Covid-19 Ancam Penderita Stunting

In Pendidikan
iluni UI rapat daring
Iluni UI kembali menggelar diskusi daring Forum Diskusi Salemba untuk membahas penangangan Covid-19 berdasarkan pemodelan dari Tim Peneliti FKM UI, Rabu 22 April. FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Virus Korona (Covid-19) tidak hanya mengancam orang-orang yang masuk ke dalam kelompok risiko tinggi, tetapi juga anak-anak yang menderita stunting. Hal ini diungkapkan Ahli Analisis dan Kebijakan Kesehatan dan Dosen FKM UI Ahmad Syafiq dalam diskusi daring yang diselenggarakan Ikatan Alumni UI, Rabu (22/4).

“Sebelum ada Covid-19, semua bicara stunting, tapi sekarang tidak ada yang mengawal. Jangan sampai anak-anak yang tidak berisiko tinggi jadi kena Covid-19 karena stunting,” ungkap Syafiq.

Ia menjelaskan, hal ini terjadi karena gizi juga berkaitan dengan imunitas tubuh. Untuk itu, Syafiq mengingatkan program gizi dan kesehatan untuk masyarakat rawan (vulnerable), khususnya terkait 1.000 Hari Pertama Kehidupan dan Program Percepatan Penanganan Stunting perlu dijaga. Aspek gizi diharapkan masuk dalam pemodelan penanganan Covid-19 karena kekebalan tubuh sangat berkaitan dengan risiko terpapar Covid-19.

Syafiq menilai pemodelan skenario penangangan Covid-19 yang disusun oleh Tim Peneliti FKM UI sudah sangat komprehensif dan membantu, termasuk usulan FKM UI untuk melarang mudik. Namun, Syafiq juga mengingatkan dinamika Covid-19 yang membuat adanya keterbatasan variabel yang masuk dalam pemodelan.

”Program gizi ibu hamil dan laktasi juga harus dikawal. Growth monitoring, penimbangan, dan suplementasi anak masih jalan atau tidak. kalau jalan, ada tidak peraturannya, dan yang jelas tetap memperhatikan keamanan di situasi Covid saat ini,” jelas Syafiq.

Lebih lanjut, Syafiq juga menekankan agar pemerintah mempercepat kebijakan-kebijakan terkait penanganan Covid-19. Setidaknya ada empat tipe kebijakan yang diambil pemerintah yakni kebijakan distributif, regulatory, pengaturan diri, dan redistributif.

Pada tataran kebijakan distributif, pemerintah dinilai telah berusaha mengupayakan ketersediaan layanan untuk masyarakat, walau dengan berbagai keterbatasan yang ada. Meskipun begitu, adanya kritik soal rumah sakit rujukan juga dipandang sebagai suatu hal yang wajar. Syafiq berpendapat, seharusnya sudah tersedia rumah sakit khusus Covid-19 di seluruh wilayah.

Sedangkan, dari segi regulatory, Syafiq menganggap pemerintah sudah mengupayakan pembatasan pergerakan masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, kebijakan PSBB dinilai masih belum efektif untuk saat ini, terbukti dengan mobilitas masyarakat yang masih cukup tinggi.

“Kebijakan pengaturan diri kurang masif informasinya. Pentingnya menjaga jarak, PSBB, menjaga agar tidak tertularkan dan menularkan juga masih kurang masif disosialisasikan kepada masyarakat,” ujarnya. Ia juga menyatakan diperlukan petunjuk pelaksanaan (juklak) PSBB tingkat nasional.

Hal senada diungkapkan oleh Dosen FKM UI dan Tim Peneliti FKM UI – Bappenas untuk Pemodelan Skenario Covid-19 di Indonesia Pandu Riono. Pandu mendorong agar PSBB menjadi kebijakan nasional, bukan hanya diterapkan per wilayah. Hal ini berkaitan dengan pentingnya intervensi tingkat tinggi untuk dapat melandaikan kurva persebaran Covid-19.

Berdasarkan Covid-19 Modelling Scenarios Indonesia yang disusun Tim Peneliti FKM UI, ada tiga jenis intervensi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menangani Covid-19. Intervensi tinggi seperti melakukan tes massal cakupan tinggi dan mewajibkan pembatasan sosial berskala besar, diperkirakan mampu menekan angka persebaran Covid-19, dengan puncaknya diprediksi pada akhir Mei. Dalam model tersebut juga  terungkap prediksi setidaknya 2.4 juta kasus Covid-19 terancam memerlukan perawatan Rumah Sakit (pneumonia, perawatan kritis dan risiko tinggi kematian) jika tidak adanya intervensi dari pemerintah.

Pandu menyatakan kebijakan birokrasi perizinan PSBB yang dilakukan saat ini seharusnya ditiadakan. Ia menilai belum ada intervensi yang benar-benar serius. Pandu juga mengingatkan bahwa pemerintah harus memberi target terkait penanganan Covid-19.

“PSBB harusnya asumsinya nasional, bukan lokalan. Kenapa harus izin ke Kemenkes, harusnya langsung nasional. Kemenkes itu memonitoring, mengevaluasi, dan memberi bantuan teknis,” tukas Pandu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Policy Center ILUNI UI Mohammad Jibriel Avessina menyatakan bahwa saat ini timnya sedang menggodok policy paper. Tulisan ini merupakan hasil dari diskusi seputar Covid-19 yang telah dilakukan sejak awal Maret lalu, meliputi berbagai aspek mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, dan regulasi.

“Tim Policy Center ILUNI UI akan menjadikan hasil diskusi ini dan masukan dari FKM UI sebagai bahan untuk policy paper yang akan kami ajukan kepada pemerintah,” tutup Jibriel. (rd/gun)

 

Jurnalis : M. Agung HR (IG : @agungimpresi)

Editor : Pebri Mulya

 

You may also read!

Longsor di cilodong

Hujan Deras, Turap di Taman Depok Permai Sukamaju Longsor

EVAKUASI : Petugas Damkar Kota Depok dari Mako Kembang bersama Satgas Banjir Dinas PUPR saat

Read More...
antre beli sayur di depok

Gegara Korona, Belanja Sayur Pakai Jarak

BELANJA : Warga saat membeli sayur dengan teratur jaga jarak duduk di kursi yang telah

Read More...
lupakan politik utamakan kemanusaiaan

Lupakan Dulu Politik, Sekarang Kemanusiaan

BANTUAN : Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Rizki Apriwijaya (kiri) turut serta membantu penyaluran

Read More...

Mobile Sliding Menu