jalan margonda sepi
LENGANG: Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan Margonda Raya yang tampak lengang, Rabu (25/3). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
jalan margonda sepi
LENGANG : Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan Margonda Raya yang tampak lengang, Rabu (25/3). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mengantisipasi penyebaran virus Korona (Covid-19) di Kota Depok.

Selain itu, Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) telah merekomendasikan edaran kepada pemerintah pusat terkait adanya pembatasan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana menyebutkan, menyikapi edaran rekomendasi pembatasan transportasi dari BPTJ tersebut pihaknya belum dapat melaksanakan edaran itu.

“Sudah ada klarifikasi dari Kementerian Perhubungan, Kota Depok belum dapat melakukan pembatasan transportasi,” ujar Dadang Wihana kepada Radar Depok, Kamis (2/4).

Dadang menegaskan, hingga saat ini Kota Depok belum menetapkan sebagai wilayah PSBB. Sementara pengaturan transportasi di Jabodetabek merupakan kewenangan BPTJ. Belum ditetapkannya Kota Depok sebagai PSBB telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Pemkot Depok lanjut Dadang, lebih memfokuskan pada percepatan penanganan Covid-19 berbasis komunitas, melalui pembentukan Kampung Siaga Covid-19 di tingkat RW. Meski begitu, status PSBB tengah dikaji lebih lanjut sesuai kondisi kewilayahan. “PSBB sesuai mekanisme PP Nomor 21 Tahun 2020,” tutur Dadang.

Diketahui, untuk memaksimalkan penanganan Covid-19, rencananya pada tahap kedua Pemkot Depok akan menggelontorkan anggaran Rp23 miliar. Sebelumnya di tahap pertama, pemkot telah menganggarkan Rp21 miliar.

Dadang mengatakan, anggaran tahap dua tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok, Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok, dan Dinas Sosial Kota Depok.

“RSUI telah beroperasi menangani kasus sedang dan berat dengan memprioritaskan masyarakat Depok. Mekanisme yang dipakai Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT),” terangnya.

Sementara Kampung Siaga Covid-19 berpedoman pada instruksi edaran Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2020 dan edaran walikota Nomor 443/166-Huk/DPKP tentang Pembentukan Gugus Tugas, Struktur Organisasi Kampung Siaga Covid-19, serta uraian kegiatan yang dapat dilakukan dalam lampiran surat edaran.

“Fasilitas yang di terima berupa stimulan anggaran sebesar Rp3 juta,” terang Dadang.

Sementara itu, masyarakat yang terindikasi PDP dan ODP dan melakukan isolasi mandiri, akan diberikan bantuan logistik selama 14 hari. Bantuan diberikan dengan mekanisme yang telah ditentukan dan dikirim petugas, bekerjasama dengan kelurahan, serta Satgas Kampung Siaga Covid-19.

Data perkembangan virus Korona (Covid-19) di Kota Depok per Kamis 2 April 2020, tercatat 50 orang positif, sembuh 10 orang dan meninggal dunia lima orang. Untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) 131 orang masih dalam pemantauan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Depok.

Tidak hanya itu, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tercatat 417 orang, selesai penanganan 48 orang, dan masih dalam pengawasan 369 orang. Orang Dalam Pengawasan (ODP) berjumlah 1.603 orang, selesai 229 orang, dan masih dalam pemantauan 1.374 orang.

“Untuk PDP yang meninggal saat ini berjumlah 18 orang,” tutupnya. (dic)

 

Jurnalis : Dicky Agung Prihanto (IG : @iky_slank)

Editor : Pebri Mulya