten/kota tersebut wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan PSBB sesuai ketentuan peraturan per-Undang-undangan kesehatan pencegahan Covid-19.

“PSBB untuk memutus mata rantai dan mencegah penyebaran virus Korona yang semakin meluas. Sehingga, warga harus menaati aturan tersebut,” tegas Qonita.

Ia menerangkan, kegiatan yang dibatasi seperti, sekolah, bekerja di kantor akan dibatasi dan diganti dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal atau work from home, sehingga produktivitas pekerja tetap terjaga.

“Ini dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya,” terangnya.

Kemudian, tempat kerja yang kecualikan di antaranya adalah kepolisian, dan TNI. Kemudian, terkait dunia usaha, ada 8 sektor yang dikecualikan, yakni sektor kesehatan, sektor pangan makanan dan minuman, sektor energi seperti air, gas, listrik, dan pompa bensin, sektor komunikasi, sektor keuangan dan perbankan serta pasar modal, sektor logistik dan distribusi barang, sektor kebutuhan keseharian retail seperti warung dan toko kelontong yang memberikan kebutuhan warga. Terakhir, sektor industri strategis.

“Selain itu, kegiatan organisasi sosial yang terkait penanganan COVID-19 juga diperbolehkan beroperasi. Misalnya pengelola zakat, pengelola bantuan sosial, dan NGO kesehatan,” paparnya.

Sementara, Anggota Fraksi PKS, Moh. Hafid Nasir menuturkan, terkait Pandemi Covid-19, ada berbagai macam program bantuan dari pemerintah pusat, provinsi jabar, dan Kota Depok diperuntukkan bagi warga yang terdampak virus Korona.

“Yang kami dapatkan dari Banggar dan rapat bersama dinas, data yang ada di dinas sosial terkait basis data terpadu, warga yang dinyatakan miskin itu sebanyak 77 ribu Kepala Keluarga (KK),” kata Hafid.

Maka, pihaknya mendorong Pemprov Jabar dapat memberikan kuota yang jelas ke Pemkot Depok, agar jumlah KK yang dinyatakan miskin dapat diakomodir, dan tidak masuk kuota dari provinsi, yakni sebanyak 39 ribu KK. Pihaknya pun berharap agar 39 ribu KK yang masuk kuota tidak reduplikasi dengan program bantuan lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga, dewan coba menganggarkan untuk program Jaminan Pengaman Sosial (JPS) dari APBD Kota Depok.

“Jika Depok sudah ditetapkan PSBB, pemkot harus mendata terkait komunitas Ojol, karyawan yang di PHK, mereka akan masuk kategori warga miskin baru yang memang selama ini mereka tidak masuk kategori warga miskin,” paparnya.

Sebab, jika sudah diberlakukan PSBB diterapkan harus ada data yang jelas, khususnya warga miskin baru yang diakibatkan dari PHK, pedagang asongan, Ojol. Sehingga, pemerintah juga harus membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap mereka.

“Ketika berbicara mengenai data 77 ribu KK yang terdata di Dinas Sosial, pemerintah provinsi, nanti akan ada lagi data tambahan di luar itu yang terdampak Covid-19. Sehingga, akan muncul sekian puluh ribu lagi, ini yang harus ditanggung pemerintah melalui APBD,” ucap Hafid.

Selain itu, yang perlu disiapkan tidak hanya bentuk tanggungan oleh pemerintah pada mereka selama satu bulan. Tetapi, perlu ditambah hingga tiga bulan kedepan, sebab hal ini belum fix, jika melihat dari eksponential orang yang terkena virus dan positif.

“Diperkirakan baru akan turun di tiga bulan kedepan, artinya secara tidak langsung, pemerintah harus menganggarkan selama tiga bulan untuk warga yang terdampak Covid-19, baik mereka yang sudah terdata di basis data terpadu maupun mereka yang menjadi warga miskin baru,” tukas Hafid. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya