Depok Garap PPDB Online

In Pendidikan
pendaftaran PPDB online depok
MELENGKAPI BERKAS : Sejumlah siswa dan orang tua murid saat melengkapi pemberkasan dalam tahap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kecamatan Pancoranmas, tahun lalu. Untuk tahun ini rencananya Dinas Pendidikan Kota Depok akan menyiapkan proses PPDB secara online. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pandemi wabah virus korona (Covid-9) di Indonesia yang belum bisa ditentukan kapan segera berakhirnya, membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan skenario Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dari rumah hingga akhir tahun 2020.

Hal tersebut sebagai langkah preventif, andai wabah Covid-19 masih belum berakhir di Indonesia hingga akhir tahun ini. Namun, seandainya KBM di rumah diperpanjang hingga akhir tahun, maka harus ada penyesuaian kembali berkenaan dengan tahun ajaran baru. Salah satunya terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin menyebutkan, PPDB di Kota Depok tahun 2020 rencananya semua akan dilaksanakan secara online.

“PPDB rencana semua online, draf SK walikota sudah di bagian hukum,” ungkap Thamrin kepada Radar Depok, Selasa (28/4).

Selain itu lanjut Thamrin, pihaknya juga sudah menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) PPDB Online. Namun, hingga saat ini sedang dibahas terlebih dahulu bersama bagian hukum Pemkot Depok.

“Sudah (juklak-juknis, red), tinggal kami ajukan untuk ditandatangani pak walikota. Sedang dibahas dulu dengan bagian hukum, kalau sudah disetujui akan kami bawa ke pak walikota,” tegas Thamrin.

Sementara itu, untuk masa belajar di rumah di Kota Depok telah diperpanjang sampai dengan 30 Mei 2020. Thamrin menilai, belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh atau daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.

“Setiap satuan pendidikan selama kegiatan belajar di rumah dan bekerja di rumah, hak dan kewajiban kepala sekolah, guru dan orang tua harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Terpisah, sebagai antisipasi andai wabah virus corona (Covid-19) masih belum berakhir di Indonesia hingga akhir tahun, Kemendikbud tengah menyiapkan skenario belajar dari rumah hingga 2020.

“Kita sedang siapkan kalau nanti belajar dari rumah ini bisa terjadi sampai akhir tahun,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid, beberapa waktu lalu.

Hamid mengatakan, tercatat sebanyak 97,6 persen sekolah sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Sisanya sebanyak 2,4 persen belum melakukan karena daerahnya tidak terjangkit korona atau tidak memiliki perangkat pendukung. Dari jumlah 97,6 persen tersebut, sebanyak 54 persen sekolah sudah melakukan pembelajaran jarak jauh sepenuhnya, yakni guru dan siswa mengajar dan belajar dari rumah.

“46 persen lainnya gurunya masih mengajar dari sekolah, tapi muridnya di rumah. Karena ada beberapa daerah yang masih mewajibkan guru-guru datang ke sekolah, secara piket bergantian,” ucap Hamid.

Sejauh ini, Kemendikbud sudah membuat beberapa program seperti Rumah Belajar sampai Belajar dari Rumah di TVRI dan RRI untuk mendukung proses belajar. Program untuk siswa berkebutuhan khusus masih dirancang. Begitu juga siswa SMK yang seharusnya sudah menjalani kerja praktik namun tak bisa dilakukan secara langsung maupun via internet.

“Karena kita harus bicara dulu dengan industri dan yayasan-yayasan yang menangani anak berkebutuhan khusus,” kata Hamid.

Jika kegiatan belajar mengajar di rumah diperpanjang hingga akhir tahun, maka harus ada penyesuaian kembali berkenaan dengan tahun ajaran baru. Kemendikbud akan membuat penyesuaian agar tiap sekolah dapat menjalankan KBM di masa tahun ajaran baru.

Mengacu pada kalender pendidikan, Tahun Ajaran 2020/2021 mulai pada Juli 2020 sampai Juni 2021 setelah PPDB usai dilaksanakan. Menurut Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, dinas pendidikan dan sekolah harus menyiapkan PPDB di wilayahnya yang mengikuti protokol kesehatan. Orang tua dan siswa tidak boleh berkumpul secara fisik di sekolah. Dengan kata lain PPDB dianjurkan dilakukan daring. (gun/net)

 

Jurnalis : M. Agung HR (IG : @agungimpresi)

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar

Hanura Depok Mantap Dukung Pradi-Afifah

Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Satu lagi partai non parlemen

Read More...
walikota depok pakai masker CFD

Pisah Ranjang dengan Istri, Selamatkan Walikota Depok dari Covid-19

Walikota Depok, Mohammad Idris.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Berkaitan dengan Elly Farida yang terpapar virus Korona (Covid-19),

Read More...
alfamidi SMK Putra Bangsa

SMK Putra Bangsa Gulirkan Alfamidi Class

LULUSAN TERBAIK : Siswa-siswa SMK Putra Bangsa yang menjadi calon peserta Program Alfamidi Class berfoto

Read More...

Mobile Sliding Menu