imam budi empat indikator
Imam Budi Hartono.
imam budi empat indikator
Imam Budi Hartono.

 

Sebagai wakil rakyat, Ketua Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono kerap mendapat aduan dari masyarakat. Bahkan, di saat pandemi Korona, sudah ada beberapa surat yang dilayangkan melalui media sosialnya, apa saja aduan dan apa solusinya?

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – “Itu salah satu surat terbuka kepada saya melalui media sosial Facebook saya, berisi tentang kegundahan rakyat dalam kondisi sekarang.  Surat ini adalah pengaduan ke 3 yang saya anggap besar, selain banyak pengaduan kecil kecil yang saya dan PKS bisa atasi langsung,” kata Imam Budi Hartono saat dijumpai awak Radar Depok, menunjukan aduan masyarakat melalui akun Facebook-nya.

Dewan yang dikenal dekat dengan kaum milenial ini pun kembali menunjukan contoh lain kegundahan dan keprihatinan lain warga Depok juga melalui whatsApp tentang kritik kondisi di Depok, jika down lock tidak dilakukan, seperti pintu toko mini market selalu tertutup agar tidak ada AC bocor sehingga semua pengunjung masuk memegang pintu yang sama, belum ada alat cuci tangan yang disediakan saat masuk dan keluar dari toko, penataan Parkir yang bertumpuk terjadi di beberpa toko di wilayah komplek dan kemungkinan di beberapa titik lain, sekitar ATM di dalam toko juga tidak dilengkapi hand Sanitizer, termasuk ATM di beberapa bank.

Jika hal ini terus terjadi dan dibiarkan tambahan 14 hari kedepan untuk saling menjaga jarak akan percuma, karena kita tahu semua toko tersebut yang masih buka dan tanpa mengindahkan protokol penanganan Covid 19.

Pria yang akrab disapa IBH ini mengungkapkan, Fraksi PKS selain telah diperintahkan untuk menggunakan gaji untuk kebutuhan penanganan wabah Covid-19, juga mendorong beberapa antisipasi jika lock down dilakukan, baik skala Kota Depok maupun skala Nasional.

“Memang hal ini sangat sulit, pengaruh semua sektor sangat berdampak. Terutama yang menjadi perhatian terbesar adalah “darurat pangan”,” terangnya.

Pihaknya pun sudah mendorong APBD Jabar digunakan untuk mengatasi pangan untuk warga yang tak punya penghasilan akibat wabah Covid-19, seperti mendesak agar minimal Rp1 juta per bulan diberikan setiap keluarga, atau proporsional 1 orang Rp250 ribu.

“Jika ada 4 orang maka Rp1 juta per keluarga / bulan. Kebijakan ini masih dikaji terkait teknis pembagian dan kriteria yang mendapat bantuan. Kita berdoa semoga musibah ini cepat selesai,” ucap IBH. (*)

 

Editor : Pebri Mulya