Beranda Metropolis DKR Desak Pemkot Depok Gelontorkan Rp1 Triliun 

DKR Desak Pemkot Depok Gelontorkan Rp1 Triliun 

0
DKR Desak Pemkot Depok Gelontorkan Rp1 Triliun 
Ketua DKR Depok, Roy Pangharapan.
Ketua DKR Depok, Roy Pangharapan.
Ketua DKR Depok, Roy Pangharapan.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, meminta agar Pemerintah Kota (Pemkto) Depok segera menggunakan dana APBD senilai Rp1 triliun secara maksimal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Anggaran tersebut dinilai Ketua DKR Kota Depok ,Roy Pangharapan cukup untuk menyelamatkan rakyat Depok dari wabah virus Korona (Covid-19).

Ia menjelaskan, APBD Kota Depok tahun 2020 ini berjumlah sekitar Rp3 Trilun. Atas  instruksi Pemerintah Pusat harus segera direlokasi dan refocusing untuk menyelamatkan rakyat dan upaya menghentikan penyebaran virus Korona.

“Karena sudah lebih sebulan rakyat Kota Depok harus tinggal diam di rumah untuk memutuskan rantai penularan dan penyebaran. Rakyat tidak bekerja dan tidak punya penghasilan. Sementara kebutuhan makan setiap hari harus terpenuhi. Kontrakan rumah warga harus dibayar,” ucap Roy, Jumat (16/04).

Roy Pangharapan mengeluhkan, sampai saat ini belum ada dapur umum seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat agar setiap kelurahan mendirikan dapur-dapur umum untuk warga yang tidak mampu. Hanya ada beberapa kelurahan yang membuat dengan adanya dukungan pihak lain.

“Untuk itu, Walikota Depok harus melakukan diskresi APBD untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dana APBD itu ada Rp 3 triliun, setidaknya minimal Rp 1 triliun untuk membantu rakyat yang membutuhkan dalam wabah Korona saat ini, selebihnya untuk bayar gaji ASN dan lainya,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam keadaan darurat yang harus diselamatkan itu kesehatan dan kehidupan rakyat yang sedang terancam bahaya wabah Korona. Untuk itu, dibutuhkan keberpihakan dan keberanian dari pemerintah untuk segera mengambil keputusan darurat.

“Ini keadaan darurat membutuhkan kebijakan darurat. Yang gak boleh itu APBD dikorupsi atas nama bencana. Tapi, kalau untuk membantu  masyarakat yang membutuhkan karena bencana, itu justru wajib,” tegas Roy Pangharapan.

Seperti diketahui, bantuan sosial yang diberikan pemerintah  kepada masyarakat belum maksimal semuanya masyarakat yang membutuhkan mendapatkannya. Beberapa kepala keluarga sudah mendapatkan Rp 250.000, namun sebagian besar belum mendapatkan bantuan sosial apapun.

“Ini terjadi disemua kecamatan dan kelurahan seluruh Kota Depok. Sementara sudah sebulan lebih rakyat tidak bekerja tidak punya penghasilan, bahan makanan sudah habis. Keperluan terus meningkat,” pungkasnya. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya