kelanjutan jalan GDC
RUSAK : Sejumlah kendaraan menghindari jalan rusak saat melintas di kawasan Grand Depok City, Selasa (31/3). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
kelanjutan jalan GDC
RUSAK : Sejumlah kendaraan menghindari jalan rusak saat melintas di kawasan Grand Depok City, Selasa (31/3). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memang sedang menangani Virus Korona alias Covid-19. Tapi, dinas lain yang masih nganggur harus tegas menyikapi Jalan Boulevard Grand Depok City (GDC). Wakil Rakyat meminta pemkot setop pembangunan GDC dan perizinannya sebelum jalan diperbaiki.

Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Mazhab HM mengaku, Jalan Boulevard GDC sudah hancur dan semrawut. Padahal, jalan tersebut merupakan jalan utama menuju pusat perkantoran pemerintah seperti gedung DPRD, Kantor Pertanahan, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan, Imigrasi, Kemenag, dan BPS. Belum lagi, setiap hari jalan tersebut dilintasi Walikota Depok, sehingga perlu ditanggapi dengan serius.

“Jalan yang berada di seputar GDC dari dulu semarawut dan hancur. Boleh di bilang sangat tidak layak untuk dilalui. Padahal di GDC itu berdiri perkantoran pemerintah, bahkan saat ini ditambah dengan keberadaan alun-alun Kota Depok,” kata Mazhab kepada Radar Depok, Senin (31/03).

Melihat kondisi tersebut, pihaknya mengaku sangat prihatin. Dia  menegaskan Pemkot Depok lebih tegas terhadap pengembang, dalam hal ini GDC. Segera selesaikan pembangunan infrastruktur Jalan Boulevard GDC.

“Bila pihak GDC lalai kami minta untuk sementara setop perizinan dan tidak boleh ada pembangunan di sekitar GDC. Itu bila pembangunan jalan tidak diselesaikan,” tegas Mazhab.

Dia menegaskan, pemkot harus tegas kepada pengembang GDC. ambil langkah yang kongkret demi kebaikan semua pihak. “Pemkot harus tegas, karena jalan Boulevard GDC dilintasi berbagai masyarakat, jangan sampai merugikan masyarakat banyak, dan harus segera diselesaikan,” jelas Mazhab.

Sementara sebelumnya, buntut meninggalnya ustad Beben warga Kecamatan Sukmajaya, ternyata bukan jadi pelajaran berharga. Sudah berbulan-bulan, Jalan Boulevard Grand Depok City (GDC) Kota Depok dibiarkan rusak.

Pantauan Radar Depok, memang sebagian ruas jalan GDC sudah dicor, terutama jalan masuk dari arah Jalan Kartini. Tapi, itupun belum semua, dari empat ruas jalan di jalan masuk GDC baru dua ruas jalan yang di cor. Selain itu, selepas jembatan GDC jalan pun sudah mulai dibongkar, dengan tujuan agar segera di perbaiki. Sayangnya, jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki. Saat ini, lubang pun semakin banyak.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, pekerjaan jalan yang dilakukan di Jalan Boulevard GDC bukan milik Pemkot Depok. Menurutnya, pekerjaan tersebut merupakan milik pengembang. “Itu pekerjaan pengembang, bukan pekerjaan Pemkot Depok,” kata Nina kepada Radar Depok, Senin (30/03).

Nina Suzana mengatakan, meski Jalan Boulevard GDC sepenuhnya telah menjadi aset Pemkot Depok sejak Desember tahun 2018. Namun, untuk pemelihaan jalan sepanjang 5,7 kilometer tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama.

“Untuk aset memang sudah sepenuhnya milik Pemkot Depok. Namun, pemeliharaan jalan kita bagi dua segmen. Pintu gerbang utama GDC hingga Kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) menjadi kewenangan pengembang. Sementara dari Damkar sampai Sektor Melati menjadi kewenangan kami,” ujar Nina, saat dihubungi.

Menurut Nina, kesepakatan ini dibuat karena pengembang masih melakukan pembangungan di Perumahan GDC yang berada di wilayah Kecamatan Cilodong. Selain itu, saat ini jalan tersebut sudah menjadi jalan utama masyakarat dari Pancoranmas menuju Sukmajaya maupun Cilodong, begitupun sebaliknya.

“Karena sudah diserahkan, ya kita saling share, sampai pengembang selesai melakukan pembangunan. Kami juga sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk jangka waktu lima tahun,” ungkap Nina.

Dia menjelaskan, setelah lima tahun, pihaknya akan melakukan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan perjanjian yang telah disepakati berjalan dengan semestinya. Jika tidak, akan ada teguran maupun sanksi yang diberikan.

“Kami beri waktu lima tahun sebagai win-win solution. Apabila dalam waktu lima tahun pengembang sudah melaksanakan kewajiban tetapi pembangunan masih berlangsung, maka kesepakatan bisa diperpanjang,” jelasnya.

Namun demikian, sebelumnya Pemkot Depok akan melakukan evaluasi setiap tahun. Dimana, akan ada kewajiban lainnya selain masalah pembenahan jalan rusak. Seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), listrik untuk sarana prasarana (sarpras), maupun pengadaan taman. “Kalaupun salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban, ada teguran tertulis dan lisan yang akan disampaikan,” tutur Nina. (rd/rub)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya