bansos dari jawa barat
TELAH DISALURKAN : Petugas beraktifitas di Kantor Pos Indonesia Kota Depok di kawasan Jalan Kerinci Raya, Kecamatan Sukmajaya, Rabu (22/4). Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyalurkan bantuan logistik tahap pertama melalui kantor pos yang ada di Kota Depok. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
bansos dari jawa barat
TELAH DISALURKAN : Petugas beraktifitas di Kantor Pos Indonesia Kota Depok di kawasan Jalan Kerinci Raya, Kecamatan Sukmajaya, Rabu (22/4). Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyalurkan bantuan logistik tahap pertama melalui kantor pos yang ada di Kota Depok. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) belum lagi tersedia di gudang Kantor Pos Indonesia Kota Depok, Jalan Kerinci Raya, Kecamatan Sukmajaya Depok, Rabu (22/4). Sedikitnya 1.000 paket sembako senilai Rp350.000 dan uang Rp150.000 sudah didistribusikan sejak Senin (20/4). Padahal, kabarnya Bansos Jabar akan diberikan kepada  10.423 kepala keluarga (KK).

Sekretaris Satgas Bansos Pos Depok, Halimah Syadiah mengatakan, Pos Depok telah mendistribusikan bantuan yang diberikan Pemrov Jabar. Pendistribusian langsung dikirimkan kerumah masyarakat yang terdaftar dari Pemprov Jabar.

“Sebanyak 1.000 paket bantuan Pemprov Jabar sudah dikirimkan,” ujar Halimah kepada Radar Depok, Rabu (22/04).

Halimah mengungkapkan, bantuan Pemrov Jabar yang diberikan kepada masyarakat terdampak ekonomi akibat Covid-19, mendapatkan bantuan berupa sembako dan uang tunai sebesar Rp150 ribu. Saat ini, pihaknya masih menunggu dropping bantuan paket sembako dari Bulog Cianjur. Pengiriman paket sembako telah dilaksanakan sejak 15 April hingga 20 April. Bantuan paket sembako selain dari petugas Pos Indonesia Depok. Sebanyak 20 Ojek Online dilibatkan untuk pengantaran paket bantuan Pemprov Jabar kepada masyarakat.

Halimah mengaku, belum mengetahui secara pasti bantuan yang akan dikirim kembali dari Pemrov Jabar kepada masyarakat di Kota Depok. Namun, Pos Indonesia Depok siap menjalankan tugas apabila bantuan tersebut telah dating. Dan segera di distribusikan kepada masyarakat yang terdaftar.

“Kami belum mengetahui jumlah total pasti dari Pemprov Jabar namun kami akan mengirimkan kembali apabila logistik dari Bulog telah di kirim,” tegas Halimah.

Sementara, Walikota Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, terkait Jaring Pengaman Sosial (JPS) berasal dari tiga sumber yaitu : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok. JPS dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 10.423 KPM sedang berproses pendistribusiannya melalui Kantor Pos.

“Kami masih berupaya mengajukan tambahan JPS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang saat ini baru mengalokasikan 10.423 KPM, masih jauh dari kebutuhan Kota Depok,” jelasnya kepada Radar Depok, Rabu (22/04).

JPS Pemerintah Pusat data sudah disampaikan ke Kementerian Sosial dan ke Provinsi Jawa Barat. Semoga dapat terealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Untuk JPS Pemerintah Kota Depok sebanyak 30.000 KK sudah disalurkan. Untuk tahap kedua, data sasaran sedang divalidasi kembali oleh Dinas Sosial Kota Depok, dengan melibatkan Kecamatan/Kelurahan/RT/RW/Kampung Siaga.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menekankan bantuan sosial (bansos) provinsi yang diberikan di daerah untuk warga terdampak COVID-19, berdasarkan data usulan dari RT/RW di kabupaten/kota. Bansos yang akan diberikan tidak untuk semua warga.

“Data yang ada akan kami koreksi. Provinsi Jawa Barat tidak akan pakai kuota-kuotaan. Kami akan menyelesaikan semua kalau dari APBN kurang, kita isi oleh (anggaran) provinsi, dan lain-lainnya,” ujar Emil dalam keterangan tertulis, Selasa (21/04).

Menurut Emil dalam pendataan warga miskin baru kota kabupaten harus mengikuti RT/RW. “Jangan sampai ada gejolak, jangan sampai orang kaya atau orang mampu justru diberikan bantuan,” tegasnya.

Untuk itu, Emil meminta bupati/wali kota menyempurnakan data di RT/RW tanpa membatasi jumlah. Pihaknya berprinsip tidak boleh ada orang miskin dan rawan miskin yang terlewat atau tidak diberi bantuan.

“Kalau dari RW misalkan (usulan) yang masuk sepuluh (penerima bantuan), maka kita akan penuhi sepuluh juga. Dengan syarat semua harus menandatangani surat tanggung jawab mutlak oleh kepala dinas sosial kabupaten/kota, sehingga data bisa dipertanggungjawabkan by name by address,” jelasnya.

Dia pun memberi tenggat waktu kepada bupati/wali kota agar menyetorkan data ke provinsi paling lambat 25 April 2020

“Surat revisi data-data penerima (bantuan) dari kabupaten/kota itu harus kami terima sebagai usulan final,” sebutnya.

Emil kembali menjelaskan, ada sembilan pintu bantuan pemerintah untuk warga terdampak COVID-19. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kelompok warga miskin lama. Kedua, program Kartu Sembako yang akan diberikan kepada kelompok miskin lama.

“Dalam pandemi COVID-19 ini jumlah penerima Kartu Sembako diputuskan oleh pemerintah pusat diperluas dari 2,6 juta penerima menjadi tambahan 1 juta penerima,” ujarnya.

Pintu bantuan ketiga Sembako Presiden. Bantuan ini khusus diberikan kepada warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi yang sedang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk bantuan ini Jabar mendapat jatah sekitar 450 ribu kepala rumah tangga.

“Jadi, Kota Bogor mohon izin, karena ini di luar kewenangan saya, memang tidak masuk daftar penerima bantuan Sembako Presiden. Alasannya hanya untuk yang menempel kepada Jakarta. Mohon maaf di luar kendali saya,” tuturnya.

Pintu keempat bantuan dari Kementerian Sosial berupa uang tunai. Untuk bantuan ini, Provinsi Jabar mendapat jatah 1 juta kepala rumah tangga penerima. Sedangkan bantuan pintu kelima adalah Dana Desa.

“Sudah diputuskan jatah warga desa yang dibantu oleh dana desa setara Rp 600 ribu kali tiga bulan sejumlah ada 1.046.000 penerima,” jelas Emil.

Pintu bantuan keenam adalah kepada pengangguran dan yang kena PHK dengan statusnya adalah kepala keluarga. Jabar diberi jatah 937 ribu kepala keluarga dengan angka Rp 600 ribu dikali tiga bulan.

Pintu bantuan ketujuh, dari Pemprov Jabar bansos Rp500 ribu dengan 1/3 tunasi dan 2/3 sembako. Pintu bantuan kedelapan adalah bantuan dari bupati/wali kota. Menurut data sementara yang sudah masuk ke Pemprov Jabar, jumlah penerima bantuan yang akan dibantu melalui anggaran pemda kabupaten/kota sebanyak 620 ribu rumah tangga.

“Terakhir bantuan pintu kesembilan adalah gerakan kemanusiaan pembagian makanan atau nasi bungkus untuk mereka yang tidak ber-KTP, ber-KK, gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan lain-lain,” ucapnya.

Emil menambahkan, bantuan dari Pemda Provinsi Jabar dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, bantuan provinsi untuk menutupi DTKS yang masih kurang; kedua bantuan provinsi yang mayoritas untuk non-DTKS; dan ketiga bantuan provinsi yang akan dicadangkan untuk warga yang terlewat pendataan.

Pada kesempatan ini, dia pun meminta agar pemda kabupaten/kota di Jabar merealokasi anggaran untuk percepatan penanganan dampak sosial pandemi COVID-19 minimal 10 persen dari total APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020.

Menurutnya masih banyak pemda kabupaten/kota di Jabar yang merealokasikan anggarannya di bawah 10 persen. Gubernur menggarisbawahi bahwa Menteri Dalam Negeri menginginkan bupati/walikota merealokasi di atas atau minimal 10 persen.

“Kita harus berpartisipasi minimal untuk kebutuhan darurat ini tolong geser lagi, karena diyakini proyek-proyek konstruksi pun tidak akan berlangsung dan tidak akan bisa dilelang dengan situasi COVID-19 ini,” pungkasnya. (rd/dic/hmi)

 

Jurnalis : Fahmi Akbar : (IG : @akbar.fahmi.71), Dicky Agung Prihanto : (IG : @iky_slank)

Editor : Pebri Mulya